Dispensasi Kader Demokrat Dukung Jokowi Sinyal 'AHY Effect'

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 10 September 2018
Dispensasi Kader Demokrat Dukung Jokowi Sinyal 'AHY Effect'

Pertemuan Prabowo dan SBY beberapa waktu lalu di Kediaman SBY, Mega Kuningan,Jakarta (Foto: Partai Demokrat)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPP Partai Demokrat memberikan dispensasi khusus kepada beberapa kadernya di daerah yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019.

Pengamat politik, Ujang Komarudin menilai, munculnya dispensasi tersebut imbas dari kekecewaan Demokrat terhadap Prabowo lantaran tidak memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres.

"Memang kekecewaan AHY yang tidak dipilih jadi wakil Prabowo ya. Itu bagi Demokrat, sesuatu yang rugi begitu," kata Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) kepada MerahPutih.com, Senin (10/9).

Menurutnya, partai berlambang Mercy itu memang sudah mempersiapkan AHY menjadi the next leader. Sejatinya jika terpilih sebagai cawapres Prabowo, pada Pilpres 2019 maka peluang AHY menjadi capres di Pilpres 2024 semakin terbuka lebar.

"Karena bagaimapun Demokrat itu harapannya ada pada sosok AHY ke depan. Selain untuk merebut kekuasaan berikutnya pada 2024," jelas Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini.

SBY saat bertemu Prabowo untuk kali kedua. (Ist/Gerindra)

Namun, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto secara tak terduga memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres. Hal tersebut, yang membuat Demokrat kecewa dan terkesan setengah hati mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

Bukti mendukung setengah hati itu, lanjut Ujang, ditunjukkan saat partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini tak bersikap tegas kepada kader yang bermanuver dengan merapat ke kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Karena itulah, walaupun rekomendasinya kepada Pak Prabowo, tapi kelihatannya para kader masing-masing bermanuver, masing-masing main, bahkan Demokrat sendiri memberi dispensasi ke kadernya untuk mendukung Pak Jokowi. Artinya ini main dua kaki dan kebijakan yang menurut saya kurang baik bagi parpol," pungkas dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat SBY membebaskan beberapa kadernya di daerah, untuk dukung Jokowi-Ma’ruf di persaingan Pilpres 2019. Sikap politik itu tentu berseberangan dengan keputusan Partai Demokrat yang mengusung Prabowo-Sandiaga untuk Pilpres 2019.

Prabowo Subianto dan SBY menikmati Kopi 08 dalam pertemuan di kediaman Ketum Gerindra di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Foto: Istimewa

Keputusan tersebut diambil oleh SBY dan disepakati oleh Ketua Majelis Tinggi Demokrat Amir Syamsudin. Rapat itu digelar di sela perayaan hari lahir Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke-69 sekaligus hari jadi Partai Demokrat ke-17 di Kediaman SBY.

Ketua DPP Bidang Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengistilahkan sikap politik tersebut sebagai bentuk “dispensasi khusus”. Ada empat DPD Demokrat yang diberi dispensasi khusus mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019.

Menurut Ferdinand, dispensasi diberikan dengan mempertimbangkan efek elektoral. Pemberian dispensasi khsusus itu untuk memudahkan langkah para caleg di daerah, meraup suara untuk Demokrat.

"Karena kami juga sebagai partai tidak ingin partai kami ini jeblok di sana, karena memang kami lihat opini dan animo masyarakat di sana untuk mendukung Pak Jokowi tinggi," ucap Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean di Jakarta Selatan, Minggu (10/9). (Pon)

#Partai Demokrat #SBY #Prabowo Subianto #Agus Harimurti Yudhoyono
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Kasus dugaan penyadapan Prabowo menjadi sorotan. Istana meminta Polri mengusut perkara tersebut secara transparan dan tidak menutupi fakta.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Indonesia
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Kepala BIN, Muhammad Herindra, menemui Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana. Hal itu di tengah dugaan penyadapan ilegal yang mengarah ke makar.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Indonesia
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Kasetpres, Letjen TNI Ariyo Windutomo, ditunjuk menjadi Plt Kepala KSP menggantikan Listyo Sigit. Berikut profil dan rekam jejaknya.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Ariyo Windutomo Ditunjuk Jadi Plt Kepala KSP, ini Profil dan Rekam Jejaknya
Indonesia
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Mensesneg, Prasetyo Hadi, mempertanyakan motif penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Mensesneg Ungkap Pemerintah Pertanyakan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Bisa Bahayakan Negara
Indonesia
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Listyo Sigit Prabowo resmi dicopot dari KSP, setelah menjadi tersangka penyadapan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
Listyo Sigit Dicopot dari KSP usai Jadi Tersangka Penyadapan Prabowo
Indonesia
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo lewat server LIMS Polri bikin heboh. Apa itu LIMS dan gimana cara kerjanya? Cek faktanya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
LIMS: Saat Alat Negara Dipakai Intai Presiden Prabowo Subianto
Indonesia
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Polri tetapkan KSP Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) & 7 anggota polisi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo. Cek rincian kasusnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Bareskrim Tetapkan Jenderal LSP Tersangka Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Bagikan