DPR Tantang Jokowi Seret Israel ke Pengadilan Internasional

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 17 Mei 2021
DPR Tantang Jokowi Seret Israel ke Pengadilan Internasional

Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Lukas/Handout/wsj.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Serangan yang dilakukan militer Israel di Jalur Gaza, Palestina, masih terjadi. Setidaknya, 181 warga 52 anak-anak dan 31 perempuan meninggal dunia.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengaku geram dan mengutuk serangan membabi buta militer Israel yang berdampak pada korban jiwa di kalangan sipil.

Baca Juga

Menanti Suara Lantang Jokowi soal Konflik Israel-Palestina

Menurut dia, Presiden Joko Widodo tidak cukup sebatas mengecam. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong konsolidasi darurat di tingkat regional maupun global.

"Ini demi menghentikan kekerasan di Palestina,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (17/5).

Bukhori menganggap diperlukan tindakan yang kuat, tegas, dan terukur. Khususnya oleh kekuatan negara muslim dunia untuk membuat negara Israel bertekuk lutut dan menghormati hak-hak rakyat Palestina.

Menurutnya, langkah ini kian mendesak demi mencegah jatuhnya korban jiwa lebih banyak dan konflik yang terus berulang.

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf (ANTARA/HO)

Ia pun menyesalkan sikap Dewan Keamanan PBB yang hingga kini belum mengeluarkan sikap resmi karena dibayangi ancaman oleh Amerika Serikat.

Komunitas internasional perlu mendukung konsistensi pemerintah Mesir yang belakangan bersedia membuka pintu perbatasan Rafah untuk mengirimkan bantuan medis. Namun, tidak cukup di situ.

"Blokade darat dan laut oleh Israel di tempat lain juga harus lekas diakhiri melalui tekanan internasional yang kuat dan konsisten demi tercapainya akses bantuan yang memadai bagi mereka yang butuh segera diselamatkan,” katanya.

Kolapsnya sejumlah fasilitas kesehatan di Palestina akibat pandemi dan agresi militer di saat bersamaan juga menuai sorotan. Belakangan, rumah sakit Indonesia di Gaza turut mengalami dampak kerusakan akibat serangan rudal militer Israel.

Bukhori berujar, serangan militer Israel terhadap objek tersebut menunjukan tindakan yang naif. Mereka bahkan gagal dalam menentukan target operasi yang akurat.

“Dengan demikian, apakah pantas Israel ini disebut sebagai bagian dari negara dunia?”, lanjutnya.

Ia menilai agresi ini bertujuan untuk mengeliminasi warga sipil sekaligus mendestruksi sarana dan prasarana publik di Gaza.

“Ini adalah perilaku pengecut, biadab, dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” tegas Anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan DPR RI ini.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Anggota Baleg ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan opsi penggalangan dukungan internasional. Yakni menyeret pemerintah Israel ke Mahkamah Internasional supaya diadili atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan. (Knu)

Baca Juga

Politisi Senayan Minta Jokowi Desak PBB Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina

#Jokowi #Presiden Jokowi #Palestina #Konflik Palestina
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Jokowi menegaskan negara Indonesia punya mekanisme demokrasi yang harus dilalui, sesuai dengan konstitusi serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Indonesia
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Ia mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan berbeda-beda. Atas dasar tersebut, Wapres Gibran telah melalui tahapan pendidikan itu.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Indonesia
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Jokowi menyilakan untuk mengikuti mekanisme demokrasi yang tersedia.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Indonesia
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merespons putusan MK soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, anak sulungnya itu kuliah sampai S1.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Indonesia
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi kemungkinan munculnya upaya pemakzulan Gibran setelah MK membacakan putusan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Ingatkan Pemakzulan Gibran Harus Ikuti Mekanisme Demokrasi dan Konstitusi
Indonesia
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Jokowi menegaskan Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan S1 saat menanggapi putusan MK soal ijazah SMA.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
MK Tak Temukan Ijazah SMA Gibran, Jokowi Ungkap Hal Penting soal Pendidikan Sang Anak
Indonesia
Bocoran Obrolan Dinner Jokowi-Prabowo, PSI Buka Terlalu Kecil Kalau Cuma Bahas Ijazah Gibran
PSI bongkar isi obrolan pertemuan makan malam Jokowi dan Prabowo di Kertanegara saat sidang MK perkara ijazah SMA Wapres Gibran
Wisnu Cipto - Rabu, 07 Oktober 2026
Bocoran Obrolan Dinner Jokowi-Prabowo, PSI Buka Terlalu Kecil Kalau Cuma Bahas Ijazah Gibran
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Presiden Prabowo Ganti Kapolri Listyo Sigit, Jokowi: Komjen Suyudi Baik
Jokowi menegaskan pergantian pucuk pimpinan di Polri itu memang sudah saatnya dilakukan.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Presiden Prabowo Ganti Kapolri Listyo Sigit, Jokowi: Komjen Suyudi Baik
Bagikan