Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPRD DKI Gandeng DPR RI Konsultasikan Raperda Pendidikan

Dwi AstariniDwi Astarini - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPRD DKI Gandeng DPR RI Konsultasikan Raperda Pendidikan

Ilustrasi sekolah. (Foto: DPRD DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PANITIA Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta bakal melakukan konsultasi dengan Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) DPR RI. Direncanakan, pertemuan itu berlangsung pada Agustus.

Langkah ini diambil agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Jakarta tidak bertentangan dengan ketentuan di tingkat nasional. Ketua Pansus Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta Subki mengatakan konsultasi penting dilakukan mengingat DPR RI saat ini masih membahas revisi UU Sisdiknas.

"Aturan perundang-undangan itu punya hierarki. Perda tidak bisa bertabrakan dengan undang-undang. Jadi kami harus mengikuti apa yang diatur di tingkat pusat," ujar Subki, Jumat (1/8).

Meski belum memastikan jadwal pasti, Subki menyebut konsultasi direncanakan berlangsung setelah pertengahan Agustus. "Targetnya setelah 13 Agustus. Kalau bisa sebelum akhir bulan sudah ada pertemuan, supaya kami punya gambaran dan arah yang lebih jelas terkait dengan perda pendidikan ini," tuturnya.

Baca juga:

DPRD DKI Ingatkan Pramono jangan hanya Semangat di Awal saat Menata Sungai Ciliwung


Subki melanjutkan Pansus DPRD DKI ingin memahami arah perubahan dalam UU tersebut agar substansi perda yang sedang disusun selaras dan tidak perlu direvisi kembali di kemudian hari.

"Kita ingin tahu isi revisi itu supaya perda yang kami buat tidak bertentangan dengan UU. Kalau sudah kami putuskan, ternyata UU-nya beda, kami harus revisi lagi. Itu yang ingin kami hindari," jelasnya.(Asp)




Baca juga:

Perda Pendidikan Ditargetkan Rampung Tahun Ini, 2026 Sekolah SD Hingga SMA Swasta Bisa Gratis

#DKI Jakarta #DPR RI #Pansus DPRD DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
Konser Akbar di Monas, 13 KA keberangkatan Gambir Berhenti di Jatinegara
Pola operasi berhenti luar biasa (BLB) tersebut diterapkan untuk memberikan alternatif akses keberangkatan kepada pelanggan.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 Juli 2026
Konser Akbar di Monas, 13 KA keberangkatan Gambir Berhenti di Jatinegara
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
Dishub DKI Pasang Rambu Batas Ketinggian, Mitigasi JPO Ditabrak Kendaraan Angkutan Barang
Dishub DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya juga akan meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Dishub DKI Pasang Rambu Batas Ketinggian, Mitigasi JPO Ditabrak Kendaraan Angkutan Barang
Indonesia
Realisasi Investasi Jakarta Triwulan II Tahun 2026 Capai Rp 94,9 Triliun
Semakin menegaskan posisi Jakarta sebagai pusat investasi dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Realisasi Investasi Jakarta Triwulan II Tahun 2026 Capai Rp  94,9 Triliun
Indonesia
Halte Kebon Sirih Arah Kota tak Melayani Pelanggan untuk Sementara Mulai Hari Ini
Pelanggan yang biasa menggunakan Halte Kebon Sirih arah Kota diimbau untuk memanfaatkan halte terdekat sebagai alternatif perjalanan.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Halte Kebon Sirih Arah Kota tak Melayani Pelanggan untuk Sementara Mulai Hari Ini
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Bagikan