Pilkada Surabaya

Djarot Saiful Hidayat Nilai Machfud Arifin Kebanyakan Retorika

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 19 November 2020
Djarot Saiful Hidayat Nilai Machfud Arifin Kebanyakan Retorika

Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Armuji saat di acara debat publik kedua di Kota Surabaya, Rabu (18/11) malam. (FOTO ANTARA/HO-Media Center Eri-Armuji)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan ngotot memenangkan Eri Cahyadi guna memastikan satunya arah kemajuan Surabaya sejak Bambang DH, dan Tri Rismaharini-Wisnu.

Politikus PDIP, Djarot Saiful Hidayat menilai, Eri mampu menunjukkan semua kualitas itu dalam debat kandidat Pilwalkot Surabaya 2020.

“Debat tadi malam menunjukkan kualifikasi kepemimpinan Eri-Armudji, berhadapan dengan Mahfud Arifin yang lebih kedepankan retorika, namun tidak memahami persoalan tata kota, investasi dan juga manajemen pemerintahan yang baik”, ujar Djarot, Kamis (19/11).

Baca Juga

Eri-Armuji Unggul Telak di Putaran Kedua Debat Pilkada Surabaya

Djarot menilai, sang lawan, Mahfud Arifin kurang begitu paham pemerintahan yang baik. "MA telah melakukan politik devide et empire ala kolonialisme Belanda. Politik pemecah belah selama masa kolonial selalu dilawan oleh seluruh anak bangsa, termasuk NU, Muhammadiyah, dan PNI saat itu," jelas dia.

"Jadi rasanya kurang elok kalau tim MA menjalankan politik adu domba, termasuk apa yang dilakukan oleh Mat Mochtar. Sebab itu cara kolonial yang ditentang arek-arek Surabaya," kata Djarot yang juga mantan Gubernur DKI ini.

Djarot Syaiful Hidayat meyakini, bahwa justru ketika Eri-Armudji dikepung, dan lawan memiliki begitu banyak logistik dan dana, Surabaya justru semakin bersatu.

Debat publik putaran kedua paslon Pilwalikot Surabaya 2020, Rabu(18/11) malam. Foto: Ist
Debat publik putaran kedua paslon Pilwalikot Surabaya 2020, Rabu(18/11) malam. Foto: Ist

“Eri semakin kuat justru karena gemblengan dan kepungan. Apa yang terjadi justru membuktikan bagaimana masyarakat Surabaya memiliki keberanian untuk memilih pemimpin muda yang jujur, berpengalaman, dan visioner," sebut Djarot.

"Jadi ketika Surabaya dikepung, seperti halnya ketika Sekutu mengepung Surabaya, perlawanan rakyat untuk mendukung pemimpin yang baik akan semakin kuat," pungkas Djarot.

Debat publik kedua pemilihan kepala daerah (pilkada) Surabaya digelar pada Rabu, 18 November 2020. Pada debat kedua Pilkada Surabaya membahas tema peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Surabaya.

Dua pasangan calon yaitu Eri Cahyadi-Armudji (ErJi) dan Machfud Arifin-Mujiaman (MaJu) menyampaikan visi misi berkaitan dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Surabaya.

Pasangan calon wali kota nomor urut pertama Eri Cahyadi menyampaikan sejumlah program untuk menjadikan Surabaya maju, humanis dan berkelanjutan.

Program itu antara lain membentuk Akademi Surabaya, yang merupakan tempat untuk mencari pekerjaan dan diberikan keterampilan bersertifikat, bekerja sama dengan perguruan tinggi, dan menciptakan tenaga kerja yang hebat.

"Mempermudah investasi dengan 40 karyawan yang bekerja ber-KTP Surabaya,” ujar dia, Rabu (18/11).

Eri menambahkan, program lainnya yang akan dilakukan untuk menjadikan Surabaya maju, humanis dan berkelanjutan dengan melatih serta mendampingi UMKM.

"Memasarkan produk UMKM Surabaya dengan bersinergi dengan wisata air, heritage, taman hutan raya, diciptakan dan dikelola dengan masyarakat,” kata dia.

Eri menegaskan, semua layanan publik juga harus berhenti dan selesai di kelurahan. “Kelurahan adalah ujung tombak dari Pemerintah Kota Surabaya. Layanan publik lewat elektronik tak lagi manual,” tegas dia.

Baca Juga

Dituding Tak Proses Pelanggaran Prokes Kerumunan Pilkada, Begini Jawaban Polri

Selain itu, Eri juga akan membentuk disabilitas center, fasilitas publik ramah kelompok yang rentan. Pihaknya juga memberikan lansia kunjungan dokter ke rumah. Program lainnya dengan membebaskan biaya listrik dan air untuk lansia.

"Pengentasan kemiskinan dengan memberikan BPJS ke seluruh warga Surabaya, mengurangi pengeluaran dan menambah pendapatan,” tutur dia. (Knu)

#Pilkada Serentak #Pilkada 2020
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Indonesia
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Desember 2024
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Indonesia
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan data terkini terkait petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Desember 2024
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Indonesia
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa PDIP telah membentuk tim khusus
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 Desember 2024
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Indonesia
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Forum Mahasiswa Solo: penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga kedewasaan dalam berpendapat dan berpolitik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Desember 2024
Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
Bagikan