DPRD DKI Kaji Program Sekolah Gratis untuk Madrasah

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 30 Oktober 2024
DPRD DKI Kaji Program Sekolah Gratis untuk Madrasah

Ilustrasi (DPRD DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD berencana menggratiskan sekolah swasta pada tahun 2025. Program tersebut belum juga diketok, kini Legislatif Kebon Sirih bakal melakukan gebrakan kembali di bidang pendidikan dengan pendidikan gratis untuk sekolah madrasah.

Saat ini, DPRD DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) tengah mengkaji penerapan program pendidikan gratis untuk sekolah madrasah.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, program pendidikan gratis seharusnya bukan hanya untuk sekolah negeri dan swasta saja. Namun, program ini juga bisa berlaku untuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah.

"Yang sekolah di madrasah juga warga Jakarta dan bayar pajak. Seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama, harus adil," ujar Khoirudin dalam keterangannya, yang dikutip Rabu (30/10).

Politikus PKS ini menuturkan, program sekolah madrasah gratis belum bisa diterapkan karena terkendala regulasi. Sebab, saat ini sekolah madrasah masih dibiayai oleh Kemenag. Sedangkan sekolah nonmadrasah dibiayai langsung dari Dinas Pendidikan (Disdik) DKI.

Baca juga:

APBD Jakarta 2025 Mulai Disusun, Fokus Penanganan Banjir Hingga Sekolah Gratis

"Sekolah madrasah ini secara regulasi di bawah Kemenag bukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta," papar dia.

Sebagai solusi, kata dia, bantuan untuk pendidikan sekolah gratis di madrasah bisa dilakukan Pemprov DKI melalui mekanisme hibah.

"Sekarang masih pagu anggaran. Selama belum menjadi APBD penetapan, masih dimungkinkan untuk adanya alokasi hibah untuk madrasah," lanjutnya.

Ia berharap, Pemprov tetap memperjuangkan Program Pendidikan Gratis untuk sekolah madrasah melalui anggaran hibah.

“Saya sudah datang menghadap Sekda agar madrasah diperlakukan sama. Kalau hari ini belum, mudah-mudahan tahun depan dari pak gubernur atau pak Sekda bisa memberikan alokasi anggaran, sehingga madrasah dapat gratis,” tutur Khoirudin.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta Nur Pawaidudin mengungkapkan bahwa pihaknya selama ini mendapatkan hibah dari Pemprov DKI sebesar Rp 350 miliar untuk operasional penyelenggaraan madrasah, termasuk pembayaran guru honorer di madrasah swasta, dan guru PNS tambahan.

Namun, dia berharap dana hibah ini bisa ditambah untuk merealisasikan program pendidikan madrasah gratis.

"Hibah ini masih dimungkinkan adanya penebalan. Artinya sudah ada rumahnya tinggal ditambahkan. Kami selama ini sudah mendapatkan hibah Rp 350-an miliar dari Pemprov DKI," tutupnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Sekolah Gratis #Madrasah
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Visi dari program Sekolah Rakyat adalah membentuk agen-agen perubahan dari keluarga miskin
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Bagikan