DPR RI Tekankan Pengelolaan Limbah Terintegrasi Guna Menjamin Keberlanjutan Industri Petrokimia Nasional

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 24 November 2025
DPR RI Tekankan Pengelolaan Limbah Terintegrasi Guna Menjamin Keberlanjutan Industri Petrokimia Nasional

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI melakukan penyegelan yang dilakukan di PT Peter Metal Technology Indonesia (PMT) guna mencegah risiko pencemaran radioakt

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengelolaan limbah kembali menjadi sorotan utama dalam agenda pengembangan industri petrokimia nasional.

Anggota Komisi VII DPR RI, Rico Sia, memberikan peringatan keras agar upaya percepatan pembangunan industri yang berpotensi risiko pencemaran tinggi tidak sampai mengorbankan aspek keamanan lingkungan.

Penguatan sistem pengelolaan limbah dianggap krusial untuk menjamin keberlanjutan produk sekaligus menjaga harmonisasi antar-sektor industri.

“Memang kita apresiasi dengan semua yang sudah dibangun. Namun yang harus diperhatikan lebih jauh lagi adalah terkait dengan limbah. Pengelolaan limbah sangat penting sehingga tentunya produk-produk ini bisa berkelanjutan dan dapat membantu sektor lain,” ujar Rico Sia dalam keterangannya, Senin (24/11).

Hal itu dikatakan Rico saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten pada Jumat (21/11).

Baca juga:

Warga Cikande Mulai Direlokasi, KLH Targetkan Dekontaminasi Radiasi Selesai 2 Pekan

Dampak Sistemik Kegagalan Pengelolaan Limbah

Rico Sia merujuk pada insiden radiasi di kawasan industri Cikande, Serang, yang terjadi belum lama ini akibat buruknya manajemen limbah. Peristiwa tersebut tidak hanya mencemari area sekitar tetapi juga memicu gangguan serius pada operasional industri lain yang berada dalam satu kawasan.

Buntut dari pencemaran di Cikande tersebut mengakibatkan tertahannya produk ekspor dari beberapa perusahaan di wilayah terdampak. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kelalaian satu entitas bisnis dapat menimbulkan kerugian sistemik, termasuk kerugian ekonomi langsung dan hilangnya kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan kawasan tersebut.

“Apabila terjadi kebocoran saja dari pengelolaan limbah tadi tentunya akan mencemari, seperti yang sudah terjadi beberapa waktu lalu dan kemudian mempengaruhi semua area sekitarnya, industri sekitar,” tambah politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Pentingnya Integrasi Sistem Pengelolaan Limbah

Lebih lanjut, Rico Sia menekankan bahwa industri harus memastikan sistem pengelolaan limbah mereka terintegrasi penuh dengan ketentuan dan otoritas lingkungan hidup yang berlaku. Integrasi ini dinilai sebagai langkah preventif vital agar risiko pencemaran tidak meluas dan merugikan lintas sektor.

“Maka kami berharap betul-betul PT Lotte ini mengintegrasikan pengelolaan limbahnya dengan (kementerian dan/atau dinas) lingkungan hidup. Sehingga limbah-limbah tadi tidak mencemari produk mereka sendiri dan terlebih lagi mempengaruhi industri di sekitarnya,” pungkas Rico Sia.

Baca juga:

Ratusan Warga Sekitar Zona Radiasi Cikande Direlokasi, Tinggal di Kontrakan Gratis 1 Bulan

Menanggapi hal tersebut, Perwakilan PT Lotte Chemical Indonesia, Jojok Hadrijanto, menegaskan bahwa perusahaan menerapkan kepatuhan ketat terhadap regulasi lingkungan di seluruh negara operasional.

Ia menjelaskan bahwa PT LCI telah menyiapkan sistem pemantauan limbah yang terhubung langsung dengan dinas lingkungan hidup untuk mendeteksi otomatis potensi pelampauan ambang batas. Jojok menambahkan bahwa menjaga reputasi perusahaan jauh lebih berharga daripada mengambil risiko pengelolaan limbah yang tidak sesuai ketentuan.

#Radiasi #Radiasi Nuklir #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Bagikan