Donald Trump Larang Transgender Berkompetisi di Bidang Olahraga Wanita, Ingin Persaingan Adil

MerahPutih.com - Presiden AS Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang melarang wanita transgender untuk berkompetisi dalam kategori olahraga wanita. Perintah ini memberikan panduan, regulasi, dan interpretasi hukum, serta akan melibatkan Departemen Pendidikan untuk menyelidiki sekolah-sekolah menengah yang dianggap tidak mematuhi aturan tersebut.

Para pendukung perintah ini, terutama dari pihak Republik, mengatakan bahwa kebijakan ini mengembalikan keadilan dalam olahraga, sementara organisasi advokasi LGBT dan hak asasi manusia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk diskriminasi.

Perintah ini berlaku segera dan terutama mencakup olahraga di tingkat sekolah menengah, universitas, dan komunitas. Beberapa badan olahraga besar, termasuk renang, atletik, dan golf, telah melarang wanita transgender untuk berkompetisi di kategori wanita pada level elit jika mereka sudah melewati pubertas pria.

Menurut pejabat Gedung Putih yang memberikan penjelasan kepada wartawan, perintah ini memberi wewenang kepada Departemen Pendidikan untuk menyelidiki bagaimana sekolah menerapkan Title IX, sebuah undang-undang AS yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam program pendidikan yang didanai oleh pemerintah federal.

Baca juga:

Mengenal Jo Hyun Joo di 'Squid Game 2', Sosok Transgender Berlatar Militer

Pejabat administrasi tersebut mengatakan bahwa perintah ini akan membalikkan posisi pemerintahan Biden, yang pada April tahun lalu menyatakan bahwa siswa LGBT akan dilindungi oleh hukum federal, meski tidak memberikan panduan spesifik tentang atlet transgender.

"Jika Anda membiarkan pria mengambil alih tim olahraga wanita atau menginvasi ruang ganti Anda, Anda akan diselidiki karena melanggar Title IX dan berisiko kehilangan dana federal Anda," kata Trump, dikutip dari BBC, Kamis (6/2).

Gedung Putih juga berencana mengundang badan olahraga, seperti NCAA, untuk bertemu dengan atlet wanita dan orang tua mereka guna membahas kekhawatiran terkait kebijakan ini. (ikh)