DPRD DKI Kaji Program Sekolah Gratis untuk Madrasah

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 30 Oktober 2024
DPRD DKI Kaji Program Sekolah Gratis untuk Madrasah

Ilustrasi (DPRD DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD berencana menggratiskan sekolah swasta pada tahun 2025. Program tersebut belum juga diketok, kini Legislatif Kebon Sirih bakal melakukan gebrakan kembali di bidang pendidikan dengan pendidikan gratis untuk sekolah madrasah.

Saat ini, DPRD DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) tengah mengkaji penerapan program pendidikan gratis untuk sekolah madrasah.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, program pendidikan gratis seharusnya bukan hanya untuk sekolah negeri dan swasta saja. Namun, program ini juga bisa berlaku untuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah.

"Yang sekolah di madrasah juga warga Jakarta dan bayar pajak. Seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama, harus adil," ujar Khoirudin dalam keterangannya, yang dikutip Rabu (30/10).

Politikus PKS ini menuturkan, program sekolah madrasah gratis belum bisa diterapkan karena terkendala regulasi. Sebab, saat ini sekolah madrasah masih dibiayai oleh Kemenag. Sedangkan sekolah nonmadrasah dibiayai langsung dari Dinas Pendidikan (Disdik) DKI.

Baca juga:

APBD Jakarta 2025 Mulai Disusun, Fokus Penanganan Banjir Hingga Sekolah Gratis

"Sekolah madrasah ini secara regulasi di bawah Kemenag bukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta," papar dia.

Sebagai solusi, kata dia, bantuan untuk pendidikan sekolah gratis di madrasah bisa dilakukan Pemprov DKI melalui mekanisme hibah.

"Sekarang masih pagu anggaran. Selama belum menjadi APBD penetapan, masih dimungkinkan untuk adanya alokasi hibah untuk madrasah," lanjutnya.

Ia berharap, Pemprov tetap memperjuangkan Program Pendidikan Gratis untuk sekolah madrasah melalui anggaran hibah.

“Saya sudah datang menghadap Sekda agar madrasah diperlakukan sama. Kalau hari ini belum, mudah-mudahan tahun depan dari pak gubernur atau pak Sekda bisa memberikan alokasi anggaran, sehingga madrasah dapat gratis,” tutur Khoirudin.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta Nur Pawaidudin mengungkapkan bahwa pihaknya selama ini mendapatkan hibah dari Pemprov DKI sebesar Rp 350 miliar untuk operasional penyelenggaraan madrasah, termasuk pembayaran guru honorer di madrasah swasta, dan guru PNS tambahan.

Namun, dia berharap dana hibah ini bisa ditambah untuk merealisasikan program pendidikan madrasah gratis.

"Hibah ini masih dimungkinkan adanya penebalan. Artinya sudah ada rumahnya tinggal ditambahkan. Kami selama ini sudah mendapatkan hibah Rp 350-an miliar dari Pemprov DKI," tutupnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Sekolah Gratis #Madrasah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Ramai unggahan media sosial yang menyebut anggaran negara habis dan tahun 2027 sekolah akan kembali bebankan SPP. Simak kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Kepala Bakom RI Qodari Sebut Pendidikan Gratis Upaya Pemerintah Hadirkan Inklusivitas
Rencana kebijakan pendidikan gratis akan melengkapi berbagai program pemerintah di bidang pendidikan yang telah berjalan.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Kepala Bakom RI Qodari Sebut Pendidikan Gratis Upaya Pemerintah Hadirkan Inklusivitas
Indonesia
Presiden Prabowo Siapkan Pendidikan Negeri Gratis, dari SD hingga Perguruan Tinggi tanpa Bayaran
Rencana tersebut merupakan bagian dari komitmen Prabowo untuk memperluas akses pendidikan yang layak dan setara bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Presiden Prabowo Siapkan Pendidikan Negeri Gratis, dari SD hingga Perguruan Tinggi tanpa Bayaran
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
Prabowo Soroti Sekolah Rusak hingga Gaji Guru, Ada Rencana Pendidikan Gratis
Prabowo menegaskan biaya pendidikan negeri dari SD, SMP, SMA hingga universitas harus gratis dan menyebut akan segera membahasnya melalui rapat terbatas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Prabowo Soroti Sekolah Rusak hingga Gaji Guru, Ada Rencana Pendidikan Gratis
Bagikan