DPR Minta Pemerintah Investigasi Vaksin Kosong Siswa SD di Sumut

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 22 Januari 2022
DPR Minta Pemerintah Investigasi Vaksin Kosong Siswa SD di Sumut

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher. Foto: Fraksi PKS

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Seorang siswa SD di Sumatera Utara mendapatkan suntikan vaksin kosong. Hal tersebut terlihat dari rekaman video orang tuanya yang berusaha mengabadikan momen penting tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta kejadian tersebut segera diinvestigasi agar diketahui apa sebenarnya yang terjadi.

Baca Juga

Bun, Jangan Tunda Vaksin COVID-19 Bagi Anak

"Pemerintah harus segera memberikan keterangan dan penjelasan resmi kepada masyarakat atau publik agar beritanya tidak liar dan berkembang kemana-mana" kata Netty, dalam keterangannya, Sabtu (22/1).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, hal ini penting dilakukan agar masyarakat dapat menerima dan yakin akan program vaksinasi terutama untuk anak-anak.

Ia meminta pemerintah segera berkoordinasi dengan pemda dan Satgas COVID-19 agar mampu memitigasi risiko sebagai sebuah konsekuensi terjadinya vaksinasi kosong tersebut.

"Sulit rasanya masyarakat bisa diyakinkan jika kasus-kasus seperti itu terjadi di lapangan," imbuhnya.

Baca Juga

Perang Lawan Omicron, Luhut: Percepat Vaksin Booster dan Siapkan Isoter di Daerah

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga berharap pemerintah dapat melakukan tindakan tegas jika terbukti ada unsur kesengajaan.

"Tindak dengan tegas jika terbukti hal ini dilakukan dengan sengaja. Apalagi ini diselenggarakan oleh lembaga resmi pemerintah yang seharusnya bisa lebih tertib lagi dan sesuai dengan SOP yang berlaku," kata Netty. (Pon)

Baca Juga

Gibran Rakabuming Sudah Vaksin Booster, Efek yang Dirasakannya

#Vaksinasi #Vaksin Covid-19 #Komisi IX DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Kepala BGN Nanik S. Deyang Benahi MBG, Soroti 3 Tantangan Utama
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, didorong segera membenahi program Makan Bergizi Gratis. DPR soroti transparansi anggaran hingga pengawasan keamanan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Juni 2026
DPR Dorong Kepala BGN Nanik S. Deyang Benahi MBG, Soroti 3 Tantangan Utama
Indonesia
Anggaran MBG Dipangkas Rp 67 Triliun, DPR Minta Kualitas Makanan Tetap Terjaga
Komisi IX DPR RI meminta pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis 2026 tidak mengurangi kualitas nutrisi dan higienitas makanan bagi penerima.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Anggaran MBG Dipangkas Rp 67 Triliun, DPR Minta Kualitas Makanan Tetap Terjaga
Indonesia
Hantavirus Ancam Dunia, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini
Kasus hantavirus kini sudah muncul di Indonesia. Komisi IX DPR pun meminta pemerintah untuk memperkuat deteksi dini.
Soffi Amira - Senin, 11 Mei 2026
Hantavirus Ancam Dunia, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini
Indonesia
Sebut Kekerasan Seksual di Pati Tindakan Biadab, Wakil Ketua Komisi IX DPR Tekankan Perlindungan Korban
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mengecam kasus dugaan kekerasan seksual di Pati dan meminta korban mendapat perlindungan serta pendampingan menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 Mei 2026
Sebut Kekerasan Seksual di Pati Tindakan Biadab, Wakil Ketua Komisi IX DPR Tekankan Perlindungan Korban
Indonesia
Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, DPR Minta Negara Fokus Pulihkan Korban
Komisi IX DPR menyoroti kasus kekerasan seksual di Ponpes Pati. Para korban harus diberikan pendampingan psikologis.
Soffi Amira - Kamis, 07 Mei 2026
Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, DPR Minta Negara Fokus Pulihkan Korban
Indonesia
Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, DPR Dukung Langkah Prabowo
Anggota DPR Irma Chaniago mendukung langkah Prabowo memerintahkan KSP mengawasi program MBG. Dugaan jual beli titik dapur MBG ikut disorot.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, DPR Dukung Langkah Prabowo
Indonesia
Komisi IX DPR Soroti BPJS Ketenagakerjaan Belum Jangkau Pekerja Informal
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, dorong perluasan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
Komisi IX DPR Soroti BPJS Ketenagakerjaan Belum Jangkau Pekerja Informal
Indonesia
Perpres Ojol 8 Persen Disambut DPR, Pendapatan Driver Diprediksi Naik
Komisi IX DPR mengapresiasi Perpres ojol 8 persen. Pendapatan driver berpotensi naik menjadi 92 persen.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
Perpres Ojol 8 Persen Disambut DPR, Pendapatan Driver Diprediksi Naik
Indonesia
UU PPRT Disahkan, Komisi IX DPR Tekankan Pentingnya Implementasi di Lapangan
UU PPRT akhirnya disahkan DPR setelah 22 tahun. Komisi IX menekankan pentingnya implementasi agar perlindungan pekerja rumah tangga benar-benar terasa.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
UU PPRT Disahkan, Komisi IX DPR Tekankan Pentingnya Implementasi di Lapangan
Berita Foto
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kuota Penerima Bantuan Iuran JKN
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR
Didik Setiawan - Rabu, 15 April 2026
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kuota Penerima Bantuan Iuran JKN
Bagikan