Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KOMISI B DPRD DKI Jakarta mengaku belum dapat merealisasikan program pemberian susu gratis kepada masyarakat pada 2024. Hal itu disebabkan DPRD bersama Pemprov DKI belum memasukkan anggaran susu gratis pada APBD Perubahan 2024.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mendorong satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) bidang pangan untuk merealisasikannya pada 2025. Untuk merealisasikan hal tersebut, menurutnya, dibutuhkan kajian yang matang dari Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) dan BUMD bidang pangan.
"Kita bisa memaklumi karena membutuhkan suatu kajian yang akurat. Kami tadi mendorong agar dimasukkan ke kajiannya saat ini dengan harapan nanti bisa diusulkan anggaran penambahannya di APBD murni pada 2025," kata Ismail dalam keteranganya, Selasa (13/8).
Ia menjelaskan tujuan menyiapkan kajian secara komprehensif sejak dini agar Dinas KPKP dan BUMD bidang pangan memiliki kesiapan yang matang. Tentunya, ketika program pemberian makanan bergizi gratis mulai diberlakukan secara nasional, khususnya program pemberian susu gratis.
Baca juga:
Gibran dan Prabowo Bahas Kementerian Urusan Makan Siang & Susu Gratis
"Ini diperlukan untuk kebutuhannya. Denmagan begitu, Food Station di masa waktu yang ada ini bisa melakukan persiapan. Bukan cuma anggarannya, melainkan juga menyiapkan kebutuhan susu tersebut," ungkap Ismail.
Selain itu, ia mengimbau agar program pemberian susu gratis ini bisa mencakup seluruh anak sekolah. Bukan hanya untuk penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Silakan nanti diformulasikan PT Food Station. Artinya, ini terbuka peluang usaha dari sisi komersial dari PT Food Station. Dengan begitu, bisa memberikan revenue kepada BUMD tersebut," tutup Ismail.(Asp)
Baca juga:
Prabowo Tekankan Urgensi Program Makan Siang dan Susu Gratis
