DPR Soroti Kasur untuk Jemaah Calon Haji di Arafah

Anggota Timwas DPR RI, Marwan Dasopang bersama tim usai melakukan inspeksi melihat tenda jemaah haji Indonesia di Arafah, Arab Saudi, Kamis (13/6) (DPR)
Merahputih.com - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke tenda jemaah haji Indonesia di Arafah menjelang puncak wukuf 9 Zulhijah. Dalam sidak tersebut, Timwas menyoroti ukuran kasur di tenda jemaah yang dinilai terlalu kecil. Akibatnya, menyulitkan pergerakan jemaah.
"Belum kita menghitung kasurnya untuk jemaah terlalu kecil. Kita hitung kapasitas kalau orang duduk, rebahan bagaimana," ujar Anggota Timwas DPR RI, Marwan Dasopang dalam keterangannya, Jumat (14/6).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini juga menyoroti tenda kesehatan yang menurutnya perlu didekatkan dengan kantor pemerintah untuk memudahkan akses. "Berbagai hal kekurangan di tenda kesehatan bisa dipakai di tenda pemerintah," ucapnya.
Baca juga:
Ditangkap Polisi Arab karena Dikira Haji Ilegal, Ashabul Kahfi Ngaku Berpikir Positif
Menurut hasil pengamatannya, posisi tenda kesehatan jemaah haji RI dinilai kurang tepat karena selain sempit dan kecil, juga mengganggu jalur pergerakan di sekitarnya.
Tenda di Arafah yang dikunjungi Timwas ini dilengkapi dengan fasilitas kasur (alas tidur dan bantal), air conditioner (AC), dan dispenser air. Namun, kondisi ini dinilai masih belum memadai untuk kebutuhan seluruh jemaah haji.
Dengan temuan ini, Timwas DPR RI berharap ada perbaikan dan penyesuaian segera oleh pihak terkait agar jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Baca juga:
Pengecekan dilakukan oleh Timwas yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus bersama Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Ace Hasan Syadzily, Abdul Wachid, serta anggota Komisi VIII DPR RI Syaifullah Tamliha, M Fauzan Nurhuda Yusro, Sri Wulan, dan Iskan Qolba Lubis.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah

Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
