Dituding Tak Proses Pelanggaran Prokes Kerumunan Pilkada, Begini Jawaban Polri

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 19 November 2020
Dituding Tak Proses Pelanggaran Prokes Kerumunan Pilkada, Begini Jawaban Polri

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Awi Setiyono - Antara/Reno Esnir

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Karopenmas Polri, Brigjen Awi Setiyono menanggapi ancaman Front Pembela Islam ( FPI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPFU), dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang bakal tetap menggelar Reuni 212 apabila pemerintah membiarkan kerumunan pilkada.

"Kami sudah pakai aturan tadi, peraturan perundang-undangan sudah mengatur semua (tentang pilkada)," ucap Awi kepada di Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut Awi, Polri tidak mengeluarkan izin keramaian untuk kegiatan Reuni 212 pada Desember 2020. Sebab, situasinya masih dalam pandemi COVID-19. Namun, banyak yang membandingkannya dengan kegiatan tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2020.

Baca Juga

Kalau Butuh Ini, Polisi Bakal Periksa Ulang Anies

Ia mengatakan masyarakat harus bisa membedakan bahwa pelaksanaan pilkada itu merupakan kegiatan yang diatur oleh undang-undang atau konstitusional. Bahkan, turunan undang-undang sampai Peraturan KPU.

Di sana sudah jelas aturan protokol kesehatan dan tata cara kampanye. Bahkan, ada sanksi terhadap calon kepala daerah yang tak melaksanakan aturan tersebut.

“Bapak Kapolri, terakhir, maklumatnya tentang itu (kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020),” kata Awi.

"Penyelenggara (pilkada) pun sudah diatur sedemikian rupa. Ini amanat UU. Jangan disamakan dengan tadi, alasan-alasan yang enggak jelas," sambungnya.

Awi menuturkan, pelaksanaan protokol kesehatan selama pilkada telah diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Kerumunan massa saat pendaftaran Paslon Gibran-Teguh di KPU Solo, Jawa Tengah, Jumat (4/9). (MP/Ismail)

Selain itu, Kapolri Jenderal Idham Azis telah mengeluarkan maklumat nomor Mak/3/IX/2020 tentang Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 tertanggal 21 September 2020.
Polri pun berharap masyarakat mematuhi protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020.

"Kita berharap pilkada bisa berjalan sesuai dengan konstitusi yang ada, kemudian masyarakat berperan dengan catatan mentaati semua protokol kesehatan," tutur Awi.

Untuk itu, Awi mengatakan Polri berharap pilkada bisa berjalan sesuai dengan konstitusi, dan peran masyarakat diperlukan juga untuk menaati semua protokol kesehatan. Karena pilkada adalah amanat undang-undang, sehingga jangan disamakan dengan alasan-alasan yang tidak jelas.

“Tentunya, kita akan sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 bahwa Polri-TNI bersama stakeholders lain untuk melalukan patroli bersama pengawasan menertibkan dan dibubarkan,” ujarnya.

Baca Juga

Polisi Periksa Saksi Ahli Cari Tersangka Dugaan Pelanggaran Prokes Hajatan Rizieq Shihab

Sehingga, polisi juga ikut melakukan operasi yustisi dengan mengingatkan para Kasatwil, para Kapolda jajaran untuk menindak tegas pelanggar protokol kesehatan. (Knu)

#Pilkada Serentak #Pilkada 2020 #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Dugaan penggunaan Indonesia sebagai jalur transit pengiriman cip AI Nvidia ke China sebelumnya mencuat setelah adanya laporan media internasional.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Indonesia
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Slamet masih menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Indonesia
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Sidang etik tersebut digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Bagikan