DPR Minta Polri-BNPT Tingkatkan Kewaspadaan Jelang Nataru
Tim Inafis Polda Jabar melakukan olah TKP usai peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/12). ANTARA FOTO/Novrian Arbi/rwa.
MerahPutih.com - Aksi bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/12), mengejutkan semua pihak. Peristiwa itu mengakibatkan dua orang meninggal dunia, yakni pelaku dan seorang anggota polisi.
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau yang karib disapa Bambang Pacul meminta Polri hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meningkatkan kewaspadaan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Baca Juga
Tetangga Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri Pamit ke Istri untuk Cari Modal Jualan Pukis
"Tingkat kewaspadaan harus dinaikkan. Ini menyangkut penegak keamanan yang didalamnya ada BNPT, kepolisian dan intelijen," kata Bambang Pacul kepada wartawan, Rabu (7/12).
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan aksi bom bunuh diri tersebut semestinya dapat diantisipasi oleh aparat keamanan. Seharusnya, kata dia, aparat memiliki internal security sistem untuk mencegah terjadinya aksi teror.
"Jadi Internal security system ini harus ditata ulang, kalo di banyak negara kan sudah ada internal security, semua negara punya yaitu sistem yang bisa kita baca bersama," ujarnya.
Baca Juga
Pacul juga mengusulkan agar program deradikalisasi yang dilakukan BNPT dievaluasi. Mengingat, pelaku bom bunuh diri merupakan mantan narapidana terorisme.
"Menurut catatan sementara korban ini diduga itu adalah mantan napi terorisme yang sudah terkena hukuman empat tahun di Nusakambangan. Kalau keluarnya begini, berarti kan ada dugaan belum sembuh, maka ini harus dilakukan peningkatan lagi deradikalisasi," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Walkot Bandung Ajak Bersatu Usai Insiden Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Habiburokhman Tegaskan Kapolri Listyo Sigit 100 Persen Loyal pada Prabowo, Sebut Jadi Saksinya
Rapat Komisi III DPR Panas, Kapolres Sleman Dicecar soal Penanganan Kasus Hogi Minaya
Komisi III DPR Minta Kejari Sleman Hentikan Perkara Hogi Minaya demi Kepentingan Hukum
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
Kejagung Jemput Paksa 3 Kajari, Komisi III DPR: Harus Tegas dan Transparan
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Komisi III DPR Kecam Dugaan Penganiayaan Pedagang Es Gabus oleh Oknum TNI-Polri
Komisi III DPR Gelar Raker dengan KPK Bahas Anggaran dan Rencana Kerja 2026
DPR Setujui Penggantian Hakim MK, Komisi III Tegaskan Demi Kepentingan Konstitusional
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi