DPRD DKI Kaji Program Sekolah Gratis untuk Madrasah

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 30 Oktober 2024
DPRD DKI Kaji Program Sekolah Gratis untuk Madrasah

Ilustrasi (DPRD DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD berencana menggratiskan sekolah swasta pada tahun 2025. Program tersebut belum juga diketok, kini Legislatif Kebon Sirih bakal melakukan gebrakan kembali di bidang pendidikan dengan pendidikan gratis untuk sekolah madrasah.

Saat ini, DPRD DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) tengah mengkaji penerapan program pendidikan gratis untuk sekolah madrasah.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, program pendidikan gratis seharusnya bukan hanya untuk sekolah negeri dan swasta saja. Namun, program ini juga bisa berlaku untuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah.

"Yang sekolah di madrasah juga warga Jakarta dan bayar pajak. Seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama, harus adil," ujar Khoirudin dalam keterangannya, yang dikutip Rabu (30/10).

Politikus PKS ini menuturkan, program sekolah madrasah gratis belum bisa diterapkan karena terkendala regulasi. Sebab, saat ini sekolah madrasah masih dibiayai oleh Kemenag. Sedangkan sekolah nonmadrasah dibiayai langsung dari Dinas Pendidikan (Disdik) DKI.

Baca juga:

APBD Jakarta 2025 Mulai Disusun, Fokus Penanganan Banjir Hingga Sekolah Gratis

"Sekolah madrasah ini secara regulasi di bawah Kemenag bukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta," papar dia.

Sebagai solusi, kata dia, bantuan untuk pendidikan sekolah gratis di madrasah bisa dilakukan Pemprov DKI melalui mekanisme hibah.

"Sekarang masih pagu anggaran. Selama belum menjadi APBD penetapan, masih dimungkinkan untuk adanya alokasi hibah untuk madrasah," lanjutnya.

Ia berharap, Pemprov tetap memperjuangkan Program Pendidikan Gratis untuk sekolah madrasah melalui anggaran hibah.

“Saya sudah datang menghadap Sekda agar madrasah diperlakukan sama. Kalau hari ini belum, mudah-mudahan tahun depan dari pak gubernur atau pak Sekda bisa memberikan alokasi anggaran, sehingga madrasah dapat gratis,” tutur Khoirudin.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta Nur Pawaidudin mengungkapkan bahwa pihaknya selama ini mendapatkan hibah dari Pemprov DKI sebesar Rp 350 miliar untuk operasional penyelenggaraan madrasah, termasuk pembayaran guru honorer di madrasah swasta, dan guru PNS tambahan.

Namun, dia berharap dana hibah ini bisa ditambah untuk merealisasikan program pendidikan madrasah gratis.

"Hibah ini masih dimungkinkan adanya penebalan. Artinya sudah ada rumahnya tinggal ditambahkan. Kami selama ini sudah mendapatkan hibah Rp 350-an miliar dari Pemprov DKI," tutupnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Sekolah Gratis #Madrasah
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan