DPRD DKI Jakarta Minta Disdik Bocorkan Sekolah Swasta yang Dapat Program Gratis

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 10 Maret 2025
DPRD DKI Jakarta Minta Disdik Bocorkan Sekolah Swasta yang Dapat Program Gratis

Ilustrasi (DPRD DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggi Arando Siregar, meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk membocorkan ke publik daftar nama sekolah swasta yang akan digratiskan.

Jadi, tidak ada lagi kesenjangan sosial akibat ketidakmerataannya sistem pendidikan di Jakarta.

"Masyarakat akan menunggu nama-nama sekolah swasta yang akan digratiskan dan apa aja fasilitas yang akan didapatkan oleh siswa," kata Anggi di Jakarta, Senin (10/3).

Anggi menegaskan, Dewan Parlemen Kebon Sirih telah mempersiapkan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Tujuannya, mewujudkan sekolah gratis baik negeri maupun swasta.

Baca juga:

DPR Desak Sinergi Pusat-Daerah Atasi Kerusakan 114 Sekolah Akibat Banjir Bekasi

Kemudian, ia juga mengusulkan Dinas Pendidikan untuk menyiapkan seluruh unsur perangkat dalam merealisasikan Program Pendidikan Gratis di 2025.

Hal itu mengingat, sambung Anggi, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025 hanya tinggal hitungan bulan. Lalum SPMB diprediksi akan dibuka pada 20 Mei hingga 5 Juni 2025.

"Penerimaan siswa baru tinggal beberapa bulan lagi. Seharusnya Dinas Pendidikan DKI sudah menyiapkan seluruh perangkat dan mekanisme untuk mewujudkan sekolah gratis di DKI Jakarta," ujarnya.

Ia berharap, Program Pendidikan Gratis dapat segera terwujud pada 2025. Kemudian, diharapkan mampu menuntaskan permasalahan terkait maraknya anak kesulitan sekolah karena sistem zonasi.

Baca juga:

Percepat Penyusunan Regulasi Sekolah Gratis, DPRD DKI Bakal Bentuk Pansus Pendidikan

Dengan begitu, menggratiskan sekolah swasta menjadi alternatif agar pendidikan di DKI Jakarta dapat membantu seluruh siswa memenuhi haknya memperoleh gelar pendidikan selama 12 tahun.

"Mudah-mudahan fasilitasnya sama dengan yang didapatkan dengan sekolah negeri," tutur dia.

Sebelumnya, Komisi E Periode 2019-2024 bersama Pemprov DKI Jakarta, telah menandatangani perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan sekolah gratis.

MoU tersebut ditandatangani bersama pada 23 Agustus 2024. Program Sekolah Swasta Gratis merupakan bentuk nyata keseriusan Pemprov DKI Jakarta memenuhi hak anak mem­peroleh pendidikan 12 tahun.

Baca juga:

Biar Pas dengan Arahan WFA, Libur Lebaran Anak Sekolah Dipercepat Mulai 21 Maret 2025

Hal itu sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan. Dinas Pendidikan DKI juga bakal menggandeng 2.900 sekolah swasta.

Mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), untuk bekerjasama menyukseskan program tersebut. (Asp)

#Sekolah Swasta Gratis #Pendidikan #DPRD DKI Jakarta #Dinas Pendidikan DKI #Sekolah
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Januari 2026
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
DPRD DKI membahas Raperda P4GN bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia mengatakan, pemberantasan narkoba akan dipertegas,
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
Indonesia
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Fraksi Gerindra DPRD DKI meminta Pemprov DKI melalui Dinkes memperketat izin penjualan obat keras seperti tramadol dan alprazolam guna mencegah penyalahgunaan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
Indonesia
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
DPRD DKI Jakarta mengusulkan pencabutan izin usaha permanen bagi tempat hiburan malam (THM) yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba
Indonesia
Disdik Keluarkan SE, Penggunaan Gawai Siswa di Sekolah Dibatasi
Disdik DKI Jakarta menerbitkan surat edaran pembatasan penggunaan gawai di sekolah untuk menekan distraksi digital dan melindungi kesehatan mental murid.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Januari 2026
Disdik Keluarkan SE, Penggunaan Gawai Siswa di Sekolah Dibatasi
Indonesia
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menggeser fokus kesiapsiagaan ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Frengky Aruan - Minggu, 18 Januari 2026
Persoalan Banjir di Jakarta Tak Kunjung Terselesaikan, DPRD: OMC Hanya Instrumen Tambahan, Bukan Jawaban
Indonesia
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi solusi konkret untuk menekan angka putus sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Januari 2026
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Indonesia
Bertemu Rektor Seluruh Indonesia di Istana Negara, Presiden Prabowo Terima Dokumen Berisi Kritik dan Masukan kepada Pemerintah
Menegaskan Presiden tidak antikritik dan terbuka terhadap berbagai aspirasi dari seluruh elemen masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Bertemu Rektor Seluruh Indonesia di Istana Negara, Presiden Prabowo Terima Dokumen Berisi Kritik dan Masukan kepada Pemerintah
Indonesia
Pemerintah Siapkan 5.750 Kuota Beasiswa LPDP di 2026
Rincian kuota tersebut mencakup 1.000 kursi untuk beasiswa Garuda (S-1), 4.000 kursi untuk jenjang S-2 dan S-3, serta 750 kursi khusus bagi doktor spesialis.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Pemerintah Siapkan 5.750 Kuota Beasiswa LPDP di 2026
Indonesia
Pemerintah Terbitkan 156 Izin Prodi Spesialis Kedokteran Baru
Langkah strategis ini dilakukan dalam memperkuat layanan kesehatan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Pemerintah Terbitkan 156 Izin Prodi Spesialis Kedokteran Baru
Bagikan