DPRD DKI Gandeng DPR RI Konsultasikan Raperda Pendidikan
Ilustrasi sekolah. (Foto: DPRD DKI Jakarta)
MERAHPUTIH.COM - PANITIA Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta bakal melakukan konsultasi dengan Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) DPR RI. Direncanakan, pertemuan itu berlangsung pada Agustus.
Langkah ini diambil agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Jakarta tidak bertentangan dengan ketentuan di tingkat nasional. Ketua Pansus Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta Subki mengatakan konsultasi penting dilakukan mengingat DPR RI saat ini masih membahas revisi UU Sisdiknas.
"Aturan perundang-undangan itu punya hierarki. Perda tidak bisa bertabrakan dengan undang-undang. Jadi kami harus mengikuti apa yang diatur di tingkat pusat," ujar Subki, Jumat (1/8).
Meski belum memastikan jadwal pasti, Subki menyebut konsultasi direncanakan berlangsung setelah pertengahan Agustus. "Targetnya setelah 13 Agustus. Kalau bisa sebelum akhir bulan sudah ada pertemuan, supaya kami punya gambaran dan arah yang lebih jelas terkait dengan perda pendidikan ini," tuturnya.
Baca juga:
DPRD DKI Ingatkan Pramono jangan hanya Semangat di Awal saat Menata Sungai Ciliwung
Subki melanjutkan Pansus DPRD DKI ingin memahami arah perubahan dalam UU tersebut agar substansi perda yang sedang disusun selaras dan tidak perlu direvisi kembali di kemudian hari.
"Kita ingin tahu isi revisi itu supaya perda yang kami buat tidak bertentangan dengan UU. Kalau sudah kami putuskan, ternyata UU-nya beda, kami harus revisi lagi. Itu yang ingin kami hindari," jelasnya.(Asp)
Baca juga:
Perda Pendidikan Ditargetkan Rampung Tahun Ini, 2026 Sekolah SD Hingga SMA Swasta Bisa Gratis
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Pemprov DKI Siagakan 1.050 Personel Kebersihan Antisipasi Penumpukan Sampah saat Perayaan Natal
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Satpol PP DKI Tertibkan 16 Konstruksi Reklame Berkarat yang Bahayakan Keselamatan Warga
Sopir Dinas LH Meninggal Kelelahan Antre, Pemprov DKI Rombak Jadwal Pembuangan Sampah di Bantar Gebang
Tahun Baru 1 Januari 2026, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan
Tanpa Pesta Kembang Api, Perayaan Malam Pergantian Tahun di Jakarta Sederhana Diisi Doa Bersama utuk Korban Bencana
Gubernur Pramono Instruksikan Pemberian 3 Insentif untuk Buruh