Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan sejumlah catatan penting kepada pemerintah soal polusi udara.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menjelaskan, salah satu yang utama yaitu terkait dengan kecepatan transisi dan konversi energi batu bara ke gas.
"Khususnya terhadap berbagai pembangkit yang aktif beroperasi," tutur Eddy di Jakarta, Rabu (30/8).
Baca Juga:
Jokowi Tunjuk Luhut Pimpin Penanganan Polusi Udara Jakarta
Selanjutnya, pemerintah harus menggalakkan kendaraan listrik baik sepeda motor atau mobil.
"Sehingga insentif yang diberikan harus lebih menarik lagi,"ungkap dia.
Eddy juga meminta pemanfaatan energi bersih yang berbasis tak hanya gas tapi juga sampah atau waste to energy.
Hal itu mengingat rata-rata penghasil gas buang menimbulkan polusi metana dari tempat pembuangan sampah.
“Jadi sampah dikelola agar bisa menjadi salah satu sumber pembangkit listrik,” ucapnya.
Baca Juga:
Pemprov DKI Ajak Pihak Swasta Berpartisipasi Atasi Polusi Udara
Selain itu, Eddy juga mendesak pemerintah meningkatkan kontrol ketat terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Selain itu, Komisi IX DPR juga mendapat usul untuk mendorong pembentukan panitia khusus (pansus).
Langkah ini guna mencari solusi mengatasi polusi udara yang sedang menghantui masyarakat, khususnya di Jabodetabek.
"Khususnya dengan melibatkan lintas sektor, diharapkan bakal ada kebijakan lebih komprehensif dalam mengatasi persoalan polusi udara," tutup Eddy yang juga Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (Knu)
Baca Juga:
Anggota DPRD DKI Heran Wacana Subsidi Pertamax Turbo untuk Atasi Polusi Udara
