DPR RI Tekankan Pengelolaan Limbah Terintegrasi Guna Menjamin Keberlanjutan Industri Petrokimia Nasional

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 24 November 2025
DPR RI Tekankan Pengelolaan Limbah Terintegrasi Guna Menjamin Keberlanjutan Industri Petrokimia Nasional

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI melakukan penyegelan yang dilakukan di PT Peter Metal Technology Indonesia (PMT) guna mencegah risiko pencemaran radioakt

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengelolaan limbah kembali menjadi sorotan utama dalam agenda pengembangan industri petrokimia nasional.

Anggota Komisi VII DPR RI, Rico Sia, memberikan peringatan keras agar upaya percepatan pembangunan industri yang berpotensi risiko pencemaran tinggi tidak sampai mengorbankan aspek keamanan lingkungan.

Penguatan sistem pengelolaan limbah dianggap krusial untuk menjamin keberlanjutan produk sekaligus menjaga harmonisasi antar-sektor industri.

“Memang kita apresiasi dengan semua yang sudah dibangun. Namun yang harus diperhatikan lebih jauh lagi adalah terkait dengan limbah. Pengelolaan limbah sangat penting sehingga tentunya produk-produk ini bisa berkelanjutan dan dapat membantu sektor lain,” ujar Rico Sia dalam keterangannya, Senin (24/11).

Hal itu dikatakan Rico saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten pada Jumat (21/11).

Baca juga:

Warga Cikande Mulai Direlokasi, KLH Targetkan Dekontaminasi Radiasi Selesai 2 Pekan

Dampak Sistemik Kegagalan Pengelolaan Limbah

Rico Sia merujuk pada insiden radiasi di kawasan industri Cikande, Serang, yang terjadi belum lama ini akibat buruknya manajemen limbah. Peristiwa tersebut tidak hanya mencemari area sekitar tetapi juga memicu gangguan serius pada operasional industri lain yang berada dalam satu kawasan.

Buntut dari pencemaran di Cikande tersebut mengakibatkan tertahannya produk ekspor dari beberapa perusahaan di wilayah terdampak. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kelalaian satu entitas bisnis dapat menimbulkan kerugian sistemik, termasuk kerugian ekonomi langsung dan hilangnya kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan kawasan tersebut.

“Apabila terjadi kebocoran saja dari pengelolaan limbah tadi tentunya akan mencemari, seperti yang sudah terjadi beberapa waktu lalu dan kemudian mempengaruhi semua area sekitarnya, industri sekitar,” tambah politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Pentingnya Integrasi Sistem Pengelolaan Limbah

Lebih lanjut, Rico Sia menekankan bahwa industri harus memastikan sistem pengelolaan limbah mereka terintegrasi penuh dengan ketentuan dan otoritas lingkungan hidup yang berlaku. Integrasi ini dinilai sebagai langkah preventif vital agar risiko pencemaran tidak meluas dan merugikan lintas sektor.

“Maka kami berharap betul-betul PT Lotte ini mengintegrasikan pengelolaan limbahnya dengan (kementerian dan/atau dinas) lingkungan hidup. Sehingga limbah-limbah tadi tidak mencemari produk mereka sendiri dan terlebih lagi mempengaruhi industri di sekitarnya,” pungkas Rico Sia.

Baca juga:

Ratusan Warga Sekitar Zona Radiasi Cikande Direlokasi, Tinggal di Kontrakan Gratis 1 Bulan

Menanggapi hal tersebut, Perwakilan PT Lotte Chemical Indonesia, Jojok Hadrijanto, menegaskan bahwa perusahaan menerapkan kepatuhan ketat terhadap regulasi lingkungan di seluruh negara operasional.

Ia menjelaskan bahwa PT LCI telah menyiapkan sistem pemantauan limbah yang terhubung langsung dengan dinas lingkungan hidup untuk mendeteksi otomatis potensi pelampauan ambang batas. Jojok menambahkan bahwa menjaga reputasi perusahaan jauh lebih berharga daripada mengambil risiko pengelolaan limbah yang tidak sesuai ketentuan.

#Radiasi #Radiasi Nuklir #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Bagikan