DPR Bisa Memahami Alasan Pemerintah Pangkas Anggaran Kementerian

MerahPutih Nasional - Anggota Komisi XI DPR Muhammad Iqbal menilai, pihaknya dapat memahami pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap beberapa kementerian dan lembaga pemerintah.

"Mengenai pemotongan anggaran di Kementerian dan Lembaga, saya kira DPR dapat memahami alasan pemerintah memotong anggaran APBN 2016 sebesar Rp50 trilliun lebih di beberapa kementerian dan lembaga pemerintah. Alasannya dikatakan untuk melakukan efisiensi dan penghematan karena APBN kita defisit," ujar Iqbal di Jakarta , Kamis (11/8).

Namun demikian, Wakil Sekretaris Fraksi PPP itu tetap menyayangkan pemotongan anggaran terhadap sejumlah kementerian maupun lembaga pemerintah yang berhubungan langsung dengan hajat hidup masyarakat.

"Hanya saja seharusnya pemotongan itu tidak dilakukan terhadap kementerian yang mempunyai program-program mendasar dan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan," imbuh Wakil Sekjen PPP tersebut.

Adapun seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Presiden Joko Widodo pada 12 Mei 2016, telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Inpres ini untuk pengendalian dan pengamanan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Total anggaran yang dipotong dari APBN Tahun Anggaran 2016 adalah Rp 50,016 triliun. Dari jumlah itu, sebesar Rp20,951 triliun merupakan efisiensi belanja operasional, dan Rp29,064 triliun merupakan efisiensi belanja lain. Selain itu dalam pemotongan itu juga terdapat Rp10,908 triliun yang merupakan anggaran pendidikan, dan Rp1,434 triliun yang sebelumnya masuk anggaran kesehatan.

BACA JUGA:

1. TB Hasanuddin: Pemangkasan Anggaran Kemhan dan TNI Pengaruhi Kesiapan Tempur
2. Menhub Budi Karya Sumadi Siap Lakukan Reformasi SDM, Efisiensi Anggaran dan Konetivitas
3. Lakukan Efisiensi, Pemerintah Hemat Rp50,6 Triliun Dalam RAPBN 2016
4. Menkeu Sri Mulyani akan Prioritaskan Pengelolaan APBN