Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPD Dilemahkan, IPC: Indonesia Kembali ke Rezim Orde Baru

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Sabtu, 27 Mei 2017
DPD Dilemahkan, IPC: Indonesia Kembali ke Rezim Orde Baru

Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi di Cikini, Jakarta. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, menilai bahwa upaya pelemahan DPD RI melalui Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) membuat kondisi Indonesia kembali ke rezim Orde Baru (Orba).

"Arahnya kelihatan. Nanti, misal ini (RUU Pemilu) disahkan, kemungkinan akan kembali seperti Orba," kata Hanafi kepada merahputih.com usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (26/5).

Menurut dia, kontrol rakyat kepada DPD akan semakin berkurang. Pasalnya, di dalam RUU Pemilu menyaratkan para calon legislatif (caleg) DPD harus diseleksi oleh panitia seleksi (pansel) yang dibentuk oleh Gubernur.

"Yang kontrol bukan lagi rakyat, tapi para pejabat di daerah. Nanti mungkin akan muncul lagi yang masuk DPD itu kalau enggak dari birokrat, ya, parpol (partai politik). Mungkin juga pensiunan TNI bisa masuk sana lagi," ucapnya.

Hanafi khawatir, apabila RUU Pemilu disahkan, DPD tidak lagi menjadi perwakilan daerah, representasi berbagai kelompok masyarakat, agama minoritas, dan ras di suatu daerah.

"Kalau diisi partai dan birokrat, itu isi kepalanya akan sama dengan DPRD di daerah atau anggota DPR dan dampaknya, DPD akan kehilangan daya tawarnya di depan DPR," tandasnya.

Hanafi menjelaskan, sejarah dibentuknya DPD bertujuan untuk mencegah potensi separatisme, maka diberikan wakil dari daerah untuk mengisi kursi DPD.

Kemudian, menurut dia, DPD sebagai chek and balance di internal parlemen, terutama menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembagian keuangan, dan sumber daya alam (SDA).

Ia menduga, gejala parpolisasi ini sebagai upaya parpol untuk menguasai semua lembaga negara. Pasalnya, pemilihan beberapa pejabat, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan komisioner di beberapa institusi harus dengan pertimbangan DPR.

"Ini semacam gejala oligarki. Mengarah ke penguatan oligarki, bukan penguatan demokrasi," ucap alumnus UIN Syarif Hidayatullah ini. (Pon)

Baca berita terkait DPD RI lainnya di: Senator: Pengurangan Kursi DPD Muluskan Pemakzulan Presiden

#DPD RI #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Cucun mengaku belum menerima informasi mendalam mengenai detail lokasi maupun target penggeledahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Juli 2026
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Indonesia
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Kepolisian perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang berusaha menghambat proses penegakan hukum.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Berita Foto
DPD Gelar International Green Youth Leaders Summit 2026, Dorong Aksi Iklim Generasi Muda
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin (tengah) membuka The International Green Youth Leaders Summit (IGYLS) 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 08 Juli 2026
DPD Gelar International Green Youth Leaders Summit 2026, Dorong Aksi Iklim Generasi Muda
Indonesia
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Perubahan nama provinsi harus melalui mekanisme pembentukan atau perubahan undang-undang yang dibahas bersama DPR.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Juli 2026
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Bagikan