DPR Nilai Perpanjangan PPKM Bikin Rakyat Bingung dan Galau

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 10 Agustus 2021
DPR Nilai Perpanjangan PPKM Bikin Rakyat Bingung dan Galau

Kendaraan melintasi penyekatan PPKM di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (9/8/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah secara resmi memutuskan PPKM Jawa-Bali Level 4 diperpanjang hingga 16 Agustus mendatang.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar berani menentukan masa pembatasan terukur. Menurut dia, pemerintah jangan membuat rakyat galau dengan kebijakan PPKM mingguan.

Baca Juga

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 16 Agustus

Penentuan kebijakan PPKM dalam masa satu minggu hanya membuat rakyat galau dan bingung karena tidak tahu sampai kapan kondisi membaik.

"Pemerintah seharusnya berani dan tegas menetapkan target waktu pengendalian pandemi hingga situasi membaik,” katanya dalam keterangan persnya, Selasa (10/8).

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani

Menurut Netty, mayoritas indikator kesehatan saat ini menunjukkan bahwa PPKM Level 3-4 belum optimal dalam mengendalikan kasus COVID-19 di berbagai daerah.

“Positivity rate serta angka kematian masih konsisten di atas seribu,” katanya.

Netty mempertanyakan efektivitas langkah dan strategi pengendalian pandemi yang dilakukan pemerintah. Mengingat sudah lebih dari satu bulan penerapan PPKM darurat dan PPKM level 3-4, namun indikator kesehatan di luar Jawa-Bali masih memprihatinkan.

Data yang diterima Netty menyebutkan, angka kematian di luar Jawa-Bali, juga meningkat. Bahkan pada 5 Agustus, angka kematian di Lampung lebih tinggi ketimbang di Bali, DI Yogyakarta atau pun Banten.

Netty juga menyinggung data rendahnya capaian testing di luar Jawa-Bali yang masih jauh di bawah standar WHO. Misalnya, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku, yang mana rasio tesnya hanya 0,9:1.000 penduduk per minggu.

Baca Juga

Yuk Terlibat Kampanye Sosial Daring Biar Produktif Selama PPKM

Target testing adalah 400 ribu per hari, tapi sampai sekarang hanya mampu di angka 200 ribu dan itu pun lebih terkonsentrasi di Jawa-Bali.

"Jangan sampai kasus COVID-19 di sana seperti abu dalam sekam,” terangnya.

Lanjut Netty, Pemerintah sebagai pengelola negara seharusnya mampu mengoptimalkan semua sumber daya di bawah otoritasnya. Yakni berani menyebutkan kapan situasi membaik sehingga dapat memberikan rasa aman dan harapan pada rakyat.

Yakinkan masyarakat bahwa dengan strategi dan upaya yang dilakukan pemerintah maka dalam waktu tiga bulan ke depan. Misalnya, kondisi akan membaik dan PPKM level 3-4 dapat dihentikan.

"Sebutkan dukungan apa yang diminta dari rakyat agar strategi pengendalian pandemi berhasil,” kata politikus PKS ini.

Sejumlah petugas gabungan TNI dan Polri berjaga di titik penyekatan PPKM Darurat di Jalan Jendral Basuki Rahmat, Jakarta Timur, Kamis (15/7/2021). Polda Metro Jaya menambah 25 titik penyekatan baru, sehingga total menjadi 100 titik penyekatan guna mengurangi mobilitas warga selama PPKM Darurat. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.
Sejumlah petugas gabungan TNI dan Polri berjaga di titik penyekatan PPKM Darurat di Jalan Jendral Basuki Rahmat, Jakarta Timur, Kamis (15/7/2021). Polda Metro Jaya menambah 25 titik penyekatan baru, sehingga total menjadi 100 titik penyekatan guna mengurangi mobilitas warga selama PPKM Darurat. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.

Istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Herryawan ini mengingatkan, bila pemerintah tidak mampu membangun rasa aman dan harapan, maka jangan salahkan rakyat jika PPKM diperpanjang namun rakyat malah abai.

Ia hanya berharap, kedepannya vaksin harus berbasis kesehatan masyarakat agar tujuan mencapai herd immunity segera tercapai.

"Pastikan ketersediaan stok vaksin di daerah-daerah dan siapkan skenario antisipasi kelangkaan vaksin akibat munculnya varian delta plus yang banyak ditemukan di negara-negara produsen vaskin,” tutup Netty. (Knu)

Baca Juga

Luhut: Perpanjangan PPKM Menunjukkan Hasil Cukup Menggembirakan

#PPKM #Level PPKM #PPKM Level 1-4 #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Bagikan