DPR Soroti Kasur untuk Jemaah Calon Haji di Arafah
Anggota Timwas DPR RI, Marwan Dasopang bersama tim usai melakukan inspeksi melihat tenda jemaah haji Indonesia di Arafah, Arab Saudi, Kamis (13/6) (DPR)
Merahputih.com - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke tenda jemaah haji Indonesia di Arafah menjelang puncak wukuf 9 Zulhijah. Dalam sidak tersebut, Timwas menyoroti ukuran kasur di tenda jemaah yang dinilai terlalu kecil. Akibatnya, menyulitkan pergerakan jemaah.
"Belum kita menghitung kasurnya untuk jemaah terlalu kecil. Kita hitung kapasitas kalau orang duduk, rebahan bagaimana," ujar Anggota Timwas DPR RI, Marwan Dasopang dalam keterangannya, Jumat (14/6).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini juga menyoroti tenda kesehatan yang menurutnya perlu didekatkan dengan kantor pemerintah untuk memudahkan akses. "Berbagai hal kekurangan di tenda kesehatan bisa dipakai di tenda pemerintah," ucapnya.
Baca juga:
Ditangkap Polisi Arab karena Dikira Haji Ilegal, Ashabul Kahfi Ngaku Berpikir Positif
Menurut hasil pengamatannya, posisi tenda kesehatan jemaah haji RI dinilai kurang tepat karena selain sempit dan kecil, juga mengganggu jalur pergerakan di sekitarnya.
Tenda di Arafah yang dikunjungi Timwas ini dilengkapi dengan fasilitas kasur (alas tidur dan bantal), air conditioner (AC), dan dispenser air. Namun, kondisi ini dinilai masih belum memadai untuk kebutuhan seluruh jemaah haji.
Dengan temuan ini, Timwas DPR RI berharap ada perbaikan dan penyesuaian segera oleh pihak terkait agar jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Baca juga:
Pengecekan dilakukan oleh Timwas yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus bersama Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Ace Hasan Syadzily, Abdul Wachid, serta anggota Komisi VIII DPR RI Syaifullah Tamliha, M Fauzan Nurhuda Yusro, Sri Wulan, dan Iskan Qolba Lubis.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Biaya Haji Turun, Puan Sebut Terapkan Prinsip Berkeadilan Bagi Seluruh Calon Jemaah
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
Komnas Haji Apresiasi Biaya Haji 2026 Turun, Minta Kualitas Layanan Tetap Maksimal
Ongkos Haji 2026 Diketok Rp 54,19 Juta, Jemaah Punya Waktu Pelunasan 6 Bulan
Biaya Haji 2026 Turun Rp 2 Juta, DPR: Kualitas Layanan Jamaah Harus Tetap Terjaga
Biaya Haji 2026 dan Kuota Per Provinsi: Jawa Timur Mendominasi
Biaya Haji 2026 Harusnya Naik Rp 2,7 Juta, Dahnil Anzar: Turun Berkat Instruksi Prabowo