DPR Kecam Penembakan Diplomat di Jenin, Israel Dinilai Langgar Hukum Internasional

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 27 Mei 2025
DPR Kecam Penembakan Diplomat di Jenin, Israel Dinilai Langgar Hukum Internasional

Anggota pasukan Israel. Foto: ANTARA/Xinhua/HO-IDF

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih,com - Insiden penembakan peringatan oleh pasukan Israel terhadap rombongan diplomat Eropa di Kota Jenin, Tepi Barat, Palestina, pada Rabu (21/5) mendapat sorotan Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Menurut Sukamta, tindakan militer Israel ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan menunjukkan arogansi Israel.

"Israel semakin menunjukkan karakter aslinya yang membabi buta, tidak mempedulikan manusia dan bangsa lain. Bahkan rombongan diplomat dari Eropa yang berjumlah sekitar 30 orang ditembaki oleh tentara Israel," tegas Sukamta dalam keterangannya, Selasa (27/5).

Sukamta memperingatkan bahwa aksi pasukan Zionis ini akan memicu kemarahan dunia internasional, termasuk negara-negara Barat, dan mendesak dunia untuk memberi tekanan kepada Israel. "Dunia harus terus memberi tekanan kepada Israel dengan berbagai cara agar menghentikan aksi-aksi tak berperadaban dan tak berperikemanusiaannya," tutur legislator dari DIY ini.

Baca juga:

Bono U2 Kecam Benjamin Netanyahu dan Fundamentalis Sayap Kanan Israel, Sebut Mereka Telah Memelintir Kitab Suci

Ia mengingatkan bahwa para diplomat dilindungi oleh hukum internasional, termasuk Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Pelindungan Konsuler. Sukamta menilai Israel telah melanggar Konvensi 1961 yang secara fundamental menyatakan diplomat harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diperlakukan dengan hormat.

Menanggapi alasan militer Israel bahwa konvoi diplomatik menyimpang dari rute yang disetujui dan memasuki zona terlarang, Sukamta menegaskan bahwa Pasal 26 Konvensi Wina menjamin kebebasan bergerak diplomat.

"Intinya diplomat dijamin pelindungannya untuk bergerak ke lokasi-lokasi yang diperlukan. Bahkan Negara penerima harus menjamin kebebasan bergerak dan bepergian di wilayahnya kepada semua anggota misi diplomatik," jelasnya.

Meski Israel turut menandatangani Konvensi Wina pada 18 April 1961, mereka berulang kali menunjukkan keangkuhan dengan melanggar hukum yang mereka sendiri setujui. Israel juga telah melanggar berbagai hukum internasional lainnya, seperti Konvensi Keempat Jenewa dan Statuta Roma, termasuk larangan menyerang warga sipil, rumah sakit, jurnalis, serta blokade Gaza yang menyebabkan kelaparan.

Baca juga:

Israel Tembaki Rombongan Diplomat di Tepi Barat Tuai Kecaman Negara-Negara Eropa

Pelanggaran yang terus terjadi mengindikasikan Israel kebal hukum, sementara lembaga dan masyarakat internasional seolah tidak berdaya menghadapi tindakan Israel.

Oleh karena itu, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini menyerukan aksi nyata dunia untuk menyelamatkan bangsa Palestina.

"Dunia perlu membuat aksi nyata bersama menyelamatkan Bangsa Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Harus ada terobosan-terobosan yang masif dan luar biasa untuk menghentikan kejahatan Israel," tegas Sukamta.

Insiden penembakan ini terjadi saat delegasi yang terdiri dari lebih dari 20 negara, termasuk Uni Eropa, Inggris, Prancis, Kanada, dan Tiongkok, dalam misi resmi untuk memantau situasi kemanusiaan di sekitar kamp pengungsi. Rekaman video menunjukkan tentara Israel melepaskan tembakan ke arah delegasi saat mereka menjauh, dengan salah satu delegasi memperingatkan rombongan untuk mendekati tembok.

`zdccscscs
#Israel #Palestina #Free Palestina #Konflik Palestina #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
Apel Akbar Solidaritas Palestina Digelar di Monas, Ini 5 Lokasi Parkir yang Disiapkan
Polda Metro Jaya menyiapkan lima kantong parkir untuk peserta Apel Akbar Solidaritas Palestina 2026 di Monas. Simak lokasi dan kapasitas parkirnya.
Yusuf Abdillah - Minggu, 01 November 2026
Apel Akbar Solidaritas Palestina Digelar di Monas, Ini 5 Lokasi Parkir yang Disiapkan
Bagikan