Zulfikar Sy
MerahPutih.com - DPR menyoroti penurunan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berpotensi menghambat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Saya prihatin dengan penurunan anggaran Kemenhub tiga tahun terakhir ini. Tahun 2021 ini dari pagu definitif Rp 45,66 triliun setelah refocussing tinggal Rp 33,22 triliun," kata anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo dalam rilis di Jakarta, Kamis (3/6).
Selain itu, ujar dia, tahun 2022 pagu yang diusulkan Rp 32,9 triliun dan masih ada kemungkinan turun lagi jika ada realokasi anggaran.
Baca Juga:
Kemenhub Ajak Pemerintah Daerah Pakai Kendaraan Listrik untuk Dinas
Ia mencemaskan penurunan anggaran Kemenhub akan menghambat pencapaian target-target RPJMN di sektor transportasi, penurunan pelayanan transportasi bagi masyarakat, hingga berkurangnya ruang fiskal untuk pembayaran hutang dan tunggakannya.
"Salah satu target RPJMN Kemenhub yang akan terhambat adalah pembangunan beberapa terminal tipe A yang tertunda akibat refocussing yang seharusnya selesai dalam single year menjadi multiyears," katanya.
Untuk itu, Sigit meminta Kemenhub membuat daftar prioritas proyek yang akan dilaksanakan di tengah keterbatasan anggaran sehingga Kemenhub juga diminta lebih selektif memiliki proyek yang akan didanai APBN.
Sebagaimana diwartakan, pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemenhub tahun 2022 turun sebesar 20,35 persen menjadi Rp 32,9 triliun dibandingkan pada 2021 yakni sebesar Rp 41,3 triliun.
“Adapun isu strategis yang kami identifikasi adalah ruang fiskal pagu indikatif 2022 turun 20,3 persen dibandingkan pagu tahun 2021, ada gap Rp 8,4 triliun,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (2/6).
Budi Karya mengatakan, komposisi APBN terpengaruh dampak refocussing anggaran untuk menangani pandemi COVID-19 dan pengadaan vaksin yang masih berlanjut.
Ia mengatakan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur guna mendukung konektivitas sebesar Rp 21,7 triliun.
Selanjutnya, untuk dukungan manajemen sebesar Rp 8,7 triliun. Dana untuk pendidikan dan pelatihan vokasi dianggarkan sebesar Rp 2,3 triliun. Kemudian riset dan inovasi Iptek dianggarkan sebesar Rp 97,3 miliar.
Baca Juga:
Kemenhub Saring Pemudik di Bakauheni dan Gilimanuk Saat Arus Balik
Sementara itu, berdasarkan rincian belanjanya sebanyak Rp 4 triliun anggaran akan dialokasikan untuk belanja pegawai. Kemudian, Rp 3,1 triliun dipakai untuk belanja barang operasional dan Rp 25,7 triliun sisanya untuk belanja non-operasional.
Menhub menyebut rincian sumber pendanaannya antara lain, sebanyak Rp 19,6 triliun berasal dari rupiah murni. Selanjutnya, pendapatan dari PNBP sebesar Rp 3,5 triliun, dari BLU sebesar Rp 1,6 triliun, kemudian dari PLN sebesar Rp 1,2 triliun, dan SBSN Rp 7,0 triliun. (*)
Baca Juga:
