DPR Minta Pemerintah Tak Paksakan CBT di Sekolah yang Tak Mampu

Fredy WansyahFredy Wansyah - Selasa, 07 April 2015
DPR Minta Pemerintah Tak Paksakan CBT di Sekolah yang Tak Mampu

Sejumlah siswa SMKN 6 Surabaya membuka soal ujian nasional secara daring menggunakan smartphone ketika uji coba UN online digelar di sekolah, Surabaya, Jawa TImur, Senin (6/4). (Foto: Antara/Zabur Kar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Pendidikan - Komisi X DPR meminta pemerintah tidak memaksakan penerpan sistem computer based test (CBT) dalam Ujian Nasional (UN) tahun 2015. Khususnya bagi sekolah-sekolah yang belum mampu karena tidak memiliki infrastuktur yang memadai. (BacaJelang UN Pekan Depan, Pendistribusian Soal di Sulses Rampung)

Sekolah-sekolah yang belum siap justru akan mengganggu prestasi keberhasilan anak didik. Namun, pemerintah bisa menggunakan sistem tersebut bagi sekolah-sekolah yang sudah siap. "Saya kira itu langkah positif," ujar anggota Komisi X Anas Thahir kepada Merahputih.com, di DPR, Jakarta, Selasa (7/4).

Ke depan, kata Anas, Indonesia akan menggunakan sistem ini. Sebab, hal ini merupakan proses pemebelajaran bagi masyarakat dan peserta didik untuk menggunakan teknologi. (BacaCeu Popong: UN Itu sebagai Bukti Belajar Siswa, seperti Orang Nyetir)

"Suka atau tidak suka kita akan lalui jalan ini. Jadi proses pembelajaran anak didik. Masyarakat untuk berproses dangan teknologi," tandasnya. (mad)

#Komisi I DPR #Ujian Nasional
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyuarakan penolakan terhadap keputusan Israel tersebut di berbagai forum internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Indonesia
AS Kembali Serang Iran, DPR Desak Pemerintah Indonesia Pimpin Seruan Gencatan Senjata
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendesak pemerintah Indonesia mendorong PBB dan komunitas internasional untuk menghentikan konflik AS-Iran.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
AS Kembali Serang Iran, DPR Desak Pemerintah Indonesia Pimpin Seruan Gencatan Senjata
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Wakil Ketua Komisi I DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik AS dan Iran, termasuk soal pasokan energi dan keamanan WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Indonesia
Tok! Ujian TKA SMA Tahun Ini Dimajukan ke Oktober 2026, Daftar Mulai Agustus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menetapkan jadwal pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA tahun ajaran 2026/2027.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Tok! Ujian TKA SMA Tahun Ini Dimajukan ke Oktober 2026, Daftar Mulai Agustus
Indonesia
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Komisi I DPR mengapresiasi langkah Kemlu RI dalam membebaskan 9 WNI yang ditangkap Israel.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Indonesia
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Anggota Komisi I DPR Farah Puteri mengapresiasi langkah cepat pemerintah memulangkan 9 WNI relawan dan jurnalis yang sempat ditahan Israel.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI bersikap tegas usai aktivis dan jurnalis Indonesia ditangkap Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di perairan internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Indonesia
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Komisi I DPR berduka atas gugurnya anggota TNI akibat serangan Israel di Lebanon. Ia meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan prajurit.
Soffi Amira - Minggu, 26 April 2026
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Indonesia
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
DPR RI meminta PBB mengevaluasi perlindungan pasukan UNIFIL usai gugurnya prajurit TNI di Lebanon. Investigasi transparan juga didorong.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
Gugurnya Praka Rico di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi UNIFIL
Indonesia
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
TB Hasanuddin mengingatkan risiko wacana pajak di Selat Malaka yang berpotensi melanggar UNCLOS dan memicu konflik serta respons negatif internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 April 2026
DPR Ingatkan Risiko Pajak Selat Malaka, Bisa Picu Konflik Internasional
Bagikan