Distribusi APD Bagi Panitia TPS Masih Terhambat
Distribusi logistik Pilkada. (Foto: MP/Ismail),
MerahPutih.com - Alat Pelindung Diri (APD) untuk mengamankan panitia pemungutan suara agar tidak terpapar COVID-19, saat pencoblosan di Pilkada Serentak 2020 masih minim. Padahal, pencoblosan tinggal beberapa hari lagi atau kurang dari sepekan.
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, dari laporan jajaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa daerah, mereka masih belum menerima baju APD dan juga thermo-gun.
Baca Juga:
Tangerang Selatan Dinilai Siap Gelar Pilkada
Menurutnya, dalam Peraturan KPU (PKPU) mewajibkan KPU untuk menyediakan dan memastikan distribusi thermo gun, masker, penyanitasi tangan, dan baju APD yang harus siap pada hari pemungutan suara.
Namun faktanya sesuai temuan, jajaran Ad Hoc KPU di daerah masih banyak yang belum menerima perlengkapan tersebut.
Ia mengingatkan, APD harus tersedia termasuk thermo gun yang dipakai deteksi awal pada pemilih saat pencoblosan.
"Kalau tidak tersedia sungguh dikhawatirkan, ini penting harus dipastikan semua TPS harus ada,” kata Abhan dalam konferensi pers Kesiapan Pengawasan Tahapan Tungsura di Gedung Bawaslu Jakarta, Jumat (4/12).
Dia mengakui, untuk kelengkapan APD dan logistik Bawaslu hingga jajaran kecamatan sudah terakomodasi dan terdistribusi dengan baik. Saat ini, masih ada waktu 5 hari untuk menyediakan logistik sampai ke TPS.
"Kami punya rasa optimisme ke depan KPU bisa melengkapi logistik yang masih ada kekurangan,” Kordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu ini. (Knu)
Baca Juga:
Politik Uang dan Ujaran Kebencian Diprediksi Marak Saat Minggu Tenang Pilkada
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
PSI Ingin Tampung Aspirasi Warga Soal Pilkada Tak Langsung, Pilkada Masih Banyak Kekurangan
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Politikus Demokrat Tolak Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Soroti Politik Uang hingga Ketidaknetralan Aparat