DPR Bakal Gelar RDPU Bahas Isu Kesejahteraan Hakim
Politikus Gerindra Habiburokhman. (ANTARA/Sanya Dinda)
MerahPutih.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman mengatakan DPR akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para hakim.
Rencana RDPU itu berkaitan dengan Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia (GSHI) yang mengatakan ribuan hakim bakal aksi mogok sidang 7 -11 Oktober 2024 untuk memperjuangkan kesejahteraan.
“Kami akan menggelar pertemuan audiensi RDPU dengan para hakim yang menuntut kesejahteraan tersebut,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).
Habiburokhman mengakui kondisi hakim di daerah cukup memprihatinkan. “Saya setiap kali kungker ke daerah terenyuh melihat hakim itu mereka banyak yang tinggal di rumah-rumah kos, saya prihatin,” tuturnya.
Baca juga:
Kasus Dugaan Honor Hakim Agung Dipotek hingga Rp 97 M Diadukan ke KPK
Bahkan, politikus Gerindra itu juga mengatakan ada beberapa hakim yang meninggal dunia karena kesehatannya tidak terjaga. Dia merasa prihatin karena para hakim jauh dari keluarga.
“Mau pulang ke rumah secara rutin karena penempatannya di luar kota jauh dari kediamannya kan ongkos tiket mahal, tidak sanggup untuk setiap minggu pulang,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut paptut segera diperbaiki karena hakim merupakan penegak keadilan yang perlu disejahterakan. “Ini agak mengerikan juga ya para nasib para penegak keadilan ini kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan hakim,” ucapnya.
Lebih jauh, Habiburokhman menyatakan peningkatan kesejahteraan hakim sejalan dengan visi misi Presiden terpilih Prabowow Subianto. “Itu juga kan di visi-misinya Prabowo, kami akan mengundang mereka untuk sama-sama mencari solusi,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia