DPR Kompak Setujui Perppu Pilkada
Adinda Nurrizki - Selasa, 20 Januari 2015
Pimpinan rapat paripurna DPR RI (Foto: Antarafoto)
MerahPutih Nasional - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya dapat menyatukan suara menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomer 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
"Apakah fraksi amanat nasional dapat menyetujui?" ujar Pimpinan rapat paripurna Agus Hermanto, di DPR, Jakarta, Selasa (20/1). Kemudian diikuti dengan teriakan fraksi PAN, "Setuju".
BACA JUGA: SBY: KMP Dukung Perppu Pilkada
Meski tak banyak protes, beberapa anggota Dewan menyampaikan beberapa masukan. Seperti anggota fraksi Golkar, "Perppu Nomer 1 Tahun 2014 pasal demi pasal ada yang bermasalah. Kita sepakat untuk mengajukan revisi beberapa pasal yang mengandung masalah," katanya.
Hal demikian juga dikatakan Ketua Komisi II, Rambe Komaruzaman, yang menginginkan agar setelah disahkan oleh DPR, segera diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya DPR dan pihak terkait dapat segera melakukan perbaikan.
"Tahapan selanjutnya setelah pengambilan keputusan tingkat satu, hari ini dibawa ke paripurna, pemerintah segera mengundangkannya agar proses selanjutnya setelah diundangkan dapat kita bahas secara cepat," kata Rambe. (mad)
Follow Twitter Kami di @MerahPutihCom
Like Juga Fanpage Kami di MerahPutihCom
BERITA LAINNYA:
Puluhan Karangan Bunga Hiasi Rumah Bob Sadino
Pesan Rahasia Jokowi Kepada Keluarga Bob Sadino
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Mendagri: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPR Tidak Langgar UUD
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Operasional Bandara di Morowali, Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Presiden Batasi Game Online untuk Anak-Anak, DPR: Akses ke Medsos Juga Harus Dibatasi
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
