DPR RI Tekankan Pengelolaan Limbah Terintegrasi Guna Menjamin Keberlanjutan Industri Petrokimia Nasional

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 24 November 2025
DPR RI Tekankan Pengelolaan Limbah Terintegrasi Guna Menjamin Keberlanjutan Industri Petrokimia Nasional

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI melakukan penyegelan yang dilakukan di PT Peter Metal Technology Indonesia (PMT) guna mencegah risiko pencemaran radioakt

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengelolaan limbah kembali menjadi sorotan utama dalam agenda pengembangan industri petrokimia nasional.

Anggota Komisi VII DPR RI, Rico Sia, memberikan peringatan keras agar upaya percepatan pembangunan industri yang berpotensi risiko pencemaran tinggi tidak sampai mengorbankan aspek keamanan lingkungan.

Penguatan sistem pengelolaan limbah dianggap krusial untuk menjamin keberlanjutan produk sekaligus menjaga harmonisasi antar-sektor industri.

“Memang kita apresiasi dengan semua yang sudah dibangun. Namun yang harus diperhatikan lebih jauh lagi adalah terkait dengan limbah. Pengelolaan limbah sangat penting sehingga tentunya produk-produk ini bisa berkelanjutan dan dapat membantu sektor lain,” ujar Rico Sia dalam keterangannya, Senin (24/11).

Hal itu dikatakan Rico saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten pada Jumat (21/11).

Baca juga:

Warga Cikande Mulai Direlokasi, KLH Targetkan Dekontaminasi Radiasi Selesai 2 Pekan

Dampak Sistemik Kegagalan Pengelolaan Limbah

Rico Sia merujuk pada insiden radiasi di kawasan industri Cikande, Serang, yang terjadi belum lama ini akibat buruknya manajemen limbah. Peristiwa tersebut tidak hanya mencemari area sekitar tetapi juga memicu gangguan serius pada operasional industri lain yang berada dalam satu kawasan.

Buntut dari pencemaran di Cikande tersebut mengakibatkan tertahannya produk ekspor dari beberapa perusahaan di wilayah terdampak. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kelalaian satu entitas bisnis dapat menimbulkan kerugian sistemik, termasuk kerugian ekonomi langsung dan hilangnya kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan kawasan tersebut.

“Apabila terjadi kebocoran saja dari pengelolaan limbah tadi tentunya akan mencemari, seperti yang sudah terjadi beberapa waktu lalu dan kemudian mempengaruhi semua area sekitarnya, industri sekitar,” tambah politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Pentingnya Integrasi Sistem Pengelolaan Limbah

Lebih lanjut, Rico Sia menekankan bahwa industri harus memastikan sistem pengelolaan limbah mereka terintegrasi penuh dengan ketentuan dan otoritas lingkungan hidup yang berlaku. Integrasi ini dinilai sebagai langkah preventif vital agar risiko pencemaran tidak meluas dan merugikan lintas sektor.

“Maka kami berharap betul-betul PT Lotte ini mengintegrasikan pengelolaan limbahnya dengan (kementerian dan/atau dinas) lingkungan hidup. Sehingga limbah-limbah tadi tidak mencemari produk mereka sendiri dan terlebih lagi mempengaruhi industri di sekitarnya,” pungkas Rico Sia.

Baca juga:

Ratusan Warga Sekitar Zona Radiasi Cikande Direlokasi, Tinggal di Kontrakan Gratis 1 Bulan

Menanggapi hal tersebut, Perwakilan PT Lotte Chemical Indonesia, Jojok Hadrijanto, menegaskan bahwa perusahaan menerapkan kepatuhan ketat terhadap regulasi lingkungan di seluruh negara operasional.

Ia menjelaskan bahwa PT LCI telah menyiapkan sistem pemantauan limbah yang terhubung langsung dengan dinas lingkungan hidup untuk mendeteksi otomatis potensi pelampauan ambang batas. Jojok menambahkan bahwa menjaga reputasi perusahaan jauh lebih berharga daripada mengambil risiko pengelolaan limbah yang tidak sesuai ketentuan.

#Radiasi #Radiasi Nuklir #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
OJK harus meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran dengan melibatkan Satgas PASTI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Indonesia
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
BNPB harus bisa langsung bekerja sama dengan gubernur, bupati, pemerintah daerah, bahkan dengan Polres, Polsek, dan Kodim
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
Indonesia
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Trauma mendalam akibat bencana dapat menghambat perkembangan intelektual anak jika tidak ditangani oleh tenaga ahli
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Indonesia
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Mantan Wakapolri ini menambahkan bahwa kehadiran para guru ke gedung parlemen merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat masih haus akan kepastian hukum yang berkeadilan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Indonesia
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Merupakan langkah progresif yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang hingga kini masih banyak belum memiliki rumah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Bagikan