DPR Bakal Gelar RDPU Bahas Isu Kesejahteraan Hakim
Politikus Gerindra Habiburokhman. (ANTARA/Sanya Dinda)
MerahPutih.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman mengatakan DPR akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para hakim.
Rencana RDPU itu berkaitan dengan Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia (GSHI) yang mengatakan ribuan hakim bakal aksi mogok sidang 7 -11 Oktober 2024 untuk memperjuangkan kesejahteraan.
“Kami akan menggelar pertemuan audiensi RDPU dengan para hakim yang menuntut kesejahteraan tersebut,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).
Habiburokhman mengakui kondisi hakim di daerah cukup memprihatinkan. “Saya setiap kali kungker ke daerah terenyuh melihat hakim itu mereka banyak yang tinggal di rumah-rumah kos, saya prihatin,” tuturnya.
Baca juga:
Kasus Dugaan Honor Hakim Agung Dipotek hingga Rp 97 M Diadukan ke KPK
Bahkan, politikus Gerindra itu juga mengatakan ada beberapa hakim yang meninggal dunia karena kesehatannya tidak terjaga. Dia merasa prihatin karena para hakim jauh dari keluarga.
“Mau pulang ke rumah secara rutin karena penempatannya di luar kota jauh dari kediamannya kan ongkos tiket mahal, tidak sanggup untuk setiap minggu pulang,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut paptut segera diperbaiki karena hakim merupakan penegak keadilan yang perlu disejahterakan. “Ini agak mengerikan juga ya para nasib para penegak keadilan ini kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan hakim,” ucapnya.
Lebih jauh, Habiburokhman menyatakan peningkatan kesejahteraan hakim sejalan dengan visi misi Presiden terpilih Prabowow Subianto. “Itu juga kan di visi-misinya Prabowo, kami akan mengundang mereka untuk sama-sama mencari solusi,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
MKD Gelar Pemeriksaan Awal 5 Anggota Nonaktif DPR Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Etika
Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan Senang Aksi Joget Anggota DPR, Merasa Dihargai
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang "Hasil Uji Baik”
Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis