DPRD DKI Dukung Penuh Pemutihan Ijazah Gratis dan Beasiswa Luar Negeri untuk Pelajar

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin tengah diwawancarai awak media. (foto: DPRD DKI).
Merahputih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyambut positif inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memberikan perhatian kepada sektor pendidikan. Salah satu tindakan konkret Pemprov adalah meluncurkan program pembebasan ijazah bagi warga yang ijazahnya masih tertahan di sekolah.
"Pada hari yang istimewa ini, 2 Mei 2025, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, DKI Jakarta membawa kabar gembira bagi dunia pendidikan. Pemprov DKI melalui Baznas Bazis membebaskan ijazah yang selama ini tertahan," kata Khoirudin, Jumat (2/5).
Baca juga:
Pramono Telah Tebus 488 Ijazah Warga yang Tertahan di Sekolah
Khoirudin juga memberikan apresiasi atas kebijakan Pemprov DKI yang memperluas cakupan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
"Perhatian Pemprov DKI Jakarta terhadap pendidikan ini sungguh luar biasa," ungkapnya.
Ke depannya, ia berharap Pemprov DKI dapat memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi di Jakarta untuk melanjutkan studi di luar negeri. Khoirudin menegaskan bahwa DPRD akan terus memberikan dukungan anggaran demi kemajuan dunia pendidikan.
"Ini adalah bukti nyata dukungan DPRD kepada Pemprov DKI Jakarta dalam memajukan sektor pendidikan. Pendidikan di Jakarta adalah pendidikan yang gratis," tegasnya.
Baca juga:
Jokowi Lapor Tentang Ijazah Palsu ke Polda, Kasusnya Ditekel Subdit Keamanan Negara
Lebih lanjut, Khoirudin menyatakan dukungan penuh DPRD DKI Jakarta terhadap program pembebasan ijazah tersebut. Ia menjelaskan bahwa DPRD telah menyetujui alokasi anggaran agar warga Jakarta dapat mengambil ijazah mereka tanpa biaya.
"Karena kami memiliki wewenang dalam pengesahan anggaran. Dan anggaran untuk program pembebasan ijazah ini juga telah kami setujui," pungkasnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pemprov DKI Pastikan Nelayan Terdampak Pembangunan Pagar Beton Cilincing Terdata dan Mendapatkan Kompensasi Tepat Sasaran

Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik

KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
