DPRD DKI Akui Biaya Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Tak Cukup

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 03 Desember 2024
DPRD DKI Akui Biaya Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Tak Cukup

Sejumlah siswa tengah menikmati santapan makanan dari program Makan Bergizi Gratis. (Dok: Pemprov DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden RI, Prabowo Subianto memutuskan, biaya program Makan Bergizi Gratis (MBG) diturunkan dari semula Rp 15 ribu per anak menjadi Rp 10 ribu.

Pembiayaan program MBG mengalami penurunan karena kondisi anggaran yang tak memadai. Prabowo memperkirakan dengan setiap kepala keluarga yang memiliki 3-4 anak, maka sehari bisa menerima Rp 30 ribu. Jadi, setiap bulannya, pemerintah mengucurkan biaya MBG sebesar Rp 2,7 juta per kepala keluarga.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Basri Baco mengaku, anggaran Rp 10 ribu per porsi untuk Makan Bergizi Gratis bisa jadi tidak cukup di DKI Jakarta.

Apalagi, jika harus memenuhi syarat empat sehat lima sempurna. Mengingat, kata Baco, bahan pokok di Kota Jakarta terbilang memang sudah tinggi.

Baca juga:

Biaya Makan Bergizi Gratis ‘Hanya’ Rp 10 Ribu, Cak Imin Sebut Anggaran Terbatas

"Tergantung di dalam makan siang bergizi tersebut porsinya seberapa banyak, itemnya berapa banyak, kalau musti masuk empat sehat lima sempurna ada susu, ya mungkin rasanya (Rp 10 ribu per porsi) kurang," ucapnya kepada awak media, Selasa (3/12).

Kendati begitu, lanjut Baco, biaya MBG Rp 10 ribu bisa jadi mencukupi jika penyedia makanan dikontrak dalam waktu lama. Penyedia makanan bakal menyediakan jutaan porsi dalam waktu satu tahun. Penyedia makanan lantas dapat menggandeng petani atau penyedia bahan pokok dalam waktu yang lama juga.

"Artinya, dia diberikan kontrak setahun, sekian juta porsi, berarti kan dia menyiapkannya banyak bahannya, belinya sekaligus, kontrak dengan petani ini, bisa ngatur itu, itu sih cukup, bisa," papar dia.

Baca juga:

Prabowo Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis jadi Rp 10 Ribu

Sementara di satu sisi, Baco mengakui, DPRD DKI tengah membahas untuk menambah anggaran MBG dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2025.

Menurutnya, alokasi untuk makan bergizi gratis ditambahkan Rp 5 ribu per porsi. Dengan demikian, per porsi makan bergizi gratis nantinya bakal mencapai Rp 15 ribu. Baco menilai Rp 15 ribu masih mencukupi untuk MBG di Jakarta.

"Jadinya Rp 15 ribu per porsi, penambahan Rp 5 ribu per porsi. Hitungan kita, Rp 15 ribu cukup," tutupnya. (Asp)

#Makan Bergizi Gratis #DPRD DKI Jakarta #Anggaran Daerah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mendag Soroti Pengemasan Ompreng Jadi Rawan Penyebab Keracunan
Ompreng yang telah diisi menu MBG langsung dimasukkan ke sealer dan sinar ultraviolet untuk mendeteksi apakah ada bakteri atau tidak.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
Mendag Soroti Pengemasan Ompreng Jadi Rawan Penyebab Keracunan
Indonesia
Ejek Korban Keracunan MBG, Karyawan SPPG Bantul Langsung Diberhentikan BGN
Karyawan SPPG Bantul diberhentikan BGN, setelah ketahuan mengejek korban keracunan MBG.
Soffi Amira - Senin, 21 September 2026
Ejek Korban Keracunan MBG, Karyawan SPPG Bantul Langsung Diberhentikan BGN
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
Sedot Rp 139 Triliun hingga September! Anggaran MBG di BGN Masih Sisa Rp 79 T
Badan Gizi Nasional (BGN) merealisasikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp139,77 triliun per 16 September 2026, sambil mengeksekusi refocusing penerima manfaat
Wisnu Cipto - Jumat, 18 September 2026
Sedot Rp 139 Triliun hingga September! Anggaran MBG di BGN Masih Sisa Rp 79 T
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Keracunan Makanan Jadi Tantangan MBG, BGN Perjelas Aturan Penanggung Jawab
Regulasi MBG harus mampu menjawab persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
Keracunan Makanan Jadi Tantangan MBG, BGN Perjelas Aturan Penanggung Jawab
Indonesia
BGN Perketat Data Penerima MBG, Sekolah Internasional dan Mandiri Finansial tak lagi Jadi Sasaran
Sebanyak 1.653 satuan pendidikan kemudian dikeluarkan dari daftar penerima program.
Dwi Astarini - Jumat, 11 September 2026
BGN Perketat Data Penerima MBG, Sekolah Internasional dan Mandiri Finansial tak lagi Jadi Sasaran
Indonesia
BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Maluku dan Papua Jadi Prioritas
BGN mencoret 1.653 sekolah dari penerima MBG. Kini, Maluku dan Papua masuk prioritas.
Soffi Amira - Jumat, 11 September 2026
BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Maluku dan Papua Jadi Prioritas
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Kasus Keracunan MBG Marak, DPR Minta BGN Lakukan Investigasi Menyeluruh
Komisi IX DPR meminta BGN melakukan investigasi kasus keracunan MBG. Sebab, kasus tersebut melonjak.
Soffi Amira - Kamis, 10 September 2026
Kasus Keracunan MBG Marak, DPR Minta BGN Lakukan Investigasi Menyeluruh
Bagikan