DPR Siapkan Sidang Tahunan Terakhir Jokowi Agustus Mendatang

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 17 Juli 2024
DPR Siapkan Sidang Tahunan Terakhir Jokowi Agustus Mendatang

Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI, Suprihartini, dalam rapat koordinasi di Gedung Nusantara DPR. Foto: Dok/DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini sedang mempersiapkan sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI, yang berlangsung 16 Agustus 2024 mendatang.

Hal itu juga sekaligus menjadi sidang tahunan terakhir Presiden Joko Widodo di masa jabatannya yang sudah berjalan 10 tahun.

Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI, Suprihartini menjelaskan, sidang tahunan ini akan dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Semua persiapan sudah kami lakukan, sudah dilaporkan juga kepada pimpinan progres-progesnya. Kami berharap acara 16 Agustus ini dapat terlaksana dengan baik," kata Suprihartini dalam keterangan persnya di Jakarta, dikutip Rabu (17/7).

Baca juga:

DPRD Desak Gedung-Gedung di Jakarta Terapkan Konsep 'Green Building'

Menurutnya, pelaksanaan agenda tahunan tersebut masih mengacu pada pelaksanaan agenda 2023. Untuk tahun ini, prosesi penandatangan berita acara penyerahan RAPBN Tahun Anggaran 2025 kembali dilakukan.

"Ini sebenarnya sudah dilakukan sebelum pandemi ini sudah dilakukan, namun pada saat COVD-19 tidak ada interaksi langsung. Untuk tahun 2024 ini akan kami lakukan kembali," jelasnya.

Sekadar informasi, Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Sidang Paripurna DPR RI RAPBN Tahun Anggaran 2025 akan digelar pada 16 Agustus 2024 mendatang.

Sidang Tahunan ini merupakan tradisi ketatanegaraan untuk memfasilitasi lembaga negara dalam menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat.

Baca juga:

Pembangunan IKN Terhambat, Jokowi Ungkap Penyebabnya

Kegiatan tersebut digelar agar masyarakat mendapatkan informasi tentang perkembangan pelaksanaan tugas lembaga negara selama kurun waktu satu tahun.

Lalu, ada delapan lembaga yang menyampaikan laporan kinerjanya, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, MA, KY. Rakyat pun berhak mengetahui kinerja lembaga negara itu selama masa kerja mereka. (knu)

#DPR #Presiden Jokowi #MPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Regulasi itu diatur untuk menghadirkan kepastian hukum dan kesetaraan tanggung jawab dalam ekosistem media yang terus berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Rancangan regulasi itu juga memuat pengaturan tentang Dewan Pengawas BRAN yang bertujuan menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja BRAN.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
 RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Indonesia
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Indonesia
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
KRI Ki Hajar Dewantara saat ini separuh badannya ada di air, di dermaga Ujung, Semampir, Surabaya, Jawa Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
Indonesia
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Jika ada WNI yang bergabung dengan militer negara asing maka status kewarganegaraan Indonesia akan hilang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Diduga 8 Orang Gabung Tentara Rusia, DPR Sebut Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia
Indonesia
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Komisi III DPR RI menyetujui tambahan anggaran KPK sebesar Rp774,31 miliar. Dengan tambahan ini, pagu anggaran KPK 2027 naik menjadi Rp2,22 triliun untuk mendukung pemberantasan korupsi
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Tetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI
Ketua DPR Puan Maharani bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 01 September 2026
Rapat Paripurna DPR Tetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI
Indonesia
13 Tindak Pidana Yang Bisa Aset Dirampas Negara
daftar tersebut disusun setelah pihaknya melakukan penelitian dan pendalaman, termasuk mempertimbangkan masukan dari para ahli hukum.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 30 Agustus 2026
13 Tindak Pidana Yang Bisa Aset Dirampas Negara
Indonesia
Karhutla Mulai Masuk Kawasan Konservasi, Jadi Tantangan Serius
Tantangan serius terlebih karhutla berlangsung di tengah musim kemarau panjang yang membuat sumber air semakin sulit ditemukan.
Frengky Aruan - Sabtu, 29 Agustus 2026
Karhutla Mulai Masuk Kawasan Konservasi, Jadi Tantangan Serius
Indonesia
Subuh Masih Bakar-bakaran. Tol Dalam Kota Ditutup Sejak Pagi, Polisi Catat Fasilitas Rusak
Kendaraan yang hendak masuk Tol Dalam Kota diarahkan menggunakan jalur alternatif Jalan Tol Layang Ir. Wiyoto Wiyono dan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR).
Wisnu Cipto - Jumat, 28 Agustus 2026
Subuh Masih Bakar-bakaran. Tol Dalam Kota Ditutup Sejak Pagi, Polisi Catat Fasilitas Rusak
Bagikan