DPR: Kebijakan Diskon Tol dan Tiket Pesawat Patut Diapresiasi, Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas

Frengky AruanFrengky Aruan - Sabtu, 22 Maret 2025
DPR: Kebijakan Diskon Tol dan Tiket Pesawat Patut Diapresiasi, Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas

Rest Area 379A Tol Semarang-Batang. (ANTARA/ I.C.Senjaya)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras menanggapi adanya kebijakan pemerintah soal diskon tarif tol dan tiket pesawat bagi pemudik. Menurutnya kebijakan diskon itu meringankan beban pemudik.

"Kebijakan diskon tarif tol dan diskon tiket pesawat merupakan komitmen pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat. Tentunya kita patut memberikan apresiasi," ujar Iwan Darmawan dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (22/3).

Namun demikian, Iwan menekankan pemberian diskon juga harus bersamaan dengan peningkatan kualitas. Baik itu kualitas infrastruktur seperti jalur tol maupun kualitas pelayanan pada moda transportasi pesawat ataupun kapal laut.

Hal ini penting agar memastikan kenyamanan dan keamanan para pemudik. Iwan mencontohkan fasilitas yang harus layak digunakan, salah satunya tempat peristirahatan di beberapa titik jalur tol.

Baca juga:

Berlaku 24 Maret 2025, Begini Cara Dapat Diskon Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra

"Rest area harus layak, termasuk toilet bersih, stasiun pengisian bahan bakar hingga layanan kesehatan. Kenyamanan dan keamanan masyarakat adalah hal utama yang perlu diperhatikan selama masa mudik lebaran," jelasnya.

"Perlu juga ditambah kantong-kantong tempat peristirahatan bagi pemudik, dan pengaturan sistem keluar masuk kendaraan di rest-rest area, khususnya rest area yang kerap sekali padat sehingga tidak terjadi penumpukan," tutup Iwan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F Paulus menjabarkan tiket pesawat dan biaya tol akan diberi diskon untuk para pemudik selama masa Lebaran 2025.

Pemberlakuan diskon dilakukan demi mengurangi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat saat mudik.

"Tiket pesawat kalau waktu Nataru itu (diskon) 10 persen, kita harapkan Lebaran tahun ini mungkin lebih dari 10 persen (diskon) tentunya setelah dikoordinasikan. Untuk tol, itu mendapat diskon sebesar 20 persen itu cukup besar sehingga diharapkan semuanya itu memberikan kelancaran dalam proses arus mudik. Ada semua total yang kita fungsional kan 89 tol," kata Lodewijk. (Pon)

#Diskon Tol #Tiket Pesawat #Mudik #Lebaran #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak konsumen sekaligus kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Dunia
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Proses inspeksi kapal penumpang tidak boleh sebatas formalitas administratif di atas kertas.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Indonesia
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Menurut pencatatan jumlah harta kekayaan (LHKPN) 2026, sosok politisi dari Nasdem tersebut sudah memiliki total harta sebanyak Rp 3,5 miliar lebih.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Kader Nasdem Anggota DPR RI Eva Stevany Masuk Desil 4, Disebut Kekeliruan dan Langsung Diperbaiki
Indonesia
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Perkembangan pekerjaan gig menunjukkan dunia kerja Indonesia mengalami perubahan yang signifikan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Fraksi PKB DPR Tegaskan Pekerja Gig Harus Dapat Perlindungan
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Bagikan