DPRD DKI Dukung Pemprov Ubah Jakarta Jadi Kota Global dengan Anggaran Rp 600 T

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juli 2024
DPRD DKI Dukung Pemprov Ubah Jakarta Jadi Kota Global dengan Anggaran Rp 600 T

Sekda DKI Joko berpidato dalam acara Sosialisasi Undang-Undang No.2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. (foto: tangkapan layar Youtube Pemprov DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Niatan Pemerintah DKI mengubah Jakarta menjadi kota global mendapat lampu hijau dari dewan parlemen Kebon Sirih. Meskipun untuk mewujudkan hal itu membutuhkan biaya fantastis, yang mencapai Rp 600 triliun.

Menurut Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike, untuk mendukung transformasi Jakarta menjadi kota global, butuh persiapan yang matang.

"Kami mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta dalam merencanakan dan mempersiapkan transformasi ini," kata Yuke dalam keterangannya, Kamis (11/7).

Baca juga:

Sekda DKI Sebut Butuh Dana Rp 600 Triliun Jadikan Jakarta Kota Global

Kader PDI Perjuangan ini berpendapat mewujudkan Jakarta sebagai kota global membutuhkan investasi yang sangat besar.

Pernyataan Joko mengenai kebutuhan dana sebesar Rp 600 triliun untuk mencapai visi ini, lanjut dia, menunjukkan betapa kompleks jalan Jakarta menjadi kota global.

"Investasi ini mencakup berbagai sektor. Seperti infrastruktur, transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan dan teknologi," paparnya.

Menurut Yuke, Jakarta harus mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Baik dalam persoalan kualitas hidup, kemudahan berbisnis, serta daya tarik investasi dan pariwisata.

Baca juga:

Pj Heru: Pesona Jakarta Tak Akan Memudar dan Terus Tumbuh Jadi Kota Global

Meski demikian, kota global bisa terwujud bila pemerintah memastikan penggunaan anggaran tersebut secara transparan, efisien, dan tepat sasaran.

Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk merealisasikan visi ini.

"Anggaran yang besar saja tidak cukup. Pengelolaan kota yang berpikir secara global juga sangat penting," ucap dia.

Setiap kebijakan dan proyek, sambung Yuke, harus dirancang dengan perspektif global. Fokus pada pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

"Termasuk juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, harus menjadi prioritas dalam upaya ini," pungkasnya.

Baca juga:

DPRD Minta Pemprov DKI Rinci Kebutuhan Rp 600 T untuk Jadikan Jakarta Kota Global

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan anggaran Rp 600 triliun untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global.

Lanjut Joko, besaran anggaran Rp 600 triliun itu diperoleh berdasarkan kalkulasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp 600 triliun," ucap Sekda Joko disambut tepuk tangan peserta yang hadir dalam acara Sosialisasi Undang-Undang No.2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Selasa (9/7). (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #Pemprov Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

ShowBiz
MRT hingga Transjakarta Bakal Beroperasi Lebih Lama Saat Konser BTS dan Guns N’ Roses
Pemprov DKI menyiapkan perpanjangan jam operasional MRT, LRT, Transjakarta, dan Transjabodetabek untuk melayani penonton konser BTS dan Guns N’ Roses.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 14 November 2026
MRT hingga Transjakarta Bakal Beroperasi Lebih Lama Saat Konser BTS dan Guns N’ Roses
Indonesia
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Penasaran dengan nasib konser Andrea Bocelli di Jakarta yang sempat memicu penolakan? Gubernur Pramono Anung akhirnya buka suara soal polemik perizinan. Cek faktanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan karena ada Jakarta Running Festival, dan dialihkan ke Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Bagikan