DPR Minta Divestasi Freeport Tidak Dipolitisasi

MerahPutih Bisnis - PT Freeport Indonesia akhirnya menawarkan divestasi sahamnya dihari terakhir batas wktu yang telah ditetapkan pemerintah. Freeport menawarkan sahamnya kepada pemerintah sebesar 10,64 persen dengan nilai US$ 1,7 miliar atau setara dengan Rp 23,83 triliun (Kurs Rp 14.016 per dolar AS).

Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Satya Wira Yudha meminta agar penawaran yang dilakukan Freeport kepada pemerintah ini tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak yang tidak mengerti.

"Tapi ini betul-betul murni bisnis karena mereka usaha, kita meminta hak komersialnya, hak partisipasinya 30 persen melengkapi dari yang 9,36 persen yang sudah dimiliki oleh Indonesia," ujar Satya seusai diskusi publik bertema "Efektivitas dan efisiensi kapal listrik," di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu, (17/1).

"Hal ini agar para pengusaha kita atau BUMN kita bisa mampu untuk berkembang dan mempunyai partisipasi dalam pengembangan PT Freeport ke depan, paling tidak hingga 2021," lanjut pria kelahiran asal Kediri, Jawa Timur itu.

Sementara itu, ketika disinggung tekait apakah ideal harga yang ditawarkan oleh perusahan tambang asal Amerika itu ditengah jatuhnya saham Freeport dipasar global? Satya enggan berkomentar panjang.

"Tapi yang perlu dipikirkan bahwa divestasi itu business to business. Jadi pemerintah itu harus pandai melakukan penawaran dan melakukan benchmark dengan beberapa harga-harga yang ada di benua yang lain, sehingga akan mendapatkan argumentasi yang cukup kuat untuk membuat penawaran itu menjadi atraktif untuk Indonesia," tutup Satya.(rfd)

BACA JUGA:

1. Sudirman Said: Setya Novanto Tak Patut Bertemu PT Freeport Indonesia
2. Divestasi Saham PT Freeport jadi Perdebatan Sengit Di DPR
3. Polemik PT Freeport Pengalihan Isu Kewajiban Divestasi Saham
4. PT Freeport Rekam Pembicaraan dengan Setya Novanto, Maroef Sjamsoeddin Terancam
5. PT Freeport Beberkan Kontribusi di Papua