DPR RI Tekankan Pengelolaan Limbah Terintegrasi Guna Menjamin Keberlanjutan Industri Petrokimia Nasional

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 24 November 2025
DPR RI Tekankan Pengelolaan Limbah Terintegrasi Guna Menjamin Keberlanjutan Industri Petrokimia Nasional

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI melakukan penyegelan yang dilakukan di PT Peter Metal Technology Indonesia (PMT) guna mencegah risiko pencemaran radioakt

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengelolaan limbah kembali menjadi sorotan utama dalam agenda pengembangan industri petrokimia nasional.

Anggota Komisi VII DPR RI, Rico Sia, memberikan peringatan keras agar upaya percepatan pembangunan industri yang berpotensi risiko pencemaran tinggi tidak sampai mengorbankan aspek keamanan lingkungan.

Penguatan sistem pengelolaan limbah dianggap krusial untuk menjamin keberlanjutan produk sekaligus menjaga harmonisasi antar-sektor industri.

“Memang kita apresiasi dengan semua yang sudah dibangun. Namun yang harus diperhatikan lebih jauh lagi adalah terkait dengan limbah. Pengelolaan limbah sangat penting sehingga tentunya produk-produk ini bisa berkelanjutan dan dapat membantu sektor lain,” ujar Rico Sia dalam keterangannya, Senin (24/11).

Hal itu dikatakan Rico saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten pada Jumat (21/11).

Baca juga:

Warga Cikande Mulai Direlokasi, KLH Targetkan Dekontaminasi Radiasi Selesai 2 Pekan

Dampak Sistemik Kegagalan Pengelolaan Limbah

Rico Sia merujuk pada insiden radiasi di kawasan industri Cikande, Serang, yang terjadi belum lama ini akibat buruknya manajemen limbah. Peristiwa tersebut tidak hanya mencemari area sekitar tetapi juga memicu gangguan serius pada operasional industri lain yang berada dalam satu kawasan.

Buntut dari pencemaran di Cikande tersebut mengakibatkan tertahannya produk ekspor dari beberapa perusahaan di wilayah terdampak. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kelalaian satu entitas bisnis dapat menimbulkan kerugian sistemik, termasuk kerugian ekonomi langsung dan hilangnya kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan kawasan tersebut.

“Apabila terjadi kebocoran saja dari pengelolaan limbah tadi tentunya akan mencemari, seperti yang sudah terjadi beberapa waktu lalu dan kemudian mempengaruhi semua area sekitarnya, industri sekitar,” tambah politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Pentingnya Integrasi Sistem Pengelolaan Limbah

Lebih lanjut, Rico Sia menekankan bahwa industri harus memastikan sistem pengelolaan limbah mereka terintegrasi penuh dengan ketentuan dan otoritas lingkungan hidup yang berlaku. Integrasi ini dinilai sebagai langkah preventif vital agar risiko pencemaran tidak meluas dan merugikan lintas sektor.

“Maka kami berharap betul-betul PT Lotte ini mengintegrasikan pengelolaan limbahnya dengan (kementerian dan/atau dinas) lingkungan hidup. Sehingga limbah-limbah tadi tidak mencemari produk mereka sendiri dan terlebih lagi mempengaruhi industri di sekitarnya,” pungkas Rico Sia.

Baca juga:

Ratusan Warga Sekitar Zona Radiasi Cikande Direlokasi, Tinggal di Kontrakan Gratis 1 Bulan

Menanggapi hal tersebut, Perwakilan PT Lotte Chemical Indonesia, Jojok Hadrijanto, menegaskan bahwa perusahaan menerapkan kepatuhan ketat terhadap regulasi lingkungan di seluruh negara operasional.

Ia menjelaskan bahwa PT LCI telah menyiapkan sistem pemantauan limbah yang terhubung langsung dengan dinas lingkungan hidup untuk mendeteksi otomatis potensi pelampauan ambang batas. Jojok menambahkan bahwa menjaga reputasi perusahaan jauh lebih berharga daripada mengambil risiko pengelolaan limbah yang tidak sesuai ketentuan.

#Radiasi #Radiasi Nuklir #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR RI Tekankan Pengelolaan Limbah Terintegrasi Guna Menjamin Keberlanjutan Industri Petrokimia Nasional
Rico Sia menekankan bahwa industri harus memastikan sistem pengelolaan limbah
Angga Yudha Pratama - Senin, 24 November 2025
DPR RI Tekankan Pengelolaan Limbah Terintegrasi Guna Menjamin Keberlanjutan Industri Petrokimia Nasional
Indonesia
Mutu Rumah Sakit Daerah Jadi Kunci Sukses Rujukan JKN Berbasis Kompetensi 2026
Pemerintah harus bantu rumah sakit daerah meningkatkan kompetensi
Angga Yudha Pratama - Senin, 24 November 2025
Mutu Rumah Sakit Daerah Jadi Kunci Sukses Rujukan JKN Berbasis Kompetensi 2026
Indonesia
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Menggadaikan aset BUMN berarti menempatkan kepentingan negara dalam posisi yang rentan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Indonesia
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Kementerian Keuangan agar segera mendorong realisasi belanja lebih cepat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Indonesia
AI Bisa Ganggu Sistem Pemilu dan Sebarkan Hoaks, DPR RI Dorong Pengaturan Transparansi Algoritma yang Kuat
Kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan dan literasi digital sejak dini
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
AI Bisa Ganggu Sistem Pemilu dan Sebarkan Hoaks, DPR RI Dorong Pengaturan Transparansi Algoritma yang Kuat
Indonesia
Kekerasan dan Perundungan di Sekolah Diharap Jadi Alasan Kuat Perlindungan Guru Masuk Revisi UU Sisdiknas
Hetifah menyoroti urgensi pengaturan yang komprehensif terkait fenomena perundungan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kekerasan dan Perundungan di Sekolah Diharap Jadi Alasan Kuat Perlindungan Guru Masuk Revisi UU Sisdiknas
Indonesia
BNN dan Polda Metro Jaya Didorong Perkuat Pengetatan Jalur Udara dan Tempat Hiburan Malam, Target Utama Sindikat Narkoba
Rudianto juga menyinggung dinamika keamanan terkini di Jakarta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
BNN dan Polda Metro Jaya Didorong Perkuat Pengetatan Jalur Udara dan Tempat Hiburan Malam, Target Utama Sindikat Narkoba
Indonesia
6 Santri Tewas Di Danau Bekas Galian C, DPR Desak Perusahaan Tambang Harus Diusut
Pembiaran lubang bekas tambang melanggar Pasal 19–21 PP No. 78/2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
6 Santri Tewas Di Danau Bekas Galian C, DPR Desak Perusahaan Tambang Harus Diusut
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Indonesia
Bongkar Kasus Pinjol Ilegal yang Jerat Ratusan Nasabah, Komisi III DPR Desak Polisi Usut Kasus Lain
Komisi III DPR memberikan apresiasi kepada Bareskrim Polri, karena membongkar kasus pinjol ilegal.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Bongkar Kasus Pinjol Ilegal yang Jerat Ratusan Nasabah, Komisi III DPR Desak Polisi Usut Kasus Lain
Bagikan