DPRD DKI Akui Biaya Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Tak Cukup

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 03 Desember 2024
DPRD DKI Akui Biaya Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Tak Cukup

Sejumlah siswa tengah menikmati santapan makanan dari program Makan Bergizi Gratis. (Dok: Pemprov DKI)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Presiden RI, Prabowo Subianto memutuskan, biaya program Makan Bergizi Gratis (MBG) diturunkan dari semula Rp 15 ribu per anak menjadi Rp 10 ribu.

Pembiayaan program MBG mengalami penurunan karena kondisi anggaran yang tak memadai. Prabowo memperkirakan dengan setiap kepala keluarga yang memiliki 3-4 anak, maka sehari bisa menerima Rp 30 ribu. Jadi, setiap bulannya, pemerintah mengucurkan biaya MBG sebesar Rp 2,7 juta per kepala keluarga.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Basri Baco mengaku, anggaran Rp 10 ribu per porsi untuk Makan Bergizi Gratis bisa jadi tidak cukup di DKI Jakarta.

Apalagi, jika harus memenuhi syarat empat sehat lima sempurna. Mengingat, kata Baco, bahan pokok di Kota Jakarta terbilang memang sudah tinggi.

Baca juga:

Biaya Makan Bergizi Gratis ‘Hanya’ Rp 10 Ribu, Cak Imin Sebut Anggaran Terbatas

"Tergantung di dalam makan siang bergizi tersebut porsinya seberapa banyak, itemnya berapa banyak, kalau musti masuk empat sehat lima sempurna ada susu, ya mungkin rasanya (Rp 10 ribu per porsi) kurang," ucapnya kepada awak media, Selasa (3/12).

Kendati begitu, lanjut Baco, biaya MBG Rp 10 ribu bisa jadi mencukupi jika penyedia makanan dikontrak dalam waktu lama. Penyedia makanan bakal menyediakan jutaan porsi dalam waktu satu tahun. Penyedia makanan lantas dapat menggandeng petani atau penyedia bahan pokok dalam waktu yang lama juga.

"Artinya, dia diberikan kontrak setahun, sekian juta porsi, berarti kan dia menyiapkannya banyak bahannya, belinya sekaligus, kontrak dengan petani ini, bisa ngatur itu, itu sih cukup, bisa," papar dia.

Baca juga:

Prabowo Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis jadi Rp 10 Ribu

Sementara di satu sisi, Baco mengakui, DPRD DKI tengah membahas untuk menambah anggaran MBG dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2025.

Menurutnya, alokasi untuk makan bergizi gratis ditambahkan Rp 5 ribu per porsi. Dengan demikian, per porsi makan bergizi gratis nantinya bakal mencapai Rp 15 ribu. Baco menilai Rp 15 ribu masih mencukupi untuk MBG di Jakarta.

"Jadinya Rp 15 ribu per porsi, penambahan Rp 5 ribu per porsi. Hitungan kita, Rp 15 ribu cukup," tutupnya. (Asp)

#Makan Bergizi Gratis #DPRD DKI Jakarta #Anggaran Daerah
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 7 menit lalu
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Anggota DPR Muh. Haris menyoroti kesenjangan anggaran Rp67 triliun, alokasi yang minim untuk pencegahan stunting, dan tata kelola digital Program Makan Bergizi Nasional
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Baru 13 SPPG yang Beroperasi, Pemkot Solo Ingatkan Jangan Kurangi Kualitas MBG
Sebanyak 13 SPPG kini sudah beroperasi di Solo. Namun, jumlah tersebut belum memenuhi target. Pemkot Solo menargetkan 20 SPPG beroperasi tahun ini.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Baru 13 SPPG yang Beroperasi, Pemkot Solo Ingatkan Jangan Kurangi Kualitas MBG
Indonesia
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
Berdasar UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), BPJPH memiliki wewenang mengawasi produk yang dikonsumsi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Bagikan