Diskusi UGM Diteror, Pengamat: Kejahatan Demokrasi

MerahPutih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti meniliai adanya ancaman terhadap diskusi 'Pemberhentian Presiden' yang digelar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan intimidasi menjurus kekerasan digunakan sebagai instrumen untuk membungkam perbedaan pendapat.

Menurut Ray, ketika hak konstitusional warga negara tersebut dalam ancaman, maka ancaman tersebut tidak bisa diletakkan semata sebagai masalah personal.

Baca Juga

Aksi Massa 'Lawan Kebangkitan Komunis Indonesia' Batal Digelar di Tugu Tani

"Kepublikan dan demokrasi kita terlukai," jelas Ray kepada MerahPutih.com di Jakarta, Senin (1/6).

Ray melanjutkan, teror atas kebebasan mengemukakan pendapat dan pikiran merupakan kejahatan atas nilai reformasi. Keberatan atau ketidaksetujuan atas satu pendapat dan pikiran harus diungkapkan dengan cara beradab.

"Kebebasan pandangan perlu dijamin dan didorong oleh segenap elemen negara agar pikiran tetap hidup dan demokrasi tidak mati," ungkap Ray.

Direktur Lingkar Madani Indonesia ini menambahkan, jika terdapat pikiran atau pendapat yang bertentangan mengandung fitnah, diskriminasi SARA, hoaks dan bentuk-bentuk lain pelanggaran aturan perundang-undangan, seharusnya hal itu diselesaikan melalui mekanisme hukum.

"Teror terhadap kebebasan berpendapat itu sama kejinya dengan ujaran kebencian, dan upaya saling balas terhadapnya hanya mendegradasi sistem hukum dan keadaban sosial," sebut Ray.

Ray mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan, termasuk untuk menemukan pelaku teror berikut motifnya. Bukan saja karena di dalamnya terindikasi unsur tindak pidana, tetapi juga agar tidak terjadi saling tuding dan fitnah atas peristiwa ini.

Baca Juga

Tak Etis Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Luhut Diseret ke Ranah Politik

Sementara, pemerintah harus memastikan bahwa jaminan kebebasan berpendapat dan mengemukakan pikiran itu terlindungi dan terawat baik.

"Menjamin tetap terawatnya kebebasan --sebagai bagian pokok demokrasi-- adalah tugas pemerintah sepanjang masa, terlepas bahwa pemerintahan mungkin berganti pada periode berlainan," tutup Ray. (Knu)