DPR RI Tolak Pangkalan Militer Rusia di Indonesia, Langgar Prinsip Bebas Aktif

Merahputih.com - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyoroti laporan media internasional mengenai permintaan resmi Federasi Rusia kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan pangkalan militer di wilayah NKRI. Ia menegaskan bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

"Pendirian pangkalan militer asing di Indonesia melanggar konstitusi dan prinsip bebas aktif yang menjadi dasar diplomasi Indonesia," ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (16/4).

Menurut laporan media internasional seperti Janes, Rusia meminta Indonesia menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua, sebagai pangkalan pesawat militer Rusia. Permintaan ini muncul setelah pertemuan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025.

Baca juga:

Kemhan Bantah Rumor soal Rusia Ingin Bangun Pangkalan Militer di Papua

Rusia ingin menempatkan pesawat jarak jauh Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo. Isu ini juga dibahas di media The Sydney Morning Herald.

TB Hasanuddin, politisi PDI Perjuangan, berharap pemerintah Indonesia menolak permintaan Rusia. "Konstitusi dan peraturan perundang-undangan melarang keberadaan pangkalan militer asing. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga kedaulatan nasional dan arah politik luar negeri kita," tegasnya.

Ia menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, yaitu bebas dari pengaruh blok manapun dan aktif menjaga perdamaian dunia.

Baca juga:

Kemhan Pastikan Mobil Fortuner Terduga Pelaku Transaksi PSK Bukan Milik Pegawai Aktif

"Pangkalan militer asing akan menyeret Indonesia ke dalam geopolitik yang kontraproduktif dengan perdamaian dunia. Kepentingan nasional kita lebih utama daripada terlibat dalam konflik antar kekuatan besar," jelas TB Hasanuddin.

Ia juga mengingatkan bahwa pangkalan militer asing, terutama di Asia Tenggara, dapat memicu ketegangan antar-negara ASEAN dan mengganggu stabilitas kawasan. "Kita harus berhati-hati. Stabilitas kawasan lebih penting daripada kepentingan sempit negara tertentu. ASEAN dibangun atas dasar kerja sama dan kepercayaan, bukan persaingan kekuatan militer," pungkasnya.