DPR Sebut 'Tobat Nasuha' Bukan Solusi Banjir di Sumatera, Hutan Gundul Biang Keladi yang Belum Beres

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, mendesak semua pihak untuk fokus pada penanganan dan langkah pencegahan bencana secara komprehensif, ketimbang saling lempar tanggung jawab dan menyalahkan. Hal ini disampaikan menyusul bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Panggah menekankan bahwa kesadaran hidup di wilayah rawan bencana harus diiringi dengan antisipasi.

"Tidak perlu salah lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan, yang terpenting kita harus dalam kesadaran hidup di wilayah rawan bencana, untuk diantisipasi dengan pembenahan menyeluruh terhadap pencegahan potensi bencana baik banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa, dan lain-lain," jelas dia, Rabu (3/12).

Baca juga:

DPR Blak-Blakan Soal Lemahnya Pencegahan Longsor dan Banjir, Desak Prabowo Segera 'Sikat Habis' Mafia Penebangan Liar

Penggundulan Hutan dan Curah Hujan Ekstrem

Menurut Panggah, salah satu pemicu utama bencana longsor dan banjir adalah penggundulan hutan atau hilangnya tutupan lahan, diperparah oleh curah hujan yang sangat tinggi.

Ia memberikan contoh situasi di Jawa, di mana separuh dari luas hutan, sekitar 2,4 juta hektare, kini telah menjadi lahan terbuka. Kondisi ini dinilai sebagai akumulasi permasalahan tata kelola di masa lalu yang belum terselesaikan.

"Bencana banjir ini salah satunya akibat penggundulan hutan, tutupan, selain karena curah hujan yang ekstrem, misalnya, sebagai contoh hutan di Jawa seluas kurang lebih 2,4 juta hektare, di mana saat ini separuh dari luasan itu sudah menjadi lahan terbuka, dan ini akibat dari akumulasi permasalahan pada masa lalu yang tidak kunjung diselesaikan secara komprehensif dan menyeluruh," tegasnya.

Momentum untuk Introspeksi dan Evaluasi Kebijakan

Legislator asal Jawa Tengah ini berharap bahwa bencana alam ini dapat dijadikan momentum penting untuk introspeksi dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan.

Tujuannya adalah merumuskan langkah strategis untuk tata kelola kehutanan dan sumber daya alam yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan.

Baca juga:

Pemerintah Diharap Evaluasi Mitigasi Bencana Usai Banjir Bandang Beruntun di Sumatera

Di sisi lain, Panggah Susanto menilai pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar yang meminta Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan "tobat nasuha" sebagai respons terhadap bencana banjir, dinilai tidak tepat dan tidak memberikan solusi komprehensif terhadap akar masalah.

"Ya, prinsipnya sangat tidak tepat mengeluarkan pernyataan seperti itu dalam kondisi bencana seperti ini, apalagi itu keluar dari seorang Muhaimin Iskandar yang juga berada di dalam pemerintahan menjabat sebagai Menko PM," jelas dia.