DPP PDI-P Lolos Verifikasi, Bagaimana Tingkat DPD?

Angga Yudha Pratama - Senin, 29 Januari 2018

DPP PDI-P Lolos Verifikasi, Bagaimana Tingkat DPD?

Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri saat menerima tim Verifikasi KPU di DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan (MP/Foto: Fadhli)

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan tahap verifikasi faktual ke DPP PDIP Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1).

Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan berikut tim verifikator ikut memeriksa kelengkapan tiga item yang menjadi syarat verifikasi.

Tim Verifikasi KPU, Ilham Syaputra mengatakan persyaratan yang diperiksa adalah kepengurusan, domisili kantor DPP dan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan.

"Memenuhi syarat, seluruhnya lengkap. Keterwakilan perempuan juga memenuhi syarat," kata Ilham Syarif usai melakukan verifikasi faktual di DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1).

Ilham menuturkan, dengan selesainya verifikasi faktual di tingkat DPP ini, bukan berarti partai bisa langsung dinyatakan lolos verifikasi.

Dijelaskannya, KPUD akan melakukan verifikasi di tingkatan Daerah, Kabupaten/kota untuk memastikan kesamaan data yang di masukkan dalam sistem informasi partai politik (Sipol).

"Untuk itu kami meminta PDIP untuk menyiapkan data verifikasi ditingkat Provinsi dan kab/kota mudah-mudahan dapat segera disahkan," ujarnya. (Fdi)

#Partai Politik #PDI Perjuangan #PemiluKada

Bagikan

Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.

“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?

Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026

Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.

PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami

Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.

Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026

PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami

Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi

Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.

Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026

Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi

DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol

Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol

Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026

DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol

PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi

PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.

Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026

PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi

Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR

Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.

Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026

Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR

Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan

DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.

Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026

Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan

Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi

KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.

Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026

Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi

KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah

KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.

Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026

KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah

KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu

KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.

Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026

KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu

Bagikan