DPR RI Buka Suara Soal Polemik Study Tour Jabar, Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin Gaduh?

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyikapi kontroversi pelarangan kegiatan study tour oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Menurut Lalu, study tour seharusnya tetap boleh dilaksanakan asalkan memenuhi tiga kriteria utama yakni memiliki nilai edukasi, tidak memberatkan orang tua, dan memberikan manfaat nyata bagi siswa.

"Selama study tour itu untuk kepentingan edukasi, maka silakan aja dengan catatan tidak memberatkan orang tua. Dan ouput untuk siswa benar-benar untuk kepentingan pendidikan," ujar Lalu Hadrian Irfan, Selasa (29/7).

Ia menekankan bahwa study tour bukan sekadar rekreasi, melainkan sarana pembelajaran kontekstual yang memperkaya pengalaman siswa di luar kelas. Kegiatan ini bisa melengkapi metode pembelajaran tematik, penguatan karakter, hingga literasi budaya dan sejarah.

Baca juga:

PDIP Minta tak Ada Larangan Study Tour, Bisa Berdampak ke Desa Wisata

Meski demikian, Lalu juga mengingatkan bahwa study tour harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua dan tidak boleh menjadi ajang komersialisasi. Ia menyarankan sekolah untuk berkoordinasi dengan komite sekolah dan dinas pendidikan dalam perencanaan, serta menyusun indikator keberhasilan yang terukur agar manfaat kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain larangan study tour, beberapa kepala daerah di Jawa Barat juga tidak sepakat dengan kebijakan Dedi Mulyadi tentang jam masuk sekolah lebih awal. Mereka menilai kebijakan tersebut memberatkan siswa dan orang tua, serta kurang mempertimbangkan kondisi daerah masing-masing.

Contohnya, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang mengembalikan jam masuk sekolah ke waktu semula setelah mengevaluasi dampak negatifnya.

Baca juga:

Kementerian Pariwisata Ungkap Study Tour Lokal Ternyata Bisa Tingkatkan Okupansi Hotel, Pengusaha Diminta Kerjasama dengan Sekolah dan Komunitas

Menanggapi perbedaan pandangan ini, Lalu Hadrian Irfani mendesak koordinasi lintas pemerintahan daerah dalam menyusun kebijakan strategis pendidikan harus diperbaiki. Ia menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak bisa diputuskan sepihak karena setiap daerah memiliki konteks sosial, infrastruktur, dan kapasitas yang berbeda.

Lalu mendorong semua pemangku kebijakan untuk mengedepankan kolaborasi dan komunikasi terbuka dalam merumuskan kebijakan pendidikan, mengingat sektor ini sangat strategis dan berdampak langsung pada keluarga serta masa depan bangsa.