Zulfikar Sy
MetahPutih.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengkritik langkah DPR yang tetap menggelar rapat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja pada, Rabu (27/7) lalu. Pasalnya, sejumlah elemen masyarakat telah menolak RUU itu.
Dalam rapat di masa reses tersebut, Badan Legislasi (Baleg) DPR membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) yang fokus pada Bab III soal peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
Baca Juga:
Demo Tolak Omnibus Law di DPR, Buruh Khawatir Kehilangan Pekerjaan
Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan, jika pembahasan Omnibus Law tetap diteruskan, maka semakin memperjelas bahwa Presiden dan DPR telah membangkang terhadap UUD 45 dan Pancasila.
"Pelecehan dan penipuan politik secara terbuka terhadap rakyat termasuk rakyat pemilih mereka," kata Busyro saat dikonfirmasi, Jumat (24/7).
Menurut Busyro, Omnibus Law Cipta Kerja lebih memihak terhadap kepentingan investor asing. Hal itu, kata dia, akan memperpanjang derita rakyat secara ekonomis.
"Yang berdampak secara sosial budaya dan kualitas hidup rakyat," ujar Busyro.
Baca Juga:
Puluhan Orang Ditangkap dalam Demo RUU HIP dan Omnibus Law di DPR
Selain itu, mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menilai, Omnibus Law Cipta Kerja akan semakin memperkuat tirani minoritas Taipan terhadap mayoritas rakyat.
"Istana dan DPR menjadi episentrum kerusuhan politik," tegas Busyro. (Pon)
Baca Juga:
Digeruduk Massa, DPR Pastikan Tak Ada Pengesahan RUU HIP dan Omnibus Law
