DPR Minta Kasus e-KTP Tercecer Dijalan Diusut Tuntas

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 29 Mei 2018
DPR Minta Kasus e-KTP Tercecer Dijalan Diusut Tuntas

e-KTP yang tercecer di jalan Salabenda, Bogor. Foto: ist

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) yang tercecer di daerah Bogor harus diusut sampai tuntas, apakah ada pihak yang mensabotase.

"Kalau benar sabotase ya harus diusut sampai tuntas siapa yang melakukannya dan siapa oknumnya harus dituntut secara hukum," kata Taufik.

Dia mengatakan kasus KTP yang tercecer itu harus diusut secara tuntas, kalau ada unsur sabotase, maka harus ditunjukkan kepada publik siapa yang bertanggung jawab.

Menurut dia, publik banyak bertanya mengapa e-KTP disimpan di gudang padahal kalau sudah rusak dan tidak berlaku maka harus dimusnahkan agar tidak disalahgunakan.

"Kalau kita punya paspor yang sudah tidak berlaku dipotong karena itu kasus tersebut menimbulkan pertanyaan di publik mengapa sampai di simpai di gudang," ujarnya seperti dilansir Antara.

Petugas kepolisian merapikan barang bukti KTP elektronik yang rusak saat gelar perkara kasus KTP elektronik yang tercecer di Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (28/5). ANTARA F

Taufik mengatakan permasalahan pada KTP-E merupakan hal sensitif karena digunakan oleh masyarakat untuk menggunakan haknya memilih dalam Pilkada maupun Pemilu sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara cepat dan transparan.

Politisi PAN itu menilai karena persoalan KTP-E itu menyangkut hak politik masyarakat yang dijamin undang-undang, maka semua pihak jangan menganggap remeh permasalahan tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan apakah benar tercecer atau ada unsur sabotase atau ada kesalahan prosedur.

Dia menegaskan Komisi II DPR pada prinsipnya mendorong agar permasalahan tersebut diusut tuntas oleh Kepolisian dan Kemendagri agar tidak menjadi polemik dan segera diatasi.

"Terutama sebulan lagi akan dilaksanakan Pilkada serentak 2018 sehingga jangan sampai masalah KTP E menjadi sumber persoalan baru bagi pelaksanaan Pilkada, tentunya kita berharap pelaksanaannya berjalan lancar dan damai," katanya.

Dia juga mempertanyakan mengapa KTP Elektronik tersebut yang beralamatkan di Palembang, Sumatera Selatan bisa tercecer di Bogor, Jawa Barat.

e-KTP yang tercecer di jalan Salabenda, Bogor, Jawa Barat

Namun dia mengimbau masyarakat tetap tenang dan bersabar, berikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengecek, meneliti dan menjelaskan kepada publik mengenai apa yang sesungguhnya terjadi.

Sebelumnya beredar video yang menunjukkan sejumlah KTP elektronik tercecer di kawasan Bogor, Jawa Barat. KTP elektronik tercecer itu beralamat Sumatera Selatan.

Dirjen Dukcapil Kemdagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan KTP elektronik yang tercecer di jalan raya kawasan Bogor, Jabar merupakan KTP yang rusak atau invalid saat hendak diangkut ke gudang Kementerian Dalam Negeri di Semplak, Bogor.

"Bapak Sesditjen Dukcapil I Gede Suratha sudah melakukan pengecekan di lapangan dengan jajaran Polsek Kemang dan Polres Kabupaten Bogor, menunjukkan bahwa KTP elektronik yang tercecer tersebut adakah KTP elektronik rusak/invalid dan diangkut dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu ke Gudang Kemendagri di Semplak Bogor," ujar Zudan dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (27/5).

Zudan mengatakan semua KTP elektronik yang jatuh dari mobil pengangkut sudah diamankan bersama masyarakat dan dikembalikan ke mobil pengangkut untuk selanjutnya dibawa ke gudang penyimpanan di Semplak, dengan disaksikan oleh petugas Kemendagri yang ditugaskan melaksanakan pemindahan barang dari Pasar Minggu ke Semplak.

Menurut dia, KTP elektronik rusak/invalid yang dibawa ke Semplak sebanyak satu dus dan 1/4 karung, bukan berkarung-karung layaknya isu yang beredar. Sedangkan jumlahnya kepingnya tidak dihitung karena merupakan gabungan dari sisa-sisa pengiriman sebelumnya. (*)

#DPR RI #Taufik Kurniawan #E-KTP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan