Dituding Hasto soal Tumpukan Bansos, Ketua Golkar DIY Tantang Balik

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 06 Februari 2024
Dituding Hasto soal Tumpukan Bansos, Ketua Golkar DIY Tantang Balik

Ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardiman.(foto: Dok istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuding ada tumpukan bantuan sosial (bansos) di Kantor DPD Golkar DIY untuk memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu. Tudingan itu disampaikan Hasto pada Minggu 4 Februari di JCC Senayan.

Atas tudingan Hasto itu, Ketua DPD Partai Golkar DIY Gandung Pardiman membantahnya. Gandung menjelaskan tumpukan minyak goreng dan terigu di Kantor DPD Golkar DIY akan dipakai untuk acara pasar murah atau tebus murah. Gandung menegaskan paket sembako itu bukan berasal dari dana pemerintah ataupun bansos. Paket sembako itu, menurutnya, dibeli dari anggaran pribadi anggota Golkar.

BACA JUGA:

Hasto Sebut Prabowo Baru Belajar Blusukan

Gandung dengan tegas mengatakan Hasto asal ngomong tanpa dilengkapi data yang akurat saat menuding ada tumpukan bansos di Kantor DPD Golkar DIY. Ia kemudian menantang Hasto untuk taruhan tentang asal sembako tersebut. "Pernyataan Hasto tidak dilengkapi data yang kuat dan akurat. Itu menunjukkan wataknya yang bermulut tipis, berotak bebal, dan waton jeplak (asal ngomong)," ujar Gandung, Senin (5/2).

"Jika betul tumpukan bansos yang ada di kantor Golkar DIY dari pemerintah, saya siap disembelih di Alun-Alun. Namun, kalau tidak betul, apakah Saudara Hasto siap disembelih?" tantang anggota DPR RI dari Komisi VII ini.

Gandung menerangkan Golkar memiliki program membantu masyarakat kecil secara nyata. Program yang telah dan sedang dilaksanakan ini merupakan program sembako murah dengan konsep 'Tebus Murah'. Program 'Tebus Murah' ini, kata Gandung, dilakukan dengan masyarakat bisa membeli paket sembako berisi satu liter minyak goreng dengan terigu atau satu liter minyak goreng dan gula pasir dengan harga Rp 5.000.

"Ini murni program kami yang kami biaya sendiri tidak menggunakan dana dari pemerintah. Program sembako tebus murah ini untuk membantu masyarakat dan tahap pertama kami sebarkan di lima kabupaten kota se-DIY sebanyak 100 ribu paket sembako tebus murah dan mendapatkan sambutan antusias dari warga masyarakat," ungkap Gandung.

Gandung menambahkan Golkar DIY sudah terbiasa membantu masyarakat dengan berbagai macam kegiatan sosial dengan dana sendiridan bukan dana dari pemerintah. Kami kader Golkar tidak pernah mempraktikkan politik 'genthong babi' yang menggunakan program pemerintah untuk kepentingan partai untuk kepentingan kampanye.

"Kami kader Golkar tidak pernah melakukan politik 'genthong babi' yang menggunakan program pemerintah untuk kepentingan partai untuk kepentingan kampanye. Jangan-jangan ini seperti maling teriak maling," pungkas Gandung.(*)

Baca Juga:

Hasto Ungkap Alasan Istri dan Anak Ganjar Dilibatkan dalam Kampanye

#Pemilu #Golkar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Dwi Astarini

Editor, jurnalis, dan profesional komunikasi bilingual (Indonesia–Inggris) dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri media, jurnalistik, dan pengembangan konten. Telah bekerja di berbagai media nasional dan proyek editorial, membantu menghasilkan, menyunting, serta mengelola konten yang informatif, akurat, dan relevan bagi publik. Lulusan Sastra Inggris Universitas Udayana yang kini berfokus pada penyuntingan berita dan feature, pengembangan narasi, serta memastikan setiap konten memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Perjalanan karier meliputi hampir satu dekade di Media Indonesia dan terlibat sebagai editor freelance untuk berbagai publikasi, termasuk proyek buku foto jurnalistik bersama Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA).
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Sarmuji Dari Pengurus Koperasi Mahasiswa Menjadi Menteri Perindustrian
Karier politiknya kemudian berlanjut di parlemen yang terpilih menjadi anggota DPR RI di tahun 2014,
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sarmuji Dari Pengurus Koperasi Mahasiswa Menjadi Menteri Perindustrian
Indonesia
Petinggi Golkar Di Kabinet ; Bahlil Jadi Menko, Sarmuji Jadi Memperin
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji juga merapat ke Istana jelang pelantikan tersebut. Dia mengaku mendapat tugas untuk membantu Presiden Prabowo di bidang perindustrian.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Petinggi Golkar Di Kabinet ; Bahlil Jadi Menko, Sarmuji Jadi Memperin
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Nusron Wahid Mundur dari Kepengurusan Partai, Golkar: Fokus ke Hal Lain
Nusron disebut mundur dari pengurus Golkar sejak enam bulan silam.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Nusron Wahid Mundur dari Kepengurusan Partai, Golkar: Fokus ke Hal Lain
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Golkar Pastikan Bahlil Tak Nyapres 2029, Mau Maju Jadi Caleg dari Papua
Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan Bahlil akan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg).
Yusuf Abdillah - Minggu, 20 September 2026
Golkar Pastikan Bahlil Tak Nyapres 2029, Mau Maju Jadi Caleg dari Papua
Bagikan