DPR Desak Polri Persiapkan Diri Antisipasi Ancaman di Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 16 November 2023
DPR Desak Polri Persiapkan Diri Antisipasi Ancaman di Pemilu 2024

Ilustrasi - Pemilihan Umum serentak tahun 2024. ANTARA/Ilustrator Abdullah Rifai

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Persiapan matang mesti dilakukan Polri agar maksimal dalam pengamanan Pemilu 2024.

Anggota Komisi III DPR RI Yacobus Jacki Uly menjelaskan beberapa identifikasi ancaman yang mungkin dihadapi selama penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Juga:

Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Netralitas di Pemilu 2024

"Setelah mendapatkan informasi tentang ancaman tersebut, perlu persiapan dilakukan dalam berbagai aspek, seperti personel, anggaran, dan materi," kata purnawirawan jenderal Polri berangkat Irjen ini di Jakarta, Kamis (16/11).

Persiapan ini mencakup penyiapan kendaraan, logistik, dan sumber daya manusia yang diperlukan.

"Nah kalau kita tidak menyiapkan ini dengan baik operasi tidak akan berjalan dengan baik. Anggota (aparat harus) berjalan 100 kilometer mana mungkin, maka itu harus disiapkan kendaraan dan sebagainya,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Ia mengaku dirinya pernah cek langsung ke lapangan, khususnya di Provinsi NTT, ternyata ada kepolisian yang persiapannya belum siap secara bagus, baik orangnya, kendaraan, dan sebagainya. Semuanya mengalami kelelahan karena persiapan yang kurang baik.

Baca Juga:

DPR Minta Kapolri Jaga Netralitas Prajuritnya di Pemilu 2024

"Misalnya kita kerja siang malam kelelahan, alat yang tidak lengkap, dan sebagainya. Maka buatlah perencanaan yang baik, perencanaan itu disesuaikan dengan ancaman yang dihadapi. Sehingga tidak terjadi ada yang meninggal dan sebagainya,” ujar dia.

Tak hanyan itu, netralitas Polri juga diperlukan dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti ujaran kebencian (hate speech) dan hoaks di Pemilu 2024.

Dia menegaskan bahwa polisi harus siap menghadapi tantangan tersebut.

"Hal ini menunjukkan pentingnya persiapan yang baik dalam menghadapi Pemilu 2024 agar operasi pengamanan dapat berjalan dengan lancar di seluruh wilayah negara,” jelas Jacki. (Knu)

Baca Juga:

3 Isu Krusial yang Perlu Dihindari di Pemilu 2024

#Pemilu #Polisi #Polri #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
1.600 Polisi Kawal Demo Pro MBG di Gambir, Hati-Hati Macet Aksi Mulai 09.00 WIB 
Sebanyak 1.686 personel gabungan disiagakan untuk mengawal aksi dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gambir, Jakarta Pusat. Aksi dimulai pukul 09.00 WIB.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 Juli 2026
1.600 Polisi Kawal Demo Pro MBG di Gambir, Hati-Hati Macet Aksi Mulai 09.00 WIB 
Indonesia
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Perubahan nama provinsi harus melalui mekanisme pembentukan atau perubahan undang-undang yang dibahas bersama DPR.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Juli 2026
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Indonesia
Polisi Desain Ulang Kurikulum Pendidikan, Masukan AI dan Berfikir Holistik
Di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim), Polri tengah menyiapkan pembangunan Laboratorium Kepemimpinan Digital
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Polisi Desain Ulang Kurikulum Pendidikan, Masukan AI dan Berfikir Holistik
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Bagikan