DPR: Kebijakan Diskon Tol dan Tiket Pesawat Patut Diapresiasi, Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas

Frengky AruanFrengky Aruan - Sabtu, 22 Maret 2025
DPR: Kebijakan Diskon Tol dan Tiket Pesawat Patut Diapresiasi, Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas

Rest Area 379A Tol Semarang-Batang. (ANTARA/ I.C.Senjaya)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras menanggapi adanya kebijakan pemerintah soal diskon tarif tol dan tiket pesawat bagi pemudik. Menurutnya kebijakan diskon itu meringankan beban pemudik.

"Kebijakan diskon tarif tol dan diskon tiket pesawat merupakan komitmen pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat. Tentunya kita patut memberikan apresiasi," ujar Iwan Darmawan dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (22/3).

Namun demikian, Iwan menekankan pemberian diskon juga harus bersamaan dengan peningkatan kualitas. Baik itu kualitas infrastruktur seperti jalur tol maupun kualitas pelayanan pada moda transportasi pesawat ataupun kapal laut.

Hal ini penting agar memastikan kenyamanan dan keamanan para pemudik. Iwan mencontohkan fasilitas yang harus layak digunakan, salah satunya tempat peristirahatan di beberapa titik jalur tol.

Baca juga:

Berlaku 24 Maret 2025, Begini Cara Dapat Diskon Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra

"Rest area harus layak, termasuk toilet bersih, stasiun pengisian bahan bakar hingga layanan kesehatan. Kenyamanan dan keamanan masyarakat adalah hal utama yang perlu diperhatikan selama masa mudik lebaran," jelasnya.

"Perlu juga ditambah kantong-kantong tempat peristirahatan bagi pemudik, dan pengaturan sistem keluar masuk kendaraan di rest-rest area, khususnya rest area yang kerap sekali padat sehingga tidak terjadi penumpukan," tutup Iwan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus menjabarkan tiket pesawat dan biaya tol akan diberi diskon untuk para pemudik selama masa Lebaran 2025.

Pemberlakuan diskon dilakukan demi mengurangi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat saat mudik.

"Tiket pesawat kalau waktu Nataru itu (diskon) 10 persen, kita harapkan Lebaran tahun ini mungkin lebih dari 10 persen (diskon) tentunya setelah dikoordinasikan. Untuk tol, itu mendapat diskon sebesar 20 persen itu cukup besar sehingga diharapkan semuanya itu memberikan kelancaran dalam proses arus mudik. Ada semua total yang kita fungsional kan 89 tol," kata Lodewijk. (Pon)

#Diskon Tol #Tiket Pesawat #Mudik #Lebaran #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Indonesia
Antisipasi Mudik 2026, Korlantas Polri Gencar Razia Angkutan Ilegal
Korlantas Polri mulai merazia travel dadakan jelang mudik Lebaran 2026 untuk mencegah kecelakaan. Pemudik diimbau memilih angkutan resmi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
Antisipasi Mudik 2026, Korlantas Polri Gencar Razia Angkutan Ilegal
Bagikan