DPRD Desak Pemprov DKI Evaluasi PSBB di Pasar Tradisional

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 22 April 2020
DPRD Desak Pemprov DKI Evaluasi PSBB di Pasar Tradisional

Petugas "Posko Aman Bersama Gojek" sedang memeriksa suhu tubuh mitra pengemudi di salah satu titik poin cek, di Jakarta, Rabu (22/04/2020) (ANTARA/Ho-Gojek)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov untuk mengevaluasi penerapan protokol kesehatan pencegahan corona pada aktivitas pasar tradisional saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai, di pasar tradisional masih banyak pelanggaran pembatasan sosial dan pencegahan virus corona sehingga menambah risiko penularan.

Baca Juga:

Tokoh Intelijen Minta Jokowi Pulangkan WNI di Negara yang Lockdown

"Pasar kan tidak boleh tutup, ada juga pakai online tapi orang kadang kala, mungkin kebiasaan belanja secara langsung sulit dihindari, maka perlu diawasi. Orang lebih suka belanja melihat, itu tidak bisa dihindari tapi harus diawasi secara ketat," ujar Taufik, Rabu (22/4).

Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta M Taufik. (Foto: MP/Asropih)
Ketua DPP Gerindra DKI Jakarta M Taufik. (Foto: MP/Asropih)

Agar PSBB dengan penerapan protokol kesehatan tepat sasaran, Taufik meminta kepada Perumda Pasar Jaya lebih menjaga dan memastikan bahwa tidak ada kerumunan massa. Termasuk memastikan penegakan kedisiplinan pada pedagang dan pembeli di wilayah pasar tradisional.

"Saya kira supaya berkerumun orang, (harus) sesuai dengan protokol kesehatan berkaitan dengan corona. Tinggal harus diawasi, masker wajib hukumnya dipakai, jadi harus diawasi secara ketat," terangnya.

Baca Juga:

31 WNA Jemaah Tabligh di Masjid Al Muttaqien Positif COVID-19

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono menuturkan, jika masa PSBB diperpanjang, diharapkan Pemda bisa mengevaluasi kebijakan tersebut bersama DPRD.

"Kalau Pemprov (DKI) mau, DPRD juga bisa diajak bicara supaya PSBB bisa berjalan lebih efektif, kita siap kok buat bekerja sama untuk pengawasan PSBB kalau akhirnya mau dilanjutkan," ungkap Mujiyono. (Asp)

Baca Juga:

Masyarakat Takut Polisi Main Ancam Saat Penegakan Larangan Mudik

#Virus Corona #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Bagikan