Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Polemik mengenai keterlambatan pembayaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) antara penyedia katering dan yayasan pengelola di Kalibata, Jakarta Selatan, menjadi sorotan publik.
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menilai permasalahan tunggakan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menekankan bahwa dalam kasus SPPG di Kalibata, pihak yayasanlah yang bermasalah.
"BGN sudah menunaikan kewajibannya membayar kebutuhan MBG ke yayasan sesuai ketentuan yang ada. Tapi yayasan tidak membayarkan ke mitranya,” ujar Zainul dalam keterangannya, Minggu (20/4).
Baca juga:
Dapur Makan Siang Gratis Kalibata Bersiap untuk Memasak Kembali usai Mogok Operasi
Kerja sama antara BGN dan yayasan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Dugaan sementara mengarah pada keterbatasan modal atau infrastruktur yang dialami yayasan, sehingga mereka melibatkan pihak ketiga.
"BGN hanya menjalin kemitraan dengan yayasan. Masalah muncul ketika yayasan gagal memenuhi tanggung jawabnya kepada penyedia layanan. Hal ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak," tegas politisi dari Fraksi PKB ini.
Zainul menekankan pentingnya peran aktif dari tiga pengawas yang ditempatkan di setiap SPPG, yaitu ahli keuangan, manajer dapur, dan ahli gizi. Mereka diharapkan lebih proaktif dalam memantau hubungan antara yayasan dan pemasok, serta melaporkan indikasi keterlambatan pembayaran kepada BGN sebelum tunggakan semakin besar.
Baca juga:
SPPG Pancoran Tetap Sediakan MBG Meski Diterpa Isu Belum Dapat Bayaran
"Ketiga pengawas ini setiap hari berada di kantor SPPG dan terlibat langsung dalam proses MBG di dapur. Seharusnya mereka segera melaporkan kepada BGN jika terjadi penumpukan tunggakan dari yayasan kepada mitranya," imbuhnya.
Kendati demikian, Zainul menyampaikan bahwa terlepas dari berbagai kendala yang ada, program MBG telah menunjukkan perkembangan yang positif. Ia mencatat bahwa lebih dari 1.000 dapur telah beroperasi dan menjangkau lebih dari 3 juta penerima manfaat. "Ini adalah kemajuan yang menggembirakan dari salah satu program unggulan pemerintah," pungkasnya.
