Dituduh Dalang di Balik Dakwaan Judol, PDIP Ancam Seret Budi Arie ke Jalur Hukum

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 26 Mei 2025
Dituduh Dalang di Balik Dakwaan Judol, PDIP Ancam Seret Budi Arie ke Jalur Hukum

Menkop Budi Arie tanggapi kabar namanya disebut terkait dengan judol.(foto: Merahputih.com/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP secara resmi menyatakan keberatan dan membantah keras tudingan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, yang menuduh partai berlambang banteng moncong putih itu sebagai otak di balik “framing” informasi mengenai dugaan penerimaan 50 persen jatah pengamanan judi online (judol).

"Atas desakan masukan dari seluruh kader PDI Perjuangan yang marah terhadap fitnah yang dilakukan Budi Arie yang menuduh PDIP adalah otak framing di balik informasi 50 persen jatah Judol, maka kami secara resmi partai menyatakan sikap bahwa kami sangat keberatan dan membantah atas tuduhan fitnah tersebut," kata Guntur Romli, mewakili DPP PDIP, di Jakarta, Senin (26/5).

Politikus PDIP itu menegaskan partainya tidak akan tinggal diam dan akan segera menempuh jalur hukum untuk menuntut pertanggungjawaban Budi Arie.

"Kami akan mengambil langkah hukum terhadap fitnah yang dilontarkan Budi Arie karena ini terkait muruah, terkait dengan nama baik partai yang difitnah oleh Budi Arie," tegasnya.

Baca juga:

Batas Waktu 24 Jam, Budi Arie Diultimatum Minta Maaf Tuding Menko BG dan PDIP Dalang Isu Judol

Lebih jauh, Guntur menegaskan informasi mengenai 50 persen jatah judi online itu bukan berasal dari PDIP, tetapi bersumber dari dakwaan resmi Kejaksaan.

"Bagaimana mungkin PDIP maupun Bapak Budi Gunawan bisa mengintervensi terhadap dakwaan jaksa?" tandas dia, terkait pernyataan tudingan dari Budi Arie.

Sebelumnya beredar rekaman yang diduga suara Budi Arie yang menyebut Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan dalang narasi dirinya membekingi Judi Online (Judol).

“Judulnya kalian itu, ‘saya minta (jatah pengamanan judi online 50 persen). Ini fitnah. Framing. Saya tahu, Tony ditekan untuk nyeret nama saya. Saya tidak pernah minta. Itu datanya Tony,” kata Budi Arie, dalam rekaman itu.

Baca juga:

Namanya Masuk Dakwaan, Budi Arie Anggap Kasus Judol Sekarang 'Lagu Lama Kaset Rusak'

Eks Menkominfo itu lalu menyebut nama BG, yang belakangan disebutnya sebagai Budi Gunawan dan juga PDIP. “PDIP framing saya. Ini BG (Budi Gunawan) dan PDI Perjuangan otaknya,” tudingnya.

Budi Arie mengaku jengkel dengan pemberitaan yang ada dan mengklaim akan membuktikan bahwa Budi Gunawan dan PDIP terlibat. “Nanti bukti-bukti kita siapkan. Yang pasti ini PDIP,” ungkap Muni, sapaan akrabnya. (Pon)

#Budi Arie Setiadi #PDIP #Judi Online
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Terbukti Terlibat Judi Online, 13 Pejabat Kementan Dipecat Mentan Amran
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, memecat 13 pejabat Kementan. Para pejabat tersebut terbukti terlibat judi online.
Soffi Amira - Senin, 31 Agustus 2026
Terbukti Terlibat Judi Online, 13 Pejabat Kementan Dipecat Mentan Amran
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Berita
Pasbata Minta Pernyataan Budi Arie Dibaca Utuh, Tidak Sepotong-potong
David menegaskan bahwa wacana soal presiden yang tidak bisa merampungkan masa jabatannya adalah isu yang sangat sensitif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Agustus 2026
Pasbata Minta Pernyataan Budi Arie Dibaca Utuh, Tidak Sepotong-potong
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan