DPD Dorong Eksplorasi Potensi Kalium dan Phospat untuk Genjot Produksi Pupuk

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 18 Maret 2023
DPD Dorong Eksplorasi Potensi Kalium dan Phospat untuk Genjot Produksi Pupuk

Ilustrasi - Gudang pupuk PT Pupuk Indonesia di Jalan Raya Pantura, Kaliampo, Wangunrejo, Kabupaten Pati, Kamis (16/3/2023). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perang antara Rusia dan Ukraina memberikan dampak serius terhadap pasokan bahan baku dan harga pupuk di dalam negeri. Kedua negara yang bertikai merupakan pemasok utama kalium.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kementerian terkait lainnya untuk melakukan riset dan eksplorasi potensi kalium dan phospat yang ada di beberapa wilayah Indonesia.

"Saya kira potensi kedua bahan utama kandungan unsur hara makro ini banyak tersedia di Indonesia. Pemerintah bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) perlu melakukan riset dan eksplorasi di beberapa wilayah yang kaya akan batuan kapur penghasil mineral ini," kata Sultan dalam keterangannya, Sabtu (18/03).

Baca Juga:

Jokowi Bakal Impor Pupuk Atasi Kelangkaan

Menurut mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, Indonesia tidak bisa lagi bergantung dan berharap pada pasokan kalium dan phospat dari negara lain dengan biaya yang sangat mahal. Apalagi, eskalasi Rusia-Ukraina belum juga diketahui kapan akan berakhir.

Sultan menyebut, beberapa hasil riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi tentang sebaran kandungan unsur kalium dan phospat sudah cukup memberikan kesimpulan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.

"Meskipun akan membutuhkan nilai investasi yang cukup besar, tapi proyek ini sangat penting dalam agenda produksi pangan dalam negeri," ujarnya.

Lebih lanjut, senator asal Bengkulu ini mengusulkan PT Pupuk Indonesia untuk aktif melakukan riset dan inovasi pupuk dengan kadar hara yang efisien namun efektif bagi pertumbuhan tanaman.

Baca Juga:

Jokowi Resmikan Pabrik Pupuk Nitrogen di Aceh

Selain itu, menurutnya, sosialisasi penggunaan pupuk organik secara berimbang juga perlu ditingkatkan di tingkat petani untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia.

"Pupuk sangat berperan penting dalam proses budidaya tanaman dan produktivitas pangan. Pemerintah daerah dan petani juga berkepentingan dalam melakukan inovasi pemenuhan kebutuhan pupuk bagi tanaman secara mandiri," pungkasnya.

Pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mendapat protes dari petani terkait masalah pupuk. Jokowi pun menjawab bahwa suplai pupuk kurang imbas perang Rusia dan Ukraina.

Jokowi mengungkapkan saat ini kebutuhan pupuk di Indonesia mencapai 13 juta ton. Sedangkan produksi dalam negeri hanya 3,5 juta ton. Sisanya 6,3 juta ton harus impor. (Pon)

Baca Juga:

Presiden Rusia, Jerman dan Perancis Bahas Krisis Gandum dan Pupuk Dunia

#DPD RI #Pertanian #Pertanian Indonesia
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita Foto
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menerima dokumen dari Anggota DPD dalam Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Mei 2026
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Berita Foto
Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Konflik Papua
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, menyampaikan keterangan soal kondisi Papua, saat konferensi pers, di Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 21 April 2026
Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Konflik Papua
Berita Foto
Puan Maharani, Ahmad Muzani, dan Sultan B. Najamuddin Raih KWP Award 2026
Ketua DPR Puan Maharani (kiri) menerima piagam penghargaan yang diserahkan oleh Ketua KWP Ariawan pada KWP Award 2026 di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 April 2026
Puan Maharani, Ahmad Muzani, dan Sultan B. Najamuddin Raih KWP Award 2026
Indonesia
GNTI Bersiap Panen Raya 1.500 Hektare Jagung, Dukung Ketahanan Pangan Nasional
Program pengembangan jagung di area seluas 1.500 hektare ini merupakan salah satu upaya konkret dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 08 April 2026
GNTI Bersiap Panen Raya 1.500 Hektare Jagung, Dukung Ketahanan Pangan Nasional
Indonesia
Pembangunan PLTS Jangan Sampai Korbankan Pertanian, Pakar: Konsep Agrivoltaics Sangat Relevan
Konsep agrivoltaics memungkinkan penggunaan lahan ganda, di mana pertanian dan produksi listrik surya berjalan beriringan di ruang yang sama.
Frengky Aruan - Senin, 06 April 2026
Pembangunan PLTS Jangan Sampai Korbankan Pertanian, Pakar: Konsep Agrivoltaics Sangat Relevan
Indonesia
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bencana banjir dan longsor merusak lahan pertanian juga menghancurkan hasil panen, benih yang telah ditanam, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Indonesia
Mentan Amran Targetkan Rehabilitasi Lebih dari 100 Ribu Hektare Lahan Pertanian di Aceh hingga Sumbar
Program ini diharapkan mampu memulihkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah terdampak.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Mentan Amran Targetkan Rehabilitasi Lebih dari 100 Ribu Hektare Lahan Pertanian di Aceh hingga Sumbar
Indonesia
Mentan Amran Minta Tambahan Anggaran Pemulihan Pertanian Sumatera Rp 5,1 Triliun
Luas sawah terdampak bencana banjir 3 provinsi di Sumatera 107,4 ribu hektare, termasuk di antaranya 44,6 ribu hektare padi dan jagung gagal panen.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
Mentan Amran Minta Tambahan Anggaran Pemulihan Pertanian Sumatera Rp 5,1 Triliun
Indonesia
Presiden Prabowo Ungkap Keprihatianan, Sebut Banyak Kekayaan Negara yang Bocor karena tak Pandai Mengelola
Prabowo menilai kebocoran kekayaan nasional menjadi persoalan lama, yang sudah ia rasakan sejak jauh sebelum menjabat presiden.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
Presiden Prabowo Ungkap Keprihatianan, Sebut Banyak Kekayaan Negara yang Bocor karena tak Pandai Mengelola
Bagikan