DPR Bakal Gelar RDPU Bahas Isu Kesejahteraan Hakim


Politikus Gerindra Habiburokhman. (ANTARA/Sanya Dinda)
MerahPutih.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman mengatakan DPR akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para hakim.
Rencana RDPU itu berkaitan dengan Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia (GSHI) yang mengatakan ribuan hakim bakal aksi mogok sidang 7 -11 Oktober 2024 untuk memperjuangkan kesejahteraan.
“Kami akan menggelar pertemuan audiensi RDPU dengan para hakim yang menuntut kesejahteraan tersebut,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).
Habiburokhman mengakui kondisi hakim di daerah cukup memprihatinkan. “Saya setiap kali kungker ke daerah terenyuh melihat hakim itu mereka banyak yang tinggal di rumah-rumah kos, saya prihatin,” tuturnya.
Baca juga:
Kasus Dugaan Honor Hakim Agung Dipotek hingga Rp 97 M Diadukan ke KPK
Bahkan, politikus Gerindra itu juga mengatakan ada beberapa hakim yang meninggal dunia karena kesehatannya tidak terjaga. Dia merasa prihatin karena para hakim jauh dari keluarga.
“Mau pulang ke rumah secara rutin karena penempatannya di luar kota jauh dari kediamannya kan ongkos tiket mahal, tidak sanggup untuk setiap minggu pulang,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut paptut segera diperbaiki karena hakim merupakan penegak keadilan yang perlu disejahterakan. “Ini agak mengerikan juga ya para nasib para penegak keadilan ini kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan hakim,” ucapnya.
Lebih jauh, Habiburokhman menyatakan peningkatan kesejahteraan hakim sejalan dengan visi misi Presiden terpilih Prabowow Subianto. “Itu juga kan di visi-misinya Prabowo, kami akan mengundang mereka untuk sama-sama mencari solusi,” pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Legislator Sarankan Komisi Reformasi Polri Langsung Diketuai Presiden Prabowo

Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan

Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
