DPR Minta Pemerintah Pusat Perkuat Anggaran untuk SDM dan Infrastruktur di Papua

Merahputih.com - Kementerian Dalam Negeri didesak segera melonggarkan efisiensi anggaran untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua.

Menurut Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, kegiatan-kegiatan bersifat pelatihan, workshop, dan lain sebagainya masih diperlukan bagi masyarakat Papua demi pembangunan SDM.

"Saudara kami di Papua butuh disegarkan ilmu-ilmu dan pengetahuan dan sosial kemasyarakatan. Itu pandangan saya," kata Taufan dalam keterangan, Senin (5/5).

Baca juga:

Pencarian Ditutup, Iptu Tomi Marbun Dipastikan Hilang di Pedalaman Papua

Pelonggaran efisiensi anggaran itu berkaitan dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Dia mencontohkan bahwa efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah di Papua, salah satunya dialami oleh Provinsi Papua Barat Daya.

Pada tahun 2024, penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk tujuh pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat Daya mencapai Rp1,86 triliun, dan telah tersalur 100 persen.

Sedangkan pada 2025, total pagu dana Otsus yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat menjadi Rp1,56 triliun.

Dia menjelaskan bahwa sejumlah provinsi DOB di Papua baru dimekarkan pada Desember 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Baca juga:

Tunjangan Operasi Prajurit di Papua Stagnan 22 Tahun, Menhan Usul Naik 75%

Menurut dia, UU tersebut hadir dengan kajian akademi, termasuk memuat kemampuan negara untuk memberikan dana, terkait Dana Otsus Papua.

Untuk itu, dia menilai pemekaran wilayah ini perlu diperkuat dengan bantuan anggaran dari APBN.

Selain pembangunan SDM, menurut dia, kebutuhan pembangunan DOB di Papua juga meliputi pembangunan infrastruktur dan fungsi pelayanan publik.

"Nah ke semua instrumen itu tidak ada pilihan, selain pemerintah pusat harus memperhatikan dana-dana bagi hasil dan lain-lain sebagainya,” katanya.