DPR RI: Tiga Hal Yang Harus Disiapkan MA
Raden Yusuf Nayamenggala - Kamis, 08 Januari 2015
Merahputih Nasional - Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsy memberikan apresiasi atas kinerja Mahkamah Agung (MA) yang cukup positif. Menurut Aboe, di bawah kepemimpinan Hatta Ali, MA sudah banyak menangani dan menyelesaikan perkara.
"Misalkan saja sisa perkara bisa berkurang hingga hampir 30 persen. saya lihat ini adalah langkah maju untuk mengatasi persoalan tunggakan perkara yang selama
ini jadi problem MA," kata Aboe kepada Merahputih.com, Kamis (8/15).
Selain itu, kata Aboe, mekanisme pengawasan hakim di bawah kepemimpinan Hatta Ali juga cukup membaik. Setidaknya, lanjut dia, ada sebanyak 117 hakim dan 92
tenaga non hakim yang menerima sanksi mulai dari teguran hingga pemecatan.
"Saya rasa ini adalah langkah maju yang sudah dilakukan oleh MA," pungkas politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini.
Kendati kinerjaanya sudah membaik, Aboe menegaskan bahwa ada dua perseoalan yang harus diperhatikan MA ke depannya secara khusus. Misalnya terkait penyelesaian persoalan perkara dan pengawasan hakim nakal. Sebab, performa MA pada dua isu ini harus lebih dikuatkan dan ditingkatkan kembali.
"Yang perlu diperhatikan adalah tugas besar MA yang sudah ada di depan mata, yaitu mengadili persoalan Pilkada 2015. Sebagaimana diamanahkan oleh Perpu Pilkada, sengketa yang timbul dari Pilkada haruslah diselesaikan oleh MA," tutunya.
Ditegaskan Aboe, setidaknya ada tiga hal yang harus dipersiapkan oleh MA berkaitan dengan penyelesaian sengketa tersebut. Pertama, yaitu penyiapan aturan main persidangan di MA. Sudah saatnya MA mempersiapan peraturan-peraturan berkaitan tata persidangan sengketa Pilkada yang nantinya mereka tangani.
Kedua, penyiapan hakim yang akan mengadili. Tentunya sengketa Pilkada adalah barang baru untuk para hakim peradilan umum. Oleh karenanya perlu ada upgraiding atau pembekalan untuk mereka agar lebih memahami persoalan sengketa pilkada lebih mendalam.
Ketiga adalah persoalan infrastukstur, dimana Pilkada pada tahun ini akan diselenggarakan secara serentak di 204 lokasi. Tentunya sebanyak itu pula potensi berkara yang masuk ke MA secara bersamaan. Karenanya, kebutuhan tekhnis persidangan berkaitan dengan sengketa Pilkada ini harus dipersiapkan sejak dini. (hur).
Follow Twitter kami di @MerahPutihcom
Like FanPage Facebook kami di Merahputih.com
Berita Lainnya :
Hari Ini Jokowi-JK Resmi Dikawal Paspampres
Bagikan
Berita Terkait
Komisi I DPR dan Wakil Panglima TNI Bantah Isu Darurat Militer
Konflik Perbatasan Indonesia - Timor Leste, Komisi I DPR Desak Pemerintah Pusat Tempuh Jalur Diplomasi
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
8 Wartawan Dikeroyok saat Meliput Sidak, Komisi I DPR Minta Pelaku Ditindak Tegas
Prabowo Tambah Kodam Baru, Anggaran untuk TNI Berpotensi Ikut Melonjak
Perwira Muda Lulusan Akmil Diduga Otak Penganiayaan Prada Lucky hingga Tewas, DPR: Panglima TNI Harus Beri Petunjuk Hubungan Sehat Senior-Junior
DPR Yakini Kehadiran Wakil Panglima TNI Tak Ciptakan Matahari Kembar
Dicetuskan Dudung, Proyek Rumah Prajurit TNI AD Mangkrak, Komisi I DPR Akan Panggil Panglima TNI atau KSAD
Apresiasi Kinerja TNI AL, Komisi I DPR: Modernisasi Alutsista Harus Ditingkatkan
Komandan Pasukan Elit TNI Dijabat Jenderal Bintang 3, DPR : Perlu Diawasi agar Sesuai Kebutuhan dan Tak Sekedar Simbolik
