Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM menegaskan dua surat keterangan yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dikategorikan sebagai justice collaborator (JC).
Hal itu, kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Rika Aprianti, tertuang dalam pasal 34A Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012. Menurut Rika, status JC untuk Nazaruddin juga sudah ditegaskan pimpinan KPK.
Baca Juga:
"Status JC untuk Nazaruddin juga ditegaskan pimpinan KPK pada 2017 dan dimuat di banyak media massa. Dalam Surat Keterangan dari KPK Nomor: R-2250/55/06/2014, Muhammad Nazaruddin disebut sudah menunjukkan kerja sama yang baik dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi," kata Rika dalam keterangannya, Kamis (18/6).
Berdasarkan pasal 34A ayat 1 PP Nomor 99 Tahun 2012, dijelaskan bahwa pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu selain harus memenuhi persyaratan dalam pasal 34, juga harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya.
Selain surat keterangan yang diberikan KPK, kata Rika, Nazaruddin juga telah membayar lunas subsider sebesar Rp1,3 miliar. Untuk itu, Nazaruddin mendapat hak remisi sejak tahun 2014 sampai dengan 2019, baik remisi umum maupun remisi khusus keagamaan, dan remisi terakhir yaitu selama 2 bulan remisi khusus Idulfitri tahun 2020.
"Pemberian remisi itu menegaskan status Nazaruddin sebagai JC, karena remisi tidak mungkin diberikan pada narapidana kasus korupsi yang tidak menjadi JC sesuai PP 99/2012," tegas Rika.
Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya tidak pernah memberikan status justice collaborator M Nazaruddin.
"Pimpinan KPK saat itu tidak pernah menetapkan M Nazaruddin sebagai justice collaborator (JC)," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (17/6).
Ali menjelaskan, pada 9 Juni 2014 dan 21 Juni 2017, KPK menerbitkan surat keterangan bekerja sama untuk Nazaruddin karena sejak proses penyidikan, penuntutan dan di persidangan telah mengungkap sejumlah perkara korupsi.
Adapun perkara korupsi yang diungkap Nazaruddin yakni perkara korupsi pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, perkara pengadaan e-KTP di Kemendagri dan perkara dengan terdakwa Anas Urbaningrum.
Alasan lain lantaran Nazaruddin telah membayar lunas denda ke kas negara. Surat keterangan bekerja sama tersebut menegaskan KPK tidak pernah menetapkan Nazaruddin sebagai JC.
Baca Juga:
Perusahaannya Masih Beroperasi, Nazaruddin Diingatkan untuk Tidak 'Bermain Proyek' Lagi
Menurut Ali, status JC dan surat keterangan bekerja sama merupakan dua hal berbeda. JC diberikan KPK saat proses hukum masih berjalan dan diputuskan oleh majelis hakim. Sementara surat keterangan bekerja sama diberikan KPK saat perkara hukum yang menjerat Nazaruddin telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Untuk diketahui, terpidana perkara suap Wisma Atlet Hambalang serta perkara gratifikasi dan pencucian uang itu bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung setelah mendapat cuti menjelang bebas (CMB). Padahal, dengan total hukuman 13 tahun pidana penjara atas dua perkara korupsi tersebut, Nazaruddin sejatinya baru bebas murni pada 2024.
Namun selama masa pembinaan, Nazaruddin telah berulang kali mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman baik remisi Hari Kemerdekaan 17 Agustus, maupun remisi Hari Raya Idulfitri. Secara total, Nazaruddin menerima remisi sebanyak 49 bulan selama menjalani masa pembinaan. (Pon)
Baca Juga:
KPK tak Pernah Tetapkan Nazaruddin Sebagai Justice Collaborator
