Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPRD DKI Kaji Program Sekolah Gratis untuk Madrasah

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 30 Oktober 2024
DPRD DKI Kaji Program Sekolah Gratis untuk Madrasah

Ilustrasi (DPRD DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD berencana menggratiskan sekolah swasta pada tahun 2025. Program tersebut belum juga diketok, kini Legislatif Kebon Sirih bakal melakukan gebrakan kembali di bidang pendidikan dengan pendidikan gratis untuk sekolah madrasah.

Saat ini, DPRD DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) tengah mengkaji penerapan program pendidikan gratis untuk sekolah madrasah.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, program pendidikan gratis seharusnya bukan hanya untuk sekolah negeri dan swasta saja. Namun, program ini juga bisa berlaku untuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah.

"Yang sekolah di madrasah juga warga Jakarta dan bayar pajak. Seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama, harus adil," ujar Khoirudin dalam keterangannya, yang dikutip Rabu (30/10).

Politikus PKS ini menuturkan, program sekolah madrasah gratis belum bisa diterapkan karena terkendala regulasi. Sebab, saat ini sekolah madrasah masih dibiayai oleh Kemenag. Sedangkan sekolah nonmadrasah dibiayai langsung dari Dinas Pendidikan (Disdik) DKI.

Baca juga:

APBD Jakarta 2025 Mulai Disusun, Fokus Penanganan Banjir Hingga Sekolah Gratis

"Sekolah madrasah ini secara regulasi di bawah Kemenag bukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta," papar dia.

Sebagai solusi, kata dia, bantuan untuk pendidikan sekolah gratis di madrasah bisa dilakukan Pemprov DKI melalui mekanisme hibah.

"Sekarang masih pagu anggaran. Selama belum menjadi APBD penetapan, masih dimungkinkan untuk adanya alokasi hibah untuk madrasah," lanjutnya.

Ia berharap, Pemprov tetap memperjuangkan Program Pendidikan Gratis untuk sekolah madrasah melalui anggaran hibah.

“Saya sudah datang menghadap Sekda agar madrasah diperlakukan sama. Kalau hari ini belum, mudah-mudahan tahun depan dari pak gubernur atau pak Sekda bisa memberikan alokasi anggaran, sehingga madrasah dapat gratis,” tutur Khoirudin.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta Nur Pawaidudin mengungkapkan bahwa pihaknya selama ini mendapatkan hibah dari Pemprov DKI sebesar Rp 350 miliar untuk operasional penyelenggaraan madrasah, termasuk pembayaran guru honorer di madrasah swasta, dan guru PNS tambahan.

Namun, dia berharap dana hibah ini bisa ditambah untuk merealisasikan program pendidikan madrasah gratis.

"Hibah ini masih dimungkinkan adanya penebalan. Artinya sudah ada rumahnya tinggal ditambahkan. Kami selama ini sudah mendapatkan hibah Rp 350-an miliar dari Pemprov DKI," tutupnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Sekolah Gratis #Madrasah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Indonesia
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Robohnya JPO Tendean menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI. DPRD DKI pun meminta adanya pengawasan ketat jam operasional.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
JPO Tendean Roboh, DPRD Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan Truk ODOL
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Indonesia
UKT Gagalkan Mimpi 60 Ribu Calon Mahasiswa PTN, Janji Pendidikan Gratis Prabowo Dipertanyakan
Uang Kuliah Tunggal (UKT) telah memutus mimpi sekitar 60 ribu calon mahasiswa yang lulus jalur prestasi namun batal daftar ulang karena tidak sanggup membayar.
Wisnu Cipto - Minggu, 28 Juni 2026
UKT Gagalkan Mimpi 60 Ribu Calon Mahasiswa PTN, Janji Pendidikan Gratis Prabowo Dipertanyakan
Indonesia
SPMB 103 Sekolah Swasta Jakarta Dibuka Sampai 18 Juni, Begini Syarat dan Cara Daftarnya!
Pemprov DKI Jakarta membuka pendaftaran SPMB 2026 untuk 117 sekolah swasta. Program ini menanggung penuh biaya pendidikan, mulai dari SD hingga SLB.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Juni 2026
SPMB 103 Sekolah Swasta Jakarta Dibuka Sampai 18 Juni, Begini Syarat dan Cara Daftarnya!
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Bagikan