DPR Sebut Masifnya Penolakan Pengesahan RUU TNI Bagian dari Demokrasi

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tidak masalah jika masih ada kelompok masyarakat yang menolak Revisi Undang-Undang (RUU) TNI. Menurutnya, itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi.

"Jadi sebenarnya agenda Rapur hari ini ada beberapa termasuk salah satu di antaranya pengesahan rancangan Undang-undang TNI menjadi UU," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3).

Ia menganggap wajar jika masih ada masyarakat yang menolak pengesahan RUU TNI. Namun, kata dia, DPR sudah berupaya semaksimal mungkin menyerap aspirasi masyarakat dalam proses pembahasan RUU TNI.

"Ya namanya juga dinamika politik kan, demokrasi. Saya pikir sah-sah aja untuk yang masih belum menerima RUU TNI ini," ungkapnya.

Baca juga:

Aksi Demo Mahasiswa Trisakti Tolak Pengesahan RUU TNI di Gedung DPR

Ketua Harian DPP Gerindra ini mengaku sudah berbicara dengan kelompok masyarakat sipil. Menurutnya, aspirasi mereka telah berupaya diakomodir.

"Kami sudah berbicara dengan kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok NGO termasuk koalisi masyarakat sipil, kami undang berdialog dan memberikan masukan yang juga kami akomodir dan berarti bagi RUU TNI pada hari ini," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Dasco memastikan, RUU TNI tidak mengatur dwifungsi militer.

"Dan dari beberapa pasal yang dibahas, yang sudah kami sampaikan pada masyarakat bahwa dalam pasal-pasal itu juga tidak terdapat adanya peran atau dwifungsi TNI," tandasnya. (Pon)