DPR Didesak Terbitkan Surat Pembatalan Rencana Isoman di Hotel Berbintang
Spanduk bertuliskan "COVID-19 Dilarang Masuk" terpasang di pagar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/7). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
MerahPutih.com - Wacana pemberian fasilitas isolasi mandiri di hotel bintang 3 bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menuai kecaman.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta adanya surat yang menyatakan pembatalan fasilitas hotel untuk isolasi mandiri (isoman) COVID-19 untuk wakil rakyat
Baca Juga
Ketua DPR Tegaskan Fasilitas Isoman Bagi Sejawatnya Belum Perlu Dilakukan
"Harus ada surat yang kemudian menyatakan bahwa surat sebelumnya itu dibatalkan," ujar Lucius di Jakarta, Senin (2/8).
Lucius mengatakan persoalan fasilitas hotel yang diklaim bukan untuk para legislator harus dibuktikan lewat kebijakan konkret. Tidak hanya sekadar mengklarifikasi melalui media.
"Semua tidak punya makna apa-apa ketika itu selesai di omongan ke media saja. Tidak kemudian dibicarakan di lembaga atau di institusi," ujar Lucius.
DPR harus menunjukan surat yang memang membatalkan kebijakan fasilitas isolasi mandiri tersebut. Untuk memastikan bahwa DPR memang menolak fasilitas tersebut.
"Harus ada kemudian surat yang kemudian mengatakan surat sebelumnya dibatalkan," ujar Lucius.
Anggota DPR, menurut Lucius, merupakan politisi yang kerap berubah pendiriannya. Sehingga perlu komitmen supaya pernyataan sesuai dengan tindakannya.
"Karena kalau tidak kita berhadapan dengan politisi yang setiap hari bisa berubah pendiriannya sesuai situasi dan kondisi," katanya.
Pengalaman selama ini kontroversi yang dihasilkan DPR selesai tanpa kepastian informasi yang jelas. Maka itu, menurut Lucius, harus ada hal yang nyata bahwa fasilitas isolasi mandiri benar-benar dibatalkan.
Lucius berpendapat bahwa para anggota DPR mestinya memahami bahwa ada banyak kendala dalam penanganan COVID-19 salah satunya adalah soal fasilitas isolasi mandiri.
Diketahui pada 26 Juli 2021, Sekjen DPR Indra Iskandar mengeluarkan surat pemberitahuan tentang rencana pembedian fasilitas hotel bintang tiga untuk anggota dewan menjalani isolasi mandiri.
Nantinya hotel bintang tiga yang digunakan adalah Hotel Ibis Grogol dan Oasis di Atrium Senen. Pembiayaan fasilitas isolasi mandiri itu akan ditanggung oleh negara.
Rencana itu mendapatkan kritik dari sejumlah pihak termasuk para anggota DPR itu sendiri.
Beberapa anggota DPR yang menolak, menyatakan bahwa isolasi mandiri bisa dilakukan sendiri baik di rumah dinas, hingga fasilitas isolasi mandiri tak perlu dibiayai oleh negara.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman menyebut fasilitas hotel untuk isoman ditujukan kepada staf di lingkungan parlemen. Dia memastikan fasilitas itu bukan untuk legislator.
Habiburokhman mengeklaim fasilitas fantastis itu diperuntukkan bagi staf pendukung, tenaga ahli, staf ahli anggota DPR, Pengamanan Dalam (Pamdal) Kompleks Parlemen, dan aparatur sipil negara (ASN). Dia mengaku heran anggota DPR yang mendapat fasilitas itu.
"Sebetulnya bukan anggota tapi staf pendukung di DPR," kata Habiburokhman. (Knu)
Baca Juga
Anggota DPR Difasilitasi Isoman di Hotel, Legislator: Sakiti Hati Rakyat
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera