DPRD DKI Dukung Pemprov Ubah Jakarta Jadi Kota Global dengan Anggaran Rp 600 T

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juli 2024
DPRD DKI Dukung Pemprov Ubah Jakarta Jadi Kota Global dengan Anggaran Rp 600 T

Sekda DKI Joko berpidato dalam acara Sosialisasi Undang-Undang No.2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. (foto: tangkapan layar Youtube Pemprov DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Niatan Pemerintah DKI mengubah Jakarta menjadi kota global mendapat lampu hijau dari dewan parlemen Kebon Sirih. Meskipun untuk mewujudkan hal itu membutuhkan biaya fantastis, yang mencapai Rp 600 triliun.

Menurut Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike, untuk mendukung transformasi Jakarta menjadi kota global, butuh persiapan yang matang.

"Kami mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta dalam merencanakan dan mempersiapkan transformasi ini," kata Yuke dalam keterangannya, Kamis (11/7).

Baca juga:

Sekda DKI Sebut Butuh Dana Rp 600 Triliun Jadikan Jakarta Kota Global

Kader PDI Perjuangan ini berpendapat mewujudkan Jakarta sebagai kota global membutuhkan investasi yang sangat besar.

Pernyataan Joko mengenai kebutuhan dana sebesar Rp 600 triliun untuk mencapai visi ini, lanjut dia, menunjukkan betapa kompleks jalan Jakarta menjadi kota global.

"Investasi ini mencakup berbagai sektor. Seperti infrastruktur, transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan dan teknologi," paparnya.

Menurut Yuke, Jakarta harus mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Baik dalam persoalan kualitas hidup, kemudahan berbisnis, serta daya tarik investasi dan pariwisata.

Baca juga:

Pj Heru: Pesona Jakarta Tak Akan Memudar dan Terus Tumbuh Jadi Kota Global

Meski demikian, kota global bisa terwujud bila pemerintah memastikan penggunaan anggaran tersebut secara transparan, efisien, dan tepat sasaran.

Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk merealisasikan visi ini.

"Anggaran yang besar saja tidak cukup. Pengelolaan kota yang berpikir secara global juga sangat penting," ucap dia.

Setiap kebijakan dan proyek, sambung Yuke, harus dirancang dengan perspektif global. Fokus pada pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

"Termasuk juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, harus menjadi prioritas dalam upaya ini," pungkasnya.

Baca juga:

DPRD Minta Pemprov DKI Rinci Kebutuhan Rp 600 T untuk Jadikan Jakarta Kota Global

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan anggaran Rp 600 triliun untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global.

Lanjut Joko, besaran anggaran Rp 600 triliun itu diperoleh berdasarkan kalkulasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp 600 triliun," ucap Sekda Joko disambut tepuk tangan peserta yang hadir dalam acara Sosialisasi Undang-Undang No.2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Selasa (9/7). (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #Pemprov Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Berita Foto
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Bus Transjakarta memasuki Halte TB Simatupang kawasan Cilantak, Jakart Selatan, Selasa (28/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 28 Juli 2026
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Buru-Buru Revitalisasi 11 Gedung Rusak Parah Buntut Atap Sekolah Ambruk di Kebayoran
Pemerintah menetapkan besaran alokasi dana khusus guna memastikan proses renovasi total berjalan sesuai standar keamanan gedung
Angga Yudha Pratama - Minggu, 26 Juli 2026
Pemprov DKI Jakarta Buru-Buru Revitalisasi 11 Gedung Rusak Parah Buntut Atap Sekolah Ambruk di Kebayoran
Bagikan