Disparitas Kemiskinan di Perkotaan dan Desa Masih Tinggi

MerahPutih.com - Kemiskinan di pedesaan mulai turun lebih cepat dibanding di perkotaan. Hal ini terlihat dari jumlah maupun persentasenya. Pada periode Maret 2021–September 2021, jumlah penduduk miskin di pedesaan turun sebesar 730 ribu orang, sedangkan di perkotaan turun sebesar 320 ribu orang.

Kemudian, persentase kemiskinan di pedesaan turun signifikan sebesar 0,57 persen poin dari 13,1 persen menjadi 12,53 persen, sedangkan di perkotaan hanya turun 0,29 persen poin dari 7,89 persen menjadi 7,6 persen.

Baca Juga:

Cegahan Gelombang ke-3 COVID-19 Bisa Turunkan Angka Kemiskinan

"Artinya kalau pemerintah berupaya membangun pertanian atau membangun dari pinggiran itu sudah mulai terasa dampaknya karena kemiskinan di desa turunnya lebih cepat dibanding di perkotaan," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono di Jakarta, Senin (18/1).

Margo mengatakan, disparitas kemiskinan di perkotaan dan di pedesaan masih cukup tinggi, yang terlihat dari tingginya angka kemiskinan di pedesaan dibanding dengan kota.

Tercatat, terdapat 14,64 juta penduduk miskin di pedesaan atau 12,53 persen pada September 2021, lebih tinggi daripada jumlah penduduk miskin di kota yang sebanyak 11,86 juta atau 7,6 persen.

"Namun kalau tren penurunan kemiskinan di pedesaan yang lebih cepat bisa terus dijaga, maka disparitasnya lambat laun bisa semakin mengecil antara desa dan kota," tutupnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengungkapkan penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin tak terlepas dari kerja keras program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi termasuk melalui berbagai program bantuan sosial dalam program PEN," ujar Febrio.

Pada tahun 2021, realisasi sementara total anggaran perlindungan sosial baik yang dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah Rp480 triliun atau 130,5 persen dari pagu APBN 2021.

Febrio menegaskan, tahun 2022 pemerintah memastikan program perlindungan sosial akan tetap kuat dan besarannya akan disesuaikan dengan kecepatan pemulihan ekonomi.

Tak hanya dari kemiskinan, pemulihan ekonomi yang makin kuat juga terlihat dari sisi ketenagakerjaan Indonesia, di mana terjadi penurunan pengangguran dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Ia berharap penguatan pemulihan ekonomi akan mampu terus membuka lapangan kerja baru untuk menyerap penambahan angkatan kerja baru, serta pekerja yang sempat terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi. (Asp)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Ambil Langkah Konkret Entaskan Kemiskinan