DPRD Desak Pemprov DKI Evaluasi PSBB di Pasar Tradisional
Petugas "Posko Aman Bersama Gojek" sedang memeriksa suhu tubuh mitra pengemudi di salah satu titik poin cek, di Jakarta, Rabu (22/04/2020) (ANTARA/Ho-Gojek)
MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov untuk mengevaluasi penerapan protokol kesehatan pencegahan corona pada aktivitas pasar tradisional saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai, di pasar tradisional masih banyak pelanggaran pembatasan sosial dan pencegahan virus corona sehingga menambah risiko penularan.
Baca Juga:
Tokoh Intelijen Minta Jokowi Pulangkan WNI di Negara yang Lockdown
"Pasar kan tidak boleh tutup, ada juga pakai online tapi orang kadang kala, mungkin kebiasaan belanja secara langsung sulit dihindari, maka perlu diawasi. Orang lebih suka belanja melihat, itu tidak bisa dihindari tapi harus diawasi secara ketat," ujar Taufik, Rabu (22/4).
Agar PSBB dengan penerapan protokol kesehatan tepat sasaran, Taufik meminta kepada Perumda Pasar Jaya lebih menjaga dan memastikan bahwa tidak ada kerumunan massa. Termasuk memastikan penegakan kedisiplinan pada pedagang dan pembeli di wilayah pasar tradisional.
"Saya kira supaya berkerumun orang, (harus) sesuai dengan protokol kesehatan berkaitan dengan corona. Tinggal harus diawasi, masker wajib hukumnya dipakai, jadi harus diawasi secara ketat," terangnya.
Baca Juga:
31 WNA Jemaah Tabligh di Masjid Al Muttaqien Positif COVID-19
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono menuturkan, jika masa PSBB diperpanjang, diharapkan Pemda bisa mengevaluasi kebijakan tersebut bersama DPRD.
"Kalau Pemprov (DKI) mau, DPRD juga bisa diajak bicara supaya PSBB bisa berjalan lebih efektif, kita siap kok buat bekerja sama untuk pengawasan PSBB kalau akhirnya mau dilanjutkan," ungkap Mujiyono. (Asp)
Baca Juga:
Masyarakat Takut Polisi Main Ancam Saat Penegakan Larangan Mudik
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan