DPR RI: Tiga Hal Yang Harus Disiapkan MA

Raden Yusuf NayamenggalaRaden Yusuf Nayamenggala - Kamis, 08 Januari 2015
DPR RI: Tiga Hal Yang Harus Disiapkan MA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Nasional - Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsy memberikan apresiasi atas kinerja Mahkamah Agung (MA) yang cukup positif. Menurut Aboe, di bawah kepemimpinan Hatta Ali, MA sudah banyak menangani dan menyelesaikan perkara.

"Misalkan saja sisa perkara bisa berkurang hingga hampir 30 persen. saya lihat ini adalah langkah maju untuk mengatasi persoalan tunggakan perkara yang selama
ini jadi problem MA," kata Aboe kepada Merahputih.com, Kamis (8/15).

Selain itu, kata Aboe, mekanisme pengawasan hakim di bawah kepemimpinan Hatta Ali juga cukup membaik. Setidaknya, lanjut dia, ada sebanyak 117 hakim dan 92
tenaga non hakim yang menerima sanksi mulai dari teguran hingga pemecatan.

"Saya rasa ini adalah langkah maju yang sudah dilakukan oleh MA," pungkas politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini.

Kendati kinerjaanya sudah membaik, Aboe menegaskan bahwa ada dua perseoalan yang harus diperhatikan MA ke depannya secara khusus. Misalnya terkait penyelesaian persoalan perkara dan pengawasan hakim nakal. Sebab, performa MA pada dua isu ini harus lebih dikuatkan dan ditingkatkan kembali.

"Yang perlu diperhatikan adalah tugas besar MA yang sudah ada di depan mata, yaitu mengadili persoalan Pilkada 2015. Sebagaimana diamanahkan oleh Perpu Pilkada, sengketa yang timbul dari Pilkada haruslah diselesaikan oleh MA," tutunya.

Ditegaskan Aboe, setidaknya ada tiga hal yang harus dipersiapkan oleh MA berkaitan dengan penyelesaian sengketa tersebut. Pertama, yaitu penyiapan aturan main persidangan di MA. Sudah saatnya MA mempersiapan peraturan-peraturan berkaitan tata persidangan sengketa Pilkada yang nantinya mereka tangani.

Kedua, penyiapan hakim yang akan mengadili. Tentunya sengketa Pilkada adalah barang baru untuk para hakim peradilan umum. Oleh karenanya perlu ada upgraiding atau pembekalan untuk mereka agar lebih memahami persoalan sengketa pilkada lebih mendalam.

Ketiga adalah persoalan infrastukstur, dimana Pilkada pada tahun ini akan diselenggarakan secara serentak di 204 lokasi. Tentunya sebanyak itu pula potensi berkara yang masuk ke MA secara bersamaan. Karenanya, kebutuhan tekhnis persidangan berkaitan dengan sengketa Pilkada ini harus dipersiapkan sejak dini. (hur).

 

Follow Twitter kami di @MerahPutihcom

Like FanPage Facebook kami di Merahputih.com

 

Berita Lainnya : 

Hari Ini Jokowi-JK Resmi Dikawal Paspampres

 

#UU Pilkada #Aboe Bakar Al-Habsy #Anggota Dewan #Komisi I DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Raden Yusuf Nayamenggala

I'm not perfect but special
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Diplomasi Indonesia Berdampak Langsung pada Ekonomi dan Lapangan Kerja
Wakil Ketua Komisi I DPR mendorong Menlu Arrmanatha Nasir memperkuat diplomasi ekonomi agar berdampak pada industri nasional, lapangan kerja, dan masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Dorong Diplomasi Indonesia Berdampak Langsung pada Ekonomi dan Lapangan Kerja
Indonesia
Serda Ahmad Tewas Dianiaya Senior, DPR Minta Tradisi Kekerasan di TNI Dihapus
TB Hasanuddin menyoroti kasus Serda Ahmad yang tewas setelah diduga dianiaya senior. Ia meminta tradisi kekerasan di lingkungan TNI dihentikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Serda Ahmad Tewas Dianiaya Senior, DPR Minta Tradisi Kekerasan di TNI Dihapus
Indonesia
Soal 8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, DPR Ingatkan Konsekuensi Kewarganegaraan
DPR menilai 8 WNI diduga menjadi tentara Rusia karena faktor ekonomi. Ia mengingatkan konsekuensi terhadap status kewarganegaraan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 September 2026
Soal 8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, DPR Ingatkan Konsekuensi Kewarganegaraan
Indonesia
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Komisi I DPR menyoroti kasus Mayor Laut Faisal Mulia, yang mengirim sabu dengan pesawat militer.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Indonesia
Pilkada Cuma Pilih Kepala Daerah, Komisi II Usul Wakil Bisa 2-3 Orang Ditunjuk Pemenang
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengusulkan pilkada hanya memilih kepala daerah. Wakil kepala daerah ditunjuk oleh pemenang, bisa 2–3 orang sesuai kebutuhan daerah.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Pilkada Cuma Pilih Kepala Daerah, Komisi II Usul Wakil Bisa 2-3 Orang Ditunjuk Pemenang
Indonesia
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
"Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja," kata Saleh
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
Indonesia
Usai Pernyataan Prabowo soal Nuklir, Komisi I DPR Tekankan Diplomasi dan Perdamaian
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan pidato Presiden Prabowo Subianto soal nuklir harus dipahami secara utuh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 03 Agustus 2026
Usai Pernyataan Prabowo soal Nuklir, Komisi I DPR Tekankan Diplomasi dan Perdamaian
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Bebaskan Kapten Ashari yang Disandera Bajak Laut Somalia
DPR mendesak pemerintah membentuk satgas untuk membebaskan Kapten Ashari, yang disandera bajak laut Somalia.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Bebaskan Kapten Ashari yang Disandera Bajak Laut Somalia
Indonesia
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Komisi I DPR menegaskan, bahwa operator harus mematuhi putusan MK. Sisa kuota internet tak boleh hangus.
Soffi Amira - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Indonesia
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Komisi I DPR menyoroti ledakan gedung amunisi di Madiun. TNI diminta melakukan investigasi untuk menjadi bahan perbaikan.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Bagikan