Wisnu Cipto
MerahPutih.com - DPR RI memastikan fit and proper test calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo kali ini bakal berbeda dari sebelumnya lantaran dilangsungkan di tengah pandemi COVID-19.
“Yang membedakan adalah sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan pimpinan DPR RI, ada batas maksimal kehadiran baik yang melakukan fit and proper test maupun yang akan di-fit and proper test,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/1).
Baca Juga:
Fit and Proper Test Komjen Listyo di DPR Diprediksi Tak Akan Bergejolak
Dasco menyatakan, ada ketentuan bagi para anggota DPR RI yakni cukup 20 sampai 30 persen yang hadir secara fisik sementara sisanya dapat melalui virtual saja. Menurut dia, untuk calon Kapolri sendiri cukup didampingi beberapa orang saja.
“Jadi anggota itu ada ketentuannya 20 atau 30 persen yang datang fisik lainnya virtual. Lalu untuk calon Kapolti mungkin ditentukan pendampingnya beberapa orang saja,” ungkap Ketua Harian DPP Gerindra itu.
Namun, Dasco menjelaskan mekanisme tata cara termasuk penyerahan makalah dan waktu dan tempat fit and proper test merupakan domain Komisi III DPR RI. Setelah diputuskan rapat badan konsultasi pengganti bamus, Komisi III akan menindaklanjuti rangkaian fit and proper test calon Kapolri baru.
“Soal fit and proper test, soal RDP itu adalah domain Komisi III di mana hasil RDP ada masukan dari masyatakat itu salah satu bahan Komisi III untuk memberikan pertimbangan keseluruhan hasil fit and proper test,” papar dia.
Politikus Gerindra itu mengakui tidak ada yang baru mengenai kebijakan calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden Jokowi, lantaran sebelumnya juga Presiden selalu mengusulkan satu nama sebagai calon Kapolri. Namun, prosedur yang dilakukan Jokowi itu sudah sesuai aturan yang berlaku.
“Apa yang disampaikan oleh Presiden, bukan sekali ini saja soal calon Kapolri tunggal, tetapi memang sudah beberapa kali,” tutup legislator asal Dapil Banten 3 itu. (Knu)
Baca Juga:
Tindak Lanjut Hasil Temuan Komnas HAM soal Kematian 6 Laskar FPI Jadi PR Komjen Listyo
