DPR Siap Kawal Bansos Lebaran: Jangan Ada Air Mata di Hari Raya!

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 27 Maret 2025
DPR Siap Kawal Bansos Lebaran: Jangan Ada Air Mata di Hari Raya!

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyambut baik pencairan dua bantuan sosial (bansos) yang dijadwalkan pada bulan Maret ini, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ia menyatakan bahwa bantuan dari pemerintah ini akan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Lebaran.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, agar pemerintah daerah (pemda) segera menyalurkan bansos sebelum Lebaran 2025.

"Penyaluran bansos sebelum Idul Fitri tentu akan sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang berasal dari keluarga menengah ke bawah," ujar Cucun pada Kamis (27/3/2025).

Dua jenis bansos yang cair pada Maret 2025 adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Cucun mengapresiasi langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penyaluran bansos sebelum Lebaran.

Baca juga:

Mulai April 2025, Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ Bakal Dicairkan Tiap Bulan

"Kebutuhan masyarakat pasti meningkat saat Idul Fitri. Bansos ini diharapkan dapat mengurangi beban tersebut dan menambah kebahagiaan mereka di hari kemenangan," kata anggota DPR dari Dapil Jawa Barat II.

Pencairan PKH tahap pertama tahun 2025 berlangsung dari Januari hingga Maret 2025, dengan proses bertahap hingga akhir bulan menjelang Lebaran. Sementara itu, BPNT dicairkan setiap bulan, dan untuk Maret 2025, pencairan akan berlangsung hingga akhir bulan.

Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat bansos Kemensos 2025 dapat mencairkan bantuan ini selama Maret 2025, menjelang Idul Fitri. Meskipun jadwal telah ditetapkan, waktu pencairan bisa berbeda di setiap daerah, tergantung pada sistem distribusi dan kesiapan masing-masing wilayah.

Baca juga:

Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Cair Bulanan, 'Bank Keliling' Tereliminasi!

Pencairan bansos dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Cucun mengingatkan pemda untuk mematuhi instruksi pemerintah pusat dan memastikan bansos disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.

DPR akan meminta laporan realisasi penyaluran dari setiap pemda secara berkala. "Pastikan bantuan ini tepat sasaran dan tepat waktu, karena banyak masyarakat yang sangat mengharapkan bantuan ini sebelum Idul Fitri," tegas Cucun.

#DPR RI #Dana Bansos #Bansos Tunai #Idul Fitri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak konsumen sekaligus kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Dunia
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Proses inspeksi kapal penumpang tidak boleh sebatas formalitas administratif di atas kertas.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Trik Jitu Lolos Syarat Penerima BLT Kesra Rp900.000 September 2026, Cek Status Bansos Kamu di Sini
Bingung cara daftar BLT Kesra Rp900.000? Temukan panduan lengkap syarat penerima, langkah daftar via Aplikasi Cek Bansos, dan info pencairan September 2026 di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 09 September 2026
Trik Jitu Lolos Syarat Penerima BLT Kesra Rp900.000 September 2026, Cek Status Bansos Kamu di Sini
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Bagikan