DPRD DKI Gandeng DPR RI Konsultasikan Raperda Pendidikan

Ilustrasi sekolah. (Foto: DPRD DKI Jakarta)
MERAHPUTIH.COM - PANITIA Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta bakal melakukan konsultasi dengan Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) DPR RI. Direncanakan, pertemuan itu berlangsung pada Agustus.
Langkah ini diambil agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Jakarta tidak bertentangan dengan ketentuan di tingkat nasional. Ketua Pansus Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta Subki mengatakan konsultasi penting dilakukan mengingat DPR RI saat ini masih membahas revisi UU Sisdiknas.
"Aturan perundang-undangan itu punya hierarki. Perda tidak bisa bertabrakan dengan undang-undang. Jadi kami harus mengikuti apa yang diatur di tingkat pusat," ujar Subki, Jumat (1/8).
Meski belum memastikan jadwal pasti, Subki menyebut konsultasi direncanakan berlangsung setelah pertengahan Agustus. "Targetnya setelah 13 Agustus. Kalau bisa sebelum akhir bulan sudah ada pertemuan, supaya kami punya gambaran dan arah yang lebih jelas terkait dengan perda pendidikan ini," tuturnya.
Baca juga:
DPRD DKI Ingatkan Pramono jangan hanya Semangat di Awal saat Menata Sungai Ciliwung
Subki melanjutkan Pansus DPRD DKI ingin memahami arah perubahan dalam UU tersebut agar substansi perda yang sedang disusun selaras dan tidak perlu direvisi kembali di kemudian hari.
"Kita ingin tahu isi revisi itu supaya perda yang kami buat tidak bertentangan dengan UU. Kalau sudah kami putuskan, ternyata UU-nya beda, kami harus revisi lagi. Itu yang ingin kami hindari," jelasnya.(Asp)
Baca juga:
Perda Pendidikan Ditargetkan Rampung Tahun Ini, 2026 Sekolah SD Hingga SMA Swasta Bisa Gratis
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok

MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama

Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka

Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR

F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans

DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT

Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
