DPRD DKI Kaji Program Sekolah Gratis untuk Madrasah

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 30 Oktober 2024
DPRD DKI Kaji Program Sekolah Gratis untuk Madrasah

Ilustrasi (DPRD DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD berencana menggratiskan sekolah swasta pada tahun 2025. Program tersebut belum juga diketok, kini Legislatif Kebon Sirih bakal melakukan gebrakan kembali di bidang pendidikan dengan pendidikan gratis untuk sekolah madrasah.

Saat ini, DPRD DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) tengah mengkaji penerapan program pendidikan gratis untuk sekolah madrasah.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, program pendidikan gratis seharusnya bukan hanya untuk sekolah negeri dan swasta saja. Namun, program ini juga bisa berlaku untuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah.

"Yang sekolah di madrasah juga warga Jakarta dan bayar pajak. Seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama, harus adil," ujar Khoirudin dalam keterangannya, yang dikutip Rabu (30/10).

Politikus PKS ini menuturkan, program sekolah madrasah gratis belum bisa diterapkan karena terkendala regulasi. Sebab, saat ini sekolah madrasah masih dibiayai oleh Kemenag. Sedangkan sekolah nonmadrasah dibiayai langsung dari Dinas Pendidikan (Disdik) DKI.

Baca juga:

APBD Jakarta 2025 Mulai Disusun, Fokus Penanganan Banjir Hingga Sekolah Gratis

"Sekolah madrasah ini secara regulasi di bawah Kemenag bukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta," papar dia.

Sebagai solusi, kata dia, bantuan untuk pendidikan sekolah gratis di madrasah bisa dilakukan Pemprov DKI melalui mekanisme hibah.

"Sekarang masih pagu anggaran. Selama belum menjadi APBD penetapan, masih dimungkinkan untuk adanya alokasi hibah untuk madrasah," lanjutnya.

Ia berharap, Pemprov tetap memperjuangkan Program Pendidikan Gratis untuk sekolah madrasah melalui anggaran hibah.

“Saya sudah datang menghadap Sekda agar madrasah diperlakukan sama. Kalau hari ini belum, mudah-mudahan tahun depan dari pak gubernur atau pak Sekda bisa memberikan alokasi anggaran, sehingga madrasah dapat gratis,” tutur Khoirudin.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta Nur Pawaidudin mengungkapkan bahwa pihaknya selama ini mendapatkan hibah dari Pemprov DKI sebesar Rp 350 miliar untuk operasional penyelenggaraan madrasah, termasuk pembayaran guru honorer di madrasah swasta, dan guru PNS tambahan.

Namun, dia berharap dana hibah ini bisa ditambah untuk merealisasikan program pendidikan madrasah gratis.

"Hibah ini masih dimungkinkan adanya penebalan. Artinya sudah ada rumahnya tinggal ditambahkan. Kami selama ini sudah mendapatkan hibah Rp 350-an miliar dari Pemprov DKI," tutupnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Sekolah Gratis #Madrasah
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
4 Raperda Baru Disahkan Siang Ini, Sekolah Wajib Gratis 12 Tahun dan Kawasan Tanpa Rokok Jadi Sorotan
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan mendapatkan catatan khusus mengenai implementasi sekolah gratis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
4 Raperda Baru Disahkan Siang Ini, Sekolah Wajib Gratis 12 Tahun dan Kawasan Tanpa Rokok Jadi Sorotan
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Langkah ini diambil agar Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani persoalan mendesak yang bersentuhan langsung dengan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Bagikan